Jangan Layani Wartawan Bergaya Preman

Blog Single

Medan (ANTARA News) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sumatera Utara (Sumut) mengimbau instansi pemerintah dan swasta untuk tidak melayani oknum yang mengaku wartawan menjelang Lebaran, khususnya yang bergaya preman.

 

"Kami melihat jumlah wartawan yang seperti ini banyak muncul menjelang Lebaran," kata Ketua PWI Cabang Sumut, H. Muchyan, AA di Medan, Rabu (9/9).


Muchyan mengatakan, indikasi meningkatnya oknum yang mengaku wartawan itu dapat dilihat dari berbagai kegiatan, khususnya acara berbuka puasa bersama yang dihadiri pimpinan instansi pemerintah dan swasta.

 

Kelompok yang mengaku wartawan tetapi bergaya preman itu sengaja mengikuti acara-acara tersebut hingga selesai agar dapat menemui pejabat yang diincarnya untuk meminta uang.

"Jelas-jelas perbuatan itu sangat memalukan," katanya.

Ia menambahkan, indikasi menjamurnya oknum wartawan yang bergaya preman itu juga dapat dilihat dari banyaknya proposal permohonan bantuan yang disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah dan swasta.

Modus kelompok oknum wartawan yang hanya bertujuan mencari uang itu bervariasi, ada yang dengan cara menyampaikan proposal, sms atau kartu ucapan selamat Lebaran.

Namun, dalam kartu ucapan selamat tersebut dipaparkan sekian banyak nama wartawan yang perlu diberikan bantuan untuk merayakan Lebaran.

Tindakan itu bukan hanya dilakukan kelompok wartawan gadungan tetapi juga oknum wartawan yang memiliki surat kabar meski oplah dan rutinitas terbitnya tidak menentu.

Bahkan, tidak jarang, oknum-oknum wartawan itu bersikap sedikit galak atau mengeluarkan pernyataan yang bernada ancaman agar niatnya tercapai.

Lucunya, kata Muchyan, beberapa pejabat instansi pemerintah dan swasta justru lebih takut kepada kelompok wartawan itu dibandingkan jurnalis lain yang beretika dan profesional.

Mungkin, hal itu disebabkan oknum-oknum wartawan yang bergaya preman itu bersifat lebih tega dan menggunakan bahasa yang lebih kasar.

Kondisi itu muncul karena tidak adanya ketentuan hukum yang jelas dan tegas untuk menindak perbuatan bergaya preman itu, termasuk jika ada yang menjadi wartawan gadungan.

"Mungkin mereka berpikir lebih baik menjadi wartawan gadungan dari pada mengaku polisi karena hukumannya lebih berat," katanya.

PWI Sumut menyadari munculnya fenomena itu tetapi tidak dapat berbuat banyak karena bukan institusi yang berwenang. "Kondisi itu menyebakan wartawan gadungan semakin banyak," kata Muchyan.

Pendapat serupa juga disampaikan Ketua PWI Perwakilan Kab. Langkat, H. Imam Fauzi Hasibuan yang menyatakan fenomena itu juga terjadi di daerahnya.

"Bahkan, dalam sebuah instansi, sebuah media ada yang melampirkan nama wartawan hingga 30 orang," katanya.

Imam Fauzi menyatakan, pihaknya mengetahui bahwa berbagai instansi di Kab. Langkat telah menerima proposal bantaun Lebaran yang jumlahnya cukup banyak.

Namun, banyak media yang mengajukan proposal itu sudah terbit lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Itu yang sering membuat para pejabat menjadi malas dan enggan  berurusan dengan wartawan, katanya. (*)

Berita Terkait: