"Kalau soal membangun gedung untuk wartawan itu soal kecil. Namun, hal yang lebih besar adalah bagaimana kita bisa menciptakan sistem pendidikan praktis yang profesional, khususnya mengenai dunia kewartawanan," katanya dalam Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang bertema "Rancang Bangun Masa Depan Pers Indonesia", di Palembang, Rabu.
Alex Noerdin dalam kesempatan itu juga menanggapi sekaligus memberikan apresiasi terhadap pidato Ketua PWI Pusat, H. Margiono, dalam konkernas tersebut bahwa betapa pentingnya pers menjalankan tugasnya secara profesional dan beretika, karena adanya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kemerdekaan/kebebasan pers.
"Saya sangat mengapresiasi pendapat Ketua Umum PWI Pusat, Pak Margiono, yang secara terbuka berani mengritik organisasinya sendiri, agar lebih profesional dengan menjunjung tinggi kode etik jurnalistiknya," demikian Alex Noerdin.
Sementara itu, Margiono dalam acara tersebut menegaskan kembali bahwa PWI adalah organisasi profesi yang profesional dan beretika. "PWI jelas-jelas bukan partai politik, dan kita menginginkan dekreminalisasi terhadap karya jurnalistik," ujarnya.
Margiono, yang berkarir di Jawa Pos Grup, menyatakan bahwa PWI tidak ingin karya jurnalistik dikriminalkan. Namun demikian, ia menegaskan pula, berita yang dibenarkan adalah berstandar jurnalistik, yang memenuhi kode etik jurnalistik.
Selain itu, wartawan dewasa ini dituntut harus profesional pula menghadapi "daya tahan" media massa di tengah kemajuan teknologi informasi.
"Apalagi, saat ini teknologi informasi di media massa memungkinkan wartawan membuat berita secara cepat, dan seringkali faktor akurasi dan kelengkapannya tertinggal. Dalam hal ini profesionalisme wartawan kembali menjadi taruhannya," ujar Margiono.
PWI, menurut dia, juga menyadari bahwa bukan satu-satunya organisasi pers di Indonesia, sehingga ikut berperan aktif menjalin kebersamaan dengan masyarakat pers. Bahkan, PWI dewasa ini tengah memantapkan rancang bangun masa depan pers nasional bersama komunitas pers lain, seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Serikat Penerbit Suratkabar (SPS), dan Dewan Pers.
"Dalam rancang bangun inilah kami juga menginginkan Undang-Undang Pers dapat diperkuat, menjadi lebih sempurna dan membawa manfaat bagi masyarakat umum, menjunjung kemanusiaan dan demokrasi di negei ini," kata Margiono menambahkan. (*)
