Perlindungan Wartawan di Daerah Konflik

Blog Single

 

Sample Image

Oleh: Drs. D.H. Assegaff  *)

 

Latar belakang /Sejarah

 

Sejak tahun enampuluhan pemikiran untuk memberikan perlindungan terhadap wartawan yang melakukan tugas di medan perang (konflik bersenjata) menjadi program dari banyak organisasi kewartawanan. Penyebabnya adalah karena banyak wartawan yang hilang dan mati pada perang Korea, demikian pula pada waktu perang Vietnam.

 

Organisasi-organisasi wartawan yang terpecah dua karena pengaruh perang dingin,bersatu didalam masalah memintakan perlindungan bagi wartawan yang bertugas di daerah berbahaya, khususnya daerah dimana terjadi konflik bersenjata. Baik IOJ (Intenasional Organisation of Juornalits, dipengaruhi Komunis bermarkas di Praha), maupun IFJ (International Federation of Journalits, dipengaruhikubu Barat dan bermarkas di Brussel), kedua-duanya sepakat untuk memintakan perlindungan bagi wartawan.

 

Bahkan organisasi dalam tingkat Pemimpin Redaksi dan Pemimpin Usaha, seperti IPI (International Press Institute) dan FIEJ (Federation Internationale L’editeur de Journalists) juga memberikan banyak sekali perhatian.Usaha-usaha itu dapat mengangkat masalahnya ketingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga dalam Sidang Umum PBB tahun 1972 disepakati bahwa masalah konvensi perlindungan bagi wartawan yang meliput daerah dimana terjadi Konflik bersenjata masuk menjadi agenda pembicaraan.Dalam Sidang Umum ke-28 tahun 1973 diterima sebuah resolusi yang berbunyi : ’’Sidang Umum PBB menyatakan pendapatnya bahwa sangatlah diharapkan untuk dapat dirumuskan suatu konvensi yang memberikan perlindungan kepada wartawan yang melakukan tugas berbahaya,di daerah dimana terjadi konflik bersenjata”.Sidang Umum meminta Sekretaris Jendral PBB untuk meneruskan kepada Konperensi Diplomatik yang akan membicarakan “Penegasan dan Pengembangan Hukum Humaniter Internasional yang Bersangkutan dengan Konflik Bersenjata”.

 

Sejak itu masalah perlindungan kepada wartawan yang melakukan tugas berbahaya di daerah dimana terjadi konflik bersenjata menjadi isyu yang dibicarakan oleh Unesco.Unesco mensponsori banyak sekali pertemuan internasional dan regional, diantara sesama persatuan wartawan, untuk dapat merumuskan protokol konvensi.Rumusan-rumusan itu kemudian dibicarakan bersama dengan  Palang Merah Sedunia, sehingga akhirnya disepakati rumusan-rumusan perlindungan dalam Konvensi Jenewa mengenai orang sipil dan wartawan.

 

Dalam kegiatan-kegiatan ini Konfederasi Wartawan Asean selalu diikut sertakan,sehingga Konfederasi  Wartawan Asean mempunyai andil pula didalam merumuskan Protokol 1 Pasal 79 dari Konvensi Jenewa yang berbunyi :

 

1.Journalists engaged in dangerous professional mission in areas of armed conflict shall be considered as civillians within the meaning of Article 50,paragraph l.

 

2.They shall be protected as such under the Conventions and this Protocol, provided that they take no action  adversely affecting their status as civillians, and without prejudice to the right of war correspondents accredited to the armed forces to the status provided for in article 4 A (4) of the Third Convention.

 

3.They may obtain an indentity card similar to the model in Annex II of this Protocol.This card,which shall be issued by the Government of the State of which the journalist is a national or in whose territory he resides or in which the news medium, employing him is located, shall attest to his status as a journalist.

 

Tiga ketentuan diatas merupakan suatu kemajuan terhadap perlindungan pada wartawan didalam melakukan tugas berbahaya dimana terjadi konflik bersenjata.Wartawan tidak lagi akan semena-mena ditahan sebagai spion atau mata-mata musuh dan dapat diancam hukuman mati. Atau mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, karena  Palang Merah Sedunia akan terus mengamati dan memberikan perlindungan sesuai dengan Protokol dalam Konvensi Jenewa yang baru.

 

Pegangan bagi Wartawan Yang Meliputi Konflik Bersenjata:

Dibawah ini baik sekali diteruskan pegangan yang diberikan oleh IFJ (Federasi Wartawan Internasional),yang dirumuskan oleh Rob Bakker dan Jens Linde. Pegangan dan Tuntunan itu berbunyi sebagai berikut:


TIDAK ADA BERITA YANG SAMA HARGANYA DENGAN NYAWA ANDA.

 

ANDA DAN NYAWA ANDA LEBIH PENTING DARI BERITA ITU.

 

JIKA ANDA MERASA TERANCAM CEPATLAH KELUAR DARI TEMPAT ITU.

 

HATI-HATI DIDALAM MELIPUT KEDUA PIHAK YANG BERPERANG, MELINTASI DAERAH PERTEMPURAN BERBAHAYA, TERUTAMA DALAM PERANG SAUDARA

 

HINDARI SIKAP MEMIHAK  DALAM  PEMBERITAAN.


ANDA ADALAH WARTAWAN PROFESSIONAL DAN BUKAN PESERTA DIDALAM KONFLIK TADI.

 

JANGAN MEMBUAT CATATAN-CATATAN DIMUKA UMUM.


JANGAN MENGELUARKAN MIKROPON DAN BUKU CATATAN TANPA IZIN.


INGATLAH APA YANG DIKATAKAN SUMBER ANDA DILUAR KEPALA.

 

JANGAN MENUNJUKAN BAHWA ANDA MEMPUNYAI PERHATIAN YANG KHUSUS MENGENAI PERSENJATAAN MILITER.


JANGAN PULA MENGGAMBAR PETA BANGUNAN DAN POSISINYA PADA BUKU CATATAN ANDA DAN JANGAN PULA MEMBAWA DAFTAR NAMA KONTAK ANDA.

 

MELIPUT BERITA YANG DIDAPAT DIDAERAH YANG JAUH DARI PENGAWASAN PEMERINTAH DAN BANTUAN PALANG MERAH MERUPAKAN RESIKO YANG BESAR.

 

INGATLAH BAHWA TINDAKAN YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAU KETERANGAN YANG TIDAK BENAR TIDAK SAJA AKAN MENEMPATKAN ANDA DALAM BAHAYA,


AKAN TETAPI JUGA DAPAT MENIMBULKAN TEKANAN  PADA REKAN ANDA.


Penutup

 

Demikianlah beberapa tuntunan dan pegangan yang diberikan oleh International Federation of Journalist mengenai keselamatan wartawan yang meliput di daerah dimana terjadi konflik bersenjata.Dalam hal terjadi pembunuhan terhadap wartawan atau hilangnya wartawan dan penganiayaan terhadap wartawan,sebaiknya hal tadi dilaporkan kepada Palang Merah Sedunia, yang sengaja membuat hotline dalam 24 jam.Di Indonesia yang memegang hotline dengan ICRC tadi adalah KONFEDERASI WARTAWAN ASEAN. (-.-)

 

*) Drs. D.H. Assegaff adalah wartawan senior yang mantan Duta Besar RI Berkuasa Penuh untuk Vietnam, mantan Ketua Dewan Kehormatan PWI, mantan Direktur Eksekutif Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS), dan kini aktif sebagai salah seorang anggota Dewan Redaksi Media Indonesia Grup. Ia juga termasuk salah seorang penyusun kurikulum pendidikan jurnalistik-komunikasi massa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia (FISIP UI).

Berita Terkait: