Kantor KPU DIY Tertutup Bagi Wartawan

Yogyakarta (ANTARA News) - Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sabtu (11/4), tertutup bagi wartawan, baik media cetak, online, maupun elektronik, menyusul aksi unjuk rasa ratusan warga Papua di kantor lembaga penyelenggara pemilu tersebut, Kamis (9/4).

 

Wartawan yang akan meliput pertemuan antara perwakilan warga Papua di Yogyakarta dan Ketua KPU DIY Any Rohyati yang diagendakan pukul 09.00 WIB terpaksa menunggu di luar gedung, karena dilarang masuk oleh satpam Agus Yuli yang berjaga di pintu masuk didampingi anggota polisi.

Meskipun pertemuan yang akan membahas masalah tidak dapat digunakannya hak pilih 525 warga Papua di Yogyakarta pada pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 dan tuntutan mereka untuk digelarnya pemilu susulan itu ditunda pelaksanaannya pada Sabtu  sore, wartawan tetap tidak diperbolehkan masuk ruangan KPU DIY.

 

Salah seorang anggota satuan pengamanan (satpam), Agus Yuli, mengatakan tidak mengetahui alasan kenapa wartawan dilarang masuk ruangan KPU DIY, karena hanya menjalankan perintah atasan. "Jika saya tidak menjalankan perintah, nanti saya kena sanksi," katanya.

 

Ketika ditanya pers mengenai pelarangan terhadap wartawan untuk masuk ruangan kantor KPU DIY itu sampai kapan akan diberlakukan, ia mengatakan, tidak mengetahuinya, karena atasan tidak memberitahu mengenai hal itu.

 

"Tugas saya menjaga pintu masuk dengan perintah selain personel KPU DIY dan aparat keamanan dilarang masuk tanpa izin ke dalam ruangan. Jika mereka ingin masuk ruangan harus mengajukan izin terlebih dulu kepada atasan," katanya tanpa menyebutkan nama atasan yang dimaksud.

 

Kondisi itu membuat wartawan tidak bisa melakukan konfirmasi kepada Ketua KPU DIY terkait hasil pertemuan dengan perwakilan warga Papua, perkembangan penghitungan suara, dan alasan pelarangan terhadap wartawan masuk ruangan.

 

Bahkan, ketika wartawan menghubungi melalui telepon, ternyata "handphone" Ketua KPU DIY Any Rohyati tidak aktif.

 

Sementara itu, sesepuh warga Papua di Yogyakarta, Paulinus Petor usai pertemuan mengatakan, berdasarkan hasil keputusan KPU DIY memang tidak ada dasar hukum lain yang membolehkan ada pemilu susulan.

 

Jadi, pemilu susulan untuk ratusan warga Papua di Yogyakarta yang belum dapat menggunakan hak politiknya dalam pemungutan suara, Kamis (9/4), tidak akan dilaksanakan. Keputusan itu sesuai dengan undang-undang pemilu.

 

"Untuk itu, kami akan menyampaikan keputusan itu kepada warga Papua di Yogyakarta. Kami juga akan ikut menjaga DIY tetap kondusif karena sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab kami sebagai warga negara," katanya.

 

Ketika ditanya siapa saja yang hadir dalam pertemuan itu, ia mengatakan, selain dirinya juga hadir sesepuh Papua, Gamaliel Guru Singa ,serta Ketua KPU DIY, Any Rohyati, didampingi kuasa hukumnya Nur Ismanto SH.

 

Kantor KPU DIY hingga Sabtu malam jelang Minggu dinihari masih dijaga aparat kepolisian. (*)

Berita Terkait: