Kebebasan Pers Indonesia Harus Tetap Dijaga

Jakarta (Jurnal Nasional) - Ketua Dewan Pers Ichlasul Amal mengatakan, suasana kebebasan pers saat ini paling sehat dan dinamis. Tak hanya dicontohkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), lembaga yudikatif juga makin baik menjalankan amanat UU Pers.

"Keteladanan SBY menggunakan hak jawab dalam kasus Kompas berimbas pada kebijakan institusi lain," kata Ketua Dewan Pers Ichlasul Amal yang juga mantan rektor Universitas Gadjah Mada.


Mahkamah Agung (MA) disebut-sebut Ichlasul sebagai lembaga hukum yang juga memerhatikan dan sejalan dengan semangat kebebasan pers yang saat ini makin kuat. Baru saja MA mengeluarkan surat edaran yang memerintahkan agar sebelum memutuskan kasus hukum terkait dengan media, hakim harus berkonsultasi dahulu dengan Dewan Pers," kata Ichlasul yang ikut memutuskan: SBY dan TNI mendapatkan Medali Emas Kemerdekaan Pers Hari Pers Nasional (HPN) 2008 pada 9 Februari lalu.

 

Ia melihat, masa depan pers Indonesia sudah bagus. Ini harus tetap dijaga. Namun, ia mengimbau kepada pers untuk juga melakukan tugas jurnalistiknya dengan baik. "Media massa yang melanggar kode etik, misalnya memuat berita bohong tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dikatakan telah menikah sebelum masuk AKABRI, tanpa sebelumnya cross check, tentu dapat terkena sanksi," katanya, waktu itu.

Dalam Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia, butir ke-3 disebutkan: Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah. Tidak mencampurkan fakta dengan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak melakukan plagiat. Dalam kode etik butir ke-4 diatur bahwa Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.

 

Dalam peringatan Hari Pers Nasional ke-63, Presiden SBY mendapatkan penghargaan medali emas kemerdekaan pers, Senin (9/2). “Penghargaan itu tak hanya diberikan oleh PWI, tapi juga oleh delapan komponen pers,” kata Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Margiono. Yakni: Dewan Pers, Serikat Pekerja Suratkabar, Serikat Grafika Pers (SGP), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATSI), dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATLI). SBY dinilai sebagai figur Presiden  yang selalu menyelesaikan persoalan jurnalistik dengan menggunakan hak jawab dan dialog sesuai dengan UU Pers. Bahkan, dapat dikatakan, SBY merupakan “ikon kemerdekaan pers” di Tanah Air.

 

(by: Timur Arif Riyadi)

Berita Terkait: