Memasung Kebebasan Pers, Haram

Jakarta (Jurnal Nasional) - Belum habis urusan cemar-mencemari diributkan, UU rahasia negara juga muncul sebagai persoalan baru. Peraturan negara yang sebenarnya dimaksudkan untuk menjaga kepentingan nasional ini justru berpotensi melindungi kebobrokan aparat negara.

 

Hendrayana dari Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) menyatakan, UU rahasia negara tidak merinci secara jelas jenis-jenis kategori rahasia negara, sehingga bisa dimanfaatkan pejabat untuk menutupi informasi apa pun atas nama “rahasia negara” atau “rahasia jabatan”. Termasuk informasi-informasi yang mungkin akan menjeratnya ke kasus pidana korupsi. ”Semua undang-undang yang berkaitan dengan pers, sebaiknya dispesialisasikan secara jelas. Sehingga, tidak akan salah kaprah dan disalahgunakan,” kata Hendrayana.


Memasung kebebasan pers adalah haram jika Indonesia ingin meneruskan praktik demokrasi. Bahkan, dua praktisi demokrasi tertua dunia —Prancis dan Amerika— sama-sama memasukkan kebebasan pers sebagai jaminan dalam konstitusi dasar mereka.

Bahkan dalam sejarah Amerika, masuknya jaminan pers bebas justru menjadi klaim publik pertama atas pemerintahan mereka yang saat itu masih bayi. Di masa modern, Amandemen Pertama Konstitusi Amerika yang menjamin pers bebas ini juga menjadi dasar New York Times menerbitkan dokumen rahasia Pentagon Papers tahun 1971, atas nama kepentingan publik. (by: Veby Mega Indah)

Berita Terkait: