Selesaikan Masalah Pers secara Persuasif

Blog Single

 

 Sample ImageJakarta (Jurnal Nasional) - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Margiono mengatakan, sebagai Kepala Negara, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dapat menggunakan kekuasaannya untuk menyelesaikan masalah jurnalistik. Tetapi hal itu tidak dilakukan. Bahkan ia menyelesaikan secara persuasif dengan membuka dialog dan sangat menghargai adanya hak jawab. Penyelesaian lewat jalur persuasif ini, menurut Margiono, patut diapresiasi karena sangat mendorong kemerdekaan pers di Indonesia.


Kemerdekaan pers merupakan kebebasan yang dimiliki pers untuk melaksanakan fungsi-fungsinya. Fungsi pers dalam hal ini adalah sebagai penyebar informasi kepada publik untuk memenuhi kebutuhan publik. Sebagai sarana pendidik atau memberikan pengetahuan dan penyadaran bagi masyarakat; juga sebagai sarana penghibur dan kontrol sosial. "Dalam melaksanakan fungsi ini pers tidak boleh dihambat. Namun di sisi lain pers tidak boleh melaksanakan fungsi seenaknya. Mereka harus memenuhi kaidah kode etik pers," katanya.

Margiono tidak menyangkal bahwa kehidupan pers di Indonesia saat ini makin maju. Keran demokrasi semakin terbuka, yang berarti semakin merdeka pula kebebasan pers. Meski begitu, pers yang terlalu bebas juga dapat memiliki akibat negatif. "Saat ini makin banyak perusahaan pers berdiri, namun sayang tidak diiikuti SDM yang mumpuni. Hasilnya ya, tidak profesional," katanya.

Menurut Margiono, pers yang negatif adalah pers yang tidak penuhi kualifikasi dan tidak memegang kaidah jurnalistik dalam pemberitaannya. Akibatnya, informasi yang tersebar ke publik tidak sesuai kaidah yang seharusnya. "Namun hal itu hanya segelintir. Umumnya pers Indonesia saat ini masuk dalam kategori sehat dan profesional," katanya.

Sejauh pengamatannya, kini masyarakat juga sudah pintar memilih media apa yang baik untuk dibaca. "Dengan sendirinya, jika media tidak profesional dan terlalu sensasional, mungkin akan dibaca sekali oleh masyarakat kemudian ditinggalkan," katanya pula.

Terkait kritik, yang kadang menjadi masalah antara pemerintah dan pers? Menurut Margiono, kritik adalah bagian dari kerja media untuk menjalankan fungsi kontrol sosial. Selama kritik itu bukan fitnah dan berdasar pada fakta, baginya hal itu sah-sah saja. "Pejabat dan pembuat keputusan, jika ia tidak salah, tak perlu takut jika dikritik," katanya. (Nunik Triana).

Berita Terkait: