Jangan Berlakukan KUHP Terhadap Tugas Kewartawanan

Blog Single

Medan (ANTARA News) - Dewan Pers mengharapkan unsur penegak hukum di Indonesia tidak memberlakukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap permasalahan hukum bagi wartawan yang berhubungan dengan tugas jurnalistik dan kewartawanannya.

 

Anggota Dewan Pers, Abdullah Alamudi di Medan, baru-baru ini, mengatakan, KUHP merupakan "warisan" Belanda yang sengaja dibuat untuk kepentingan penjajahannya di Indonesia.

 

Sebagai warisan penjajah, sangat tidak pantas jika KUHP diberlakukan terhadap wartawan yang menjalankan tugas jurnalistiknya dalam kehidupan bangsa yang merdeka.

 

"Namun, semua terserah unsur penegak hukum sendiri, mau pakai UU bangsa sendiri atau warisan penjajah," katanya dalam "Workshop Aparatus Berspektif Pers" di Medan.

 

Alamudi mengaharapkan unsur penegak hukum menggunakan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap wartawan yang dipermasalahkan secara hukum karena pemberitaannya.

 

"Kalau terkait tindak pidana, silahkan proses dengan KUHP karena semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum," katanya.

 

Sementara itu, mantan Ketua Dewan Pers, Atmakusumah Astraatmadja mengatakan, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers perlu diberlakukan terhadap wartawan karena ketentuan lain masih banyak kekurangan.

 

Ia mengharapkan agar keberadaan wartawan di depan hukum di Indonesia tidak disamakan dengan negara lain seperti Amerika Serikat (AS).

 

"AS memang tidak punya UU Pers namun UU lain sangat bagus dan dijalankan dengan baik," kata mantan Redaktur Pelaksana Harian Indonesia Raya itu. (*)
 

Berita Terkait: