Konflik Bersenjata di Srilangka Ancam Keamanan Wartawan

Oleh Askan Krisna


Jakarta (ANTARA News) - Setelah 2008 dinyatakan sebagai tahun terburuk bagi insan pers, terutama pada medan-medan perang di Irak dan Afghanistan, kalangan wartawan dikejutkan kebrutalan terhadap para jurnalis di Srilangka, di saat pemerintah setempat berusaha menghabisi pemberontakan separatis Macan Tamil.

 

Para penyerang tak dikenal, Jumat (23/1),  menikam seorang redaktur suratkabar dan menabrak mobilnya pada saat dia berangkat kerja menuju kantornya di Sri Lanka.

 

Upali Tennakoon, pimpinan redaksi mingguan yang dimiliki swasta Rivira, dan isterinya, yang menyertainya, diserang dua orang berkendaraan sepeda-motor yang menghalangi laju mobilnya di Imbulgoda, di luar ibukota Kolombo.

 

Upali dan isterinya menderita luka-luka akibat serangan itu.

 

"Mereka menikam dan sekarang korban dirawat di rumah sakit di Kolombo," kata laporan suratkabar setempat.

 

Dua pekan sebelumnya, seorang editor lainnya, Lasantha Wickrematunga, dibunuh saat dia mengendarai mobilnya menuju ke kantornya, di pinggiran ibukota Kolombo.

 

Mobilnya juga dicegat oleh orang-orang bersenjata tak dikenal yang mengendari sepeda motor.

 

Wickrematunga dikenal sebagai wartawan kritis terhadap kebijakan perang pemerintah terhadap pemberontak Macan Tamil. Sejak itu, sedikitnya delapan wartawan dan para aktivis hak-hak asasi manusia (HAM) meninggalkan negara itu. Mereka takut akan dijadikan target berikutnya.

 

Komite Perlindungan Wartawan (CPJ), yang berkantor pusat di New York, meminta kepada para diplomat asing di Kolombo mendesak keras dan segera kepada Presiden Mahinda Rajapakse menghentikan serangan-serangan yang menyebabkan jatuhnya korban di kalangan insan pers itu.

 

CPJ mengatakan, serangan-serangan brutal yang terjadi beberapa hari belakangan ini jelas mengindikasikan bagaimana perang terhadap media di Srilangka, yang dilakukan dengan menggunakan bermacam cara termasuk ancaman, intimidasi, gangguan secara legal, dan aksi kekerasan yang dilakukan secara sporadis.


Pada awal bulan ini, para penyerang juga membakar satu stasiun televisi milik swasta yang dicap oleh dinas-dinas media negara, meliput perang antar suku yang sengit di pulau itu dengan tidak seimbang.

    
Keprihatinan Internasional

Departemen Luar Negeri AS di Washington,  Amerika Serikat (AS), Jumat  (23/1) lalu, mengatakan, pihaknya dikejutkan oleh aksi kekerasan terhadap wartawan di Srilangka itu, setelah selama bulan ini setidaknya sudah terjadi tiga kali penyerangan terhadap insan pers di negara itu.

 

"AS dikejutkan oleh berlangsungnya serangan-serangan fisik dan ancaman terhadap insan pers di Sri Lanka, dan ini adalah laporan serius yang bisa menyebabkan memburuknya kondisi kebebasan pers di Srilangka," kata penjabat jurubicara Deplu AS Robert Wood dalam pernyataan departemennya.

 

Dunia mencatat Srilangka mempunyai sejarah panjang mengenai aksi kekerasan terhadap kaum jurnalis. Tragisnya, para penyerangnya dilaporkan jarang diseret ke pengadilan.

 

Untuk kasus-kasus terakhir ini,  Presiden Mahinda Rajapaksa  berjanji akan mengubah sikap itu, dan para tersangka telah ditahan dalam kasus penyerangan terhadap stasiun TV swasta MBC.

 

Deplu AS mengatakan, pihaknya menyeru kepada pemerintah Srilangka untuk melindungi seluruh warganya dengan menegakkan hukum dan peraturan, mencegah terjadinya intimidasi terhadap media, serta bertindak cepat, melakukan penyelidikan berkaitan serangan-serangan terhadap para wartawan dan penduduk sipil lainnya.

 

Dalam kaitan serupa, kalangan wartawan peliput perang di Gaza juga mengatakan, Israel tidak menghormati dan mematuhi perlindungan wartawan di wilayah perang, seperti yang diputuskan oleh Konvensi Jenewa. Padahal, semua wartawan yang bertugas di Gaza mengenakan jaket atau rompi  bertanda "Press".

 

Di Jakarta, Presiden  Organisasi Kantor Berita Asia Pasifik (OANA) ,Dr H. Ahmad Mukhlis Yusuf, juga  mengutuk pembunuhan terhadap wartawan Fadal Shana, dan beberapa jurnalis lainnya akibat serangan membabibuta pasukan Israel di Gaza.

 

Perlindungan terhadap wartawan dan keselamatan para insan pers, menurut Ahmad Mukhlis yang juga Direktur Utama Kantor Berita ANTARA, merupakan prioritas tertinggi bagi OANA di bawah kepimpinannya.

   
Mendekati akhir


Pemerintah Srilangka  makin meningkatkan gempurannya terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai Pembebasan Macan Tamil Eelam (LTTE), yang telah mengangkat senjata selama 35 tahun dengan dalih untuk mendirikan negara merdeka  suku minoritas Tamil, di negara yang mayoritas didominasi suku Sinhala itu.

 

Perang sejak 1972 itu  telah menewaskan lebih dari 70.000 orang, dan dianggap sebagai salah satu konflik separatis terlama di dunia.

 

LTTE yang berkekuatan 15.000 pejuang Tamil berupaya memerangi pemerintah Sri Lanka untuk mendirikan negara Tamil merdeka.

 

Masyarakat Tamil  sekitar 18 persen dari penduduk Srilangka yang berjumlah 19,2 juta jiwa, terkonsentrasi di provinsi-provinsi utara dan timur yang dikuasai pemberontak.

 

Pemerintah Kolombo sebelumnya berikrar ingin "menyelesaikan" Macan Tamil pada akhir tahun lalu. Kolombo mengucurkan anggaran satu miliar dolar untuk memperkuat pertahanannya.

 

Sejak Januari hingga minggu-minggu terakhir ini, pemerintah kian mendesak posisi LTTE dan menguasai beberapa wilayah pentingnya, termasuk ibukota politik Macan Tamil, Kilinochchi,  dan mengusir para pemberontak dari Semenanjung Jaffna.

 

Pada pekan lalu, kota pelabuhan wilayah timur Mullaittivu dijadikan  sasaran terakhir penyerbuan militer Srilangka untuk mengakhiri perang 35 tahun dengan LTTE tersebut. Pasukan pemerintah tidak pernah menginjak lagi wilayah itu sejak dikuasai Macan Tamil pada 1996.

 

Jatuhnya kota besar terakhir itu membuat LTTE terkurung di satu daerah hutan di wilayah timur laut negara pulau di Lautan Hindia itu, dengan sejumlah benteng dan pertahanan yang tercecer di beberapa desa.

 

Sepanjang konflik berlangsung, pemerintah Kolombo tak mengizinkan wartawan dan organisasi-organisasi non pemerintah termasuk HAM mengunjungi wilayah-wilayah konflik itu. Kebijakan ini menjadikan pihak independen tidak bisa menyampaikan laporan-laporan obyektif mengenai pertempuran yang terjadi. (*)

Berita Terkait: