Walikota Tanjungpinang Minta PWI Tertibkan Wartawan "Kompor"

Blog Single

Bengkulu (ANTARA News) - Walikota Tanjung Pinang di Provinsi Riau,  Surya Tati Amanan, meminta kepada Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PW) Pusat, H. Tarman Azzam, agar bisa menertibkan wartawan yang selalu menjadi "kompor" alias provokator kritik segala kebijakan pembanguan di daerah.

 

"Selama ini kami menjadikan wartawan sebagai mitra dalam pembangunan, namun kadang kala hasil pembangunan itu acapkali diplitir dalam pemberitaan, sehingga berdampak pada tingkat ketenangan pejabat daerah," katanya di Bengkulu, Sabtu (24/1).

 

Di sela-sela mengikuti lokakarya para ekskutif dan legislatif se-Indonesia di Bengkulu,  Surya Tati Amanan, mengatakan, keberadaan wartawan "kompor" itu sangat meresahkan masyarakat dan pejabat daerah, sehingga tidak tenang dalam menjalankan tugas sehari-hari.

 

Namun, ia mengakui pula, ada banyak juga wartawan yang profesional memberitakan keberhasilan pembangunan dan kejelekan pelaksanaannya di lapangan, sehingga hal itu sangat membantu pemerintah daerah untuk memperbaiki kelemahannya itu.

 

"Wartawan kami di Tanjung Pinang sebagian besar baik-baik, namun ada diantaranya yang kurang baik dan meresahkan," ujarnya.

 

Dalam kesempatan ini, pihaknya sangat berharap dan meminta, agar Dewan Kehormatan PWI memberikan masukan dan pencegahan untuk mengatasi kelompok wartawan yang terkesan menjadi provokator.

 

Menanggapi hal itu, Tarman Azzam menegaskan, kalau untuk menertibkan wartawan yang tidak beres sangat susah, karena jumlahnya sangat banyak dan menyebar.

 

Bagi wartawan yang terindikasi sering memutar balikkan fakta dalam pemberitaan, menurut dia, ada aturan yang melarangnya, antara lain hak jawab dari pihak yang merasa dirugikan.

 

Hak jawab itu, kata Tarman, digunakan untuk mengatasi pemberitaan yang terindikasi merugikan nara sumber, terlebih kalau narasumber itu salah seorang kepala daerah atau pejabat.

 

Selama ini narasumber yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, dinilainya, jarang atau hampir tidak pernah melakukan hak jawabnya, sehingga membuat suasana dan pelaku pembuat berita yang dianggap merugikan publik itu tidur nyenyak.

 

"Kami mohon, siapa saja yang merasa dirugikan oleh pemberitaan wartawan, agar menggunakan hak jawabnya," demikian Tarman Azzam. (*)

Berita Terkait: