Oknum Wartawan Pengancam Anggota Polri Disidang di Bandung

Blog Single

Bandung (ANTARA News) - Sidang kedua terdakwa Wahyu Widiyanto (33), oknum wartawan,  dengan agenda mendengarkan keterangan saksi korban Brigjen Drs M. Ibrahim SH MH (51), Kepala Secapa Polri Kota Sukabumi, menarik perhatian pengunjung pada sidang yang dipimpin Hakim Ketua Imam Syafei SH, Kamis (20/11).

 

Wahyu, terdakwa kasus oknum  wartawan yang mengancam dengan permintaan sejumlah uang pada Ibrahim, dihadapkan kembali ke persidangan dengan Jaksa Penuntut umum (JPU) Cucu Gantina SH.

 

Dalam kesaksiannya, Ibrahim menjelaskan bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2008 sekitar jam 10.14 WIB mengirimkan pesan singkat SMS kepada dirinya yang berisi ancaman kekerasan dan menakut-nakuti.

 

Dalam SMS itu terdakwa mengaku bernama Drs E Wibowo dan mengancam akan memasukkan ke meja redaksi Aristokrat/Surat Khabar Umum (SKU) Forum Dialog mengenai pungutan terhadap 31 orang siswa Secapa yang jumlahnya bervariasi sekitar Rp75 juta rupiah per orang.

 

Setelah mengirimkan SMS yang pertama, terdakwa kembali mengirimkan SMS berturut-turut hingga tanggal 16 Juni 2008 dimana dalam pengiriman SMS tersebut terdakwa selalu mengaku bernama Drs. E. Wibowo Pimpinan Redaksi Harian Umum Aristokrat.

 

Kepada hakim, saksi mengaku dalam SMS tersebut terdakwa minta saksi menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa. "Sy minta bantuan untuk anak sakit, kang, bisa bantu gak" kata isi SMS tersebut.

 

Menurut saksi, tindakan terdakwa itu telah membuat saksi merasa terancam, terganggu. Dikatakannya, informasi yang disampaikan terdakwa di SMS, mengenai pungutan terhadap 31 siswa Secapa yang jumlahnya dananya bervariasi sekitar Rp75 juta per orang tidak benar dan dari hasil pemerikasaan Mabes Polri tidak terbukti.

 

Saksi mengatakan, berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Mabes Polri, harian umum Aristokrat ternyata tidak ada.

 

Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU), Cucu Gantina SH, tindakan terdakwa diancam oleh Pasal 29 jo Pasal 45 ayat (3) UU no.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 369 ayat (1) serta Pasal 335 yata (1) ke-1 KUH Pidana. Hakim memutuskan sidang akan dilanjutkan pada Rabu, 26 November 2008. (*)

Berita Terkait: