LKBH PWI Ajukan Uji Materi UU Pemilu

Jakarta - Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat pada 30 Oktober 2008 mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

 

Dalam suratnya ke MK, Torozatulo Mendrofa, SH yang menjadi Direktur Eksekutif LKBH PWI Pusat selaku kuasa hukum pemohon, antara lain menilai bahwa UU Pemilu 2008 sejumlah pasal-pasalnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28, dan mencederai semangat kemerdekaan pers yang termaktub di Undang-Undang (UU) Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

 

Kutipan lengkap surat uji materi LKBH PWI Pusat itu sebagai berikut:

 

 

Jakarta, 30  Oktober 2008

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Konstitusi RI

 

Jl. Merdeka Barat No.6-7 Jakarta

Perihal : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.  

 

Dengan hormat,

 

Kami yang bertandatangan dibawah ini ;

1. Nama Lengkap: H. TARMAN AZZAM, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan/Jabatan: Pemimpin Redaksi Harian TERBIT, Alamat Kantor Redaksi: Jl. Pulo Gadung No.15 Kawasan Industri, Jakarta Timur 13920.

2. Nama Lengkap: KRISTANTO HARTADI, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan/Jabatan:  Pemimpin Redaksi Harian Umum SINAR HARAPAN, Alamat Kantor Redaksi: Jl. Raden Saleh Raya No.1B-1D, Cikini – Jakarta Pusat 10430.

3. Nama Lengkap:  SASONGKO TEDJO, Jenis kelamin:  Laki-laki, Kewarganegaraan:  Indonesia, Pekerjaan/Jabatan:  Pemimpin Redaksi Harian Umum SUARA MERDEKA, Alamat Kantor Redaksi :  Jl. Raya Kaligawe Km.5.  Semarang 50118.

4. Nama Lengkap: RATNA SUSILOWATI, Jenis kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan/Jabatan: Pemimpin Redaksi Harian Umum RAKYAT MERDEKA, Alamat Kantor Redaksi: Gedung Graha Pena Lt.8. Jl. Kebayoran Lama No.12 Jakarta Selatan 12210.

5. Nama Lengkap: H. BADIRI SIAHAAN, SH, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan/Jabatan: Pemimpin Redaksi MEDIA BANGSA, Alamat Kantor: Jl. Duren Sawit Raya No.28. Jakarta Timur.

6. Nama Lengkap: MARTHEN SELAMET SUSANTO, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan/Jabatan: Pemimpin Redaksi Harian KORAN JAKARTA, Alamat Kantor Redaksi:Jl Wahid Hasyim No.125 Jakarta Pusat 10340.

7. Nama Lengkap: H. DEDY PRISTIWANTO, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan/Jabatan: Pemimpin Redaksi/Pemimpin Perusahaan Harian WARTA KOTA, Alamat Kantor Redaksi : Jl. Hayam Wuruk No.122 Jakarta 11180.

8. Nama Lengkap: H. ILHAM BINTANG, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan/Jabatan: Pemimpin Redaksi TABLOID CEK & RICEK, Alamat Kantor Redaksi : Jl. H. Saaba No.40 Meruya Selatan, Jakarta Barat 11650.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 05 September 2008, menyatakan dengan sesungguhnya memberikan kuasa penuh kepada: TOROZATULO MENDROFA, SH, Advokat-Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan hukum (LKBH) PWI Pusat, berkantor di Gedung Dewan Pers Lt.IV, Jl. Kebon Sirih No.34 Jakarta Pusat 10110, Web Site : http://www : pwi.or.id.com, E-mail : [email protected], HP.081.310.876.361 –081.811.4547, selanjutnya disebut sebagai………………………………PARA  PEMOHON
Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dengan alasan-lasan sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:
A. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 C ayat (1) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 juncto pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

B. Pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada tanggal 19 Oktober 1999. Sedangkan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang  Pemilihan Umum  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diundangkan pada tanggal  31 Maret 2008. Dengan demikian maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

II.KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON:
A. Bahwa pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan :”Para pemohon adalah
   pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
   a. Perorangan warga negara Indonesia
   b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara
      kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
   c. Badan hukum publik atau privat, atau
   d. Lembaga negara, Penjelasan pasal 51 ayat (1) UU No.24 Tahun 2003 menyatakan bahwa: yang dimaksud dengan “HAK
      KONSTITUSIONAL”  adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Bahwa para pemohon adalah perorangan yaitu para Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab/Pemimpin Perusahaan Media Cetak yang mempunyai kepentingan terkait dengan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

1. Bahwa Para Pemohon sangat berkepentingan pada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya mengenai IKLAN KAMPANYE  seperti yang diatur pada : Pasal 93 ayat (3), Pasal 93 ayat (4), Pasal 94 ayat (1), Pasal 94 ayat (2), Pasal 94 ayat (3), Pasal 95 ayat (1), Pasal 95 ayat (2) Pasal 95 ayat (3), Pasal 95 ayat (4), pasal 96 ayat (4) , Pasal 96 ayat (5) ,Pasal 96 ayat (6), Pasal 96 ayat (7), Pasal 97, pasal 98 ayat (1), Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (2)

2. Bahwa pasal-pasal, ayat-ayat dan bagian huruf tersebut diatas telah jelas-jelas sangat merugikan Para Pemohon yaitu hak-hak konstitusional pemohon dilanggar secara potensional  sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 terutama pasal 27 ayat (1), pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 F,  Pasal 28 H ayat (2), pasal 28 I ayat (2) dan  Pasal 28 J ayat (1) dan ayat (2).

   Dengan demikian menurut pendapat para pemohon, permohonan ini telah memenuhi kwalifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 51 ayat (1) huruf a UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

C. Bahwa selanjutnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 006/PUU-III/2005 dan putusan Nomor : 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan
   pengujiannya.

3. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya
   bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan
   undang-undang yang dimohonkan pengujiannya.

5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi.

D. Bahwa berdasarkan kriteria-krteria tersebut, pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji karena pasal…..Pasal 93 ayat (3), Pasal 93 ayat (4), Pasal 94 ayat (1), Pasal 94 ayat (2), Pasal 94 ayat (3), Pasal 95 ayat (1), Pasal 95 ayat (2) Pasal 95 ayat (3), Pasal 95 ayat (4), pasal 96 ayat (4) , Pasal 96 ayat (5) ,Pasal 96 ayat (6), Pasal 96 ayat (7), Pasal 97, pasal 98 ayat (1), Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3) dan Pasal 99 huruf  (d), Pasal 99 huruf (e) dan Pasal 99 huruf (f) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :  pasal 27 ayat (1), pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 F,  Pasal 28 H ayat (2), pasal 28 I ayat (2) dan  Pasal 28 J ayat (1) dan ayat (2).

1. Keberadaan pasal-pasal, ayat-ayat dan bagian huruf dalam Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seperti yang telah diuraikan diatas, selain bertentangan dengan pasal-pasal dan ayat-ayat dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang telah diuraikan diatas,  ternyata bertentangan juga dengan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 1999 tentang Pers, terutama : Pasal 1 (butir 1), Pasal 1 (butir 2), Pasal 1 (butir 8), Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 huruf a,  Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 13, Pasal 15 ayat (1),  Pasal 15 ayat (2) , Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2),  Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18  ayat (3).  Bahwa dengan demikian para pemohon berpendapat  memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 III.

POKOK PERMOHONAN :

1. Bahwa pasal 93 ayat (3), Pasal 93 ayat (4), Pasal 94 ayat (1), Pasal 94 ayat (2), Pasal 94 ayat (3), Pasal 95 ayat (1), Pasal 95 ayat (2) Pasal 95 ayat (3), Pasal 95 ayat (4), pasal 96 ayat (4) , Pasal 96 ayat (5) ,Pasal 96 ayat (6), Pasal 96 ayat (7), Pasal 97, pasal 98 ayat (1), Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat 1) dan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, yaitu  pasal 27 ayat (1), pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 F,  Pasal 28 H ayat (2), pasal 28 I ayat (2) dan  Pasal 28 J ayat (1) dan ayat (2).

2. Bahwa selain bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, ternyata  Pasal 93 ayat (3), Pasal 93 ayat (4), Pasal 94 ayat (1), Pasal 94 ayat (2), Pasal 94 ayat (3), Pasal 95 ayat (1), Pasal 95 ayat (2) Pasal 95 ayat (3), Pasal 95 ayat (4), pasal 96 ayat (4) , Pasal 96 ayat (5) ,Pasal 96 ayat (6), Pasal 96 ayat (7), Pasal 97, pasal 98 ayat (1), Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat 1) dan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR : 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS, terutama : Pasal 1 (butir 1), Pasal 1 (butir 2), Pasal 1 (butir 8), Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 huruf a,  Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 13, Pasal 15 ayat (1),  Pasal 15 ayat (2) , Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2),  Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18  ayat (3).

Bahwa adapun bunyi pasal-pasal, ayat-ayat dan butir hurup Undang-Undang Nomor:10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, adalah  sebagai berikut : Undang-Undang Nomor:10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

a. Pasal 93 ayat (3), berbunyi :“Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan kampanye.”

b. Pasal 93 ayat (4), berbunyi :“Pengaturan dan penjadwalan pemuatan dan penayangan iklan kampanye Pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh media massa dan lembaga penyiaran.”

c. Pasal 94 ayat (1), berbunyi :“Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual blocking segment atau blocking time untuk kampanye Pemilu.”

d. Pasal 94 ayat (2), berbunyi :“Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye Pemilu.”

e. Pasal 94 ayat (3), berbunyi :“Media massa cetak, lembaga penyiaran, dan pesrta Pemilu dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Peserta Pemilu kepada Peserta Pemilu yang lain.”

f. Pasal 95 ayat (1), berbunyi :“Batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu di televisi untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa kampanye.”

g. Pasal 95 ayat (2), berbunyi :“Batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu di radio untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detiak untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa kampanye.”

h. Pasal 95 ayat (3), berbunyi :“Batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah untuk semua jenis iklan.”

i. Pasal 95 ayat (4), berbunyi :“Pengaturan dan pejadwalan pemasangan iklan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Peserta Pemilu diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan keeawijab memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3).”

j. Pasal 96 ayat (4), berbunyi :“Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan kampanye Pemilu layana masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 detik.”

k. Pasal 96 ayat (5), berbunyi :“Iklan kampanye Pemilu layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.”

l. Pasal 96 ayat (6), berbunyi :“Penetapan dan penyiaran iklan kampanye Pemilu layanan masyarakat yang diproduksi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.”

m. Pasal 96 ayat (7), berbunyi :“Jumlah waktu tayang iklan kampanye Pemilu layanan masyarakat sebagaiman dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk jumlah kumulatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).”

n. Pasal 97, berbunyi: “Media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan kampanye bagi Peserta Pemilu.”

o. Pasal 98 ayat (1), berbunyi: “Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak.”

p. Pasal 98 ayat (2), berbunyi: “Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

q. Pasal 98 ayat (3), berbunyi: “Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) duberitahukan kepada KPU dan KPU Propinsi.”

r. Pasal 98 ayat (4), berbunyi: “Dalam hal Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan bukti pelanggaran kampanye, KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye.”

s. Pasal 99 ayat (1), berbunyi:“Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dapat berupa: a.teguran tertulis; b.     penghentian sementara mata acara yang bermasalah; c. Pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu; d. Denda; e. Pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu untuk waktu tertentu;atauf.       Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak.”

t. Pasal 99 ayat (2), berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers bersama KPU.” Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: a. Pasal 27, berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” b. Pasal 28, berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan  tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” c. Pasal 28 D ayat (1), berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” d. Pasal 28 F, berbunyi :“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” f. Pasal 28 H ayat (2), berbunyi :“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” g. Pasal 28 J ayat (1), berbunyi :“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Bahwa  Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sebagai berikut:

a. Pasal 1 butir 1, berbunyi :“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”

b. Pasal 1 butir 2, berbunyi :“Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang meyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.”

c. Pasal 1 butir 8, berbunyi :“Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.”

d.Pasal 2, berbunyi: “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

e. Pasal 3 ayat (1), berbunyi :“Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.”

f. Pasal 3 ayat (2), berbunyi :“Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.”

g. Pasal 4 ayat (1), berbunyi :“Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.”

h. Pasal 4 ayat (2), berbunyi :“Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran.”

i. Pasal 4 ayat (3), berbunyi :“Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebar-luaskan gagasan dan informasi.”

j. Pasal 5 ayat (1), berbunyi :“Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyararakt serta asas praduga tak bersalah.”

k. Pasal 6 huruf a, berbunyi :“Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut: a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan; c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; d.      melakukan pengawasan, kritik koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; e.      memperjuangkan keadilan dan kebenaran.”

l. Pasal 9 ayat (1), berbunyi :“Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.”

m. Pasal 9 ayat (2), berbunyi :“Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.”

n. Pasal 13, berbunyi :“Perusahaan pers dilarang memuat iklan: a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat; b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;c.      peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.”

o. Pasal 15 ayat (1), berbunyi :“Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.”

p. Pasal 15 ayat (2), berbunyi :“Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; e. mengembangkan komunikasi antar pers, masyarakat, dan pemerintah; f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; g. mendata perusahaan pers.”

q. Pasal 17 ayat (1), berbunyi :“Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.”

r. Pasal 17 ayat (2), berbunyi :“Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: a. memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers; b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.”

s. Pasal 18 ayat (1), berbunyi :“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

t. Pasal 18 ayat (2), berbunyi: “Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

u. Pasal 18 ayat (3), berbunyi :“Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

2. Bahwa setelah dikaji dengan seksama bahwa ternyata Pasal 93 ayat (3),  Pasal 93 ayat (4), Pasal 94 ayat (1), Pasal 94 ayat (2), Pasal 94 ayat (3),  Pasal 95 ayat (1), Pasal 95 ayat (2)  Pasal 95 ayat (3), Pasal 95 ayat (4), pasal 96 ayat (4) ,  Pasal 96  ayat (5) , Pasal 96 ayat (6), Pasal 96 ayat (7), Pasal 97, pasal 98 ayat (1), Pasal 98 ayat (2), Pasal 98  ayat (3)   dan Pasal 99 huruf  (d), Pasal 99 huruf (e) dan Pasal 99 huruf (f) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR  REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, yaitu pasal 27 ayat (1), pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 F,  Pasal 28 H ayat (2), pasal 28 I ayat (2) dan  Pasal 28 J ayat (1).

3. Bahwa selanjutnya Pasal 93 ayat (3), Pasal 93 ayat (4), Pasal 94 ayat (1), Pasal 94 ayat (2), Pasal 94 ayat (3), Pasal 95 ayat (1), Pasal 95 ayat (2) Pasal 95 ayat (3), Pasal 95 ayat (4), pasal 96 ayat (4) , Pasal 96 ayat (5) ,Pasal 96 ayat (6), Pasal 96 ayat (7), Pasal 97, pasal 98 ayat (1), Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3) dan Pasal 99 huruf  (d), Pasal 99 huruf (e) dan Pasal 99 huruf (f) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT karena selain bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, ternyata juga BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS, terutama: Pasal 1 (buitr 1), Pasal 1 (butir 2), Pasal 1 (buitr 8), Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 huruf a,  Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 13, Pasal 15 ayat (1),  Pasal 15 ayat (2) huruf (a), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2),  Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18  ayat (3).

4. Bahwa pasal-pasal Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dimohonkan para pemohon yang jelas-jelas bertentangan dengan sejumlah pasal dari Undang-Undang Dasar Republik Indoensia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sehingga APABILA TIDAK DINYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT, maka para pemohon sangat dirugikan HAK KONSTITUSIONALNYA, seperti, antara lain:

a. Tidak mempunyai persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan.

b. Tidak punya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta tidak punya hak atas perlakuan yang sama  di hadapan hukum.

c. Tidak mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

d. Tidak mempunyai hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

e. Tidak mempunyai hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan tidak punya hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

f. Terabaikannya kewajiban saling  menghormati hak asasi manusia dalam tertib kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Akan terjadinya ketidakpastian hukum dikalangan pers, khususnya media cetak. Pertentangan-pertentangan Pasal 93 ayat (3), Pasal 93 ayat (4), Pasal 94 ayat (1), Pasal 94 ayat (2), Pasal 94 ayat (3), Pasal 95 ayat (1), Pasal 95 ayat (2) Pasal 95 ayat (3), Pasal 95 ayat (4), pasal 96 ayat (4) , Pasal 96 ayat (5) ,Pasal 96 ayat (6), Pasal 96 ayat (7), Pasal 97, pasal 98 ayat (1), Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3) dan Pasal 99 huruf  (d), Pasal 99 huruf (e) dan Pasal 99 huruf (f) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan  UNDANG-UNDANG DASAR  REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, yaitu pasal 27 ayat (1), pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 F,  Pasal 28 H ayat (2), pasal 28 I ayat (2) dan  Pasal 28 J ayat (1) serta UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS, terutama : Pasal 1 (buitr 1), Pasal 1 (butir 2), Pasal 1 (buitr 8), Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasak 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 huruf a,  Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 13, Pasal 15 ayat (1),  Pasal 15 ayat (2) huruf (a), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2),  Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18  ayat (3), antara lain : Pasal 93 ayat (3), berbunyi : “Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan kampanye.” Berdasarkan penjelasan pasal 93 ayat (3) ini disebutkan : Yang dimaksud dengan :kesempatan yang sama” adalah  peluang yang sama untuk menggunakan kolom pada media cetak dan jam tayang pada lembaga penyiaran bagi semua peserta kampanye. Pasal 93 ayat (3) dan penjelasannya terkesan dibuat sepihak  tanpa memperhatikan kepentingan para pemohon. Pada pasal dan penjelasan pasal 93 ayat (3) tersebut tidak dijelaskan bagaimana peserta kampanye yang tidak mempunyai uang atau tidak ada pihak yang mau kerjasama dalam bentuk iklan layanan masyarakat memberikan iklan kampanye kepada peserta kampanye tersebut, media cetak dan lembaga penyiaran tetap  wajib memberikan kesempatan yang sama. Padahal harus diketahui bahwa iklan adalah sumber pembiayaan berlangsungnya perusahaan pers. Yang lebih tragis lagi, apabila pasal 93 ayat (3) ini dilanggar, maka para pemohon akan mendapat sanksi yang diatur dalam pasal 99 ayat (1) : “Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dapat berupa:

a. teguran tertulis;
b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah;
c. Pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu;
d. Denda;
e. Pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu untuk waktu tertentu; atau
f. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak.

”Sanksi berupa pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak, bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 terutama pasal 28 dan UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers terutama Pasal 18 ayat (2), pasal 18 ayat (3),  pasal  4 ayat (2) dan pasal 1 butir 8 dan pasal 2. Pada pasal 98 ayat (2) yang berbunyi : “Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” Pasal 93 ayat (4), berbunyi :“Pengaturan dan penjadwalan pemuatan dan penayangan iklan kampanye Pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh media massa dan lembaga penyiaran.” Pasal 94 ayat (1), berbunyi :“Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual blocking segment atau blocking time untuk kampanye Pemilu.” Pasal 94 ayat (2), berbunyi :“Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye Pemilu.” Pasal 94 ayat (3), berbunyi :“Media massa cetak, lembaga penyiaran, dan pesrta Pemilu dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Peserta Pemilu kepada Peserta Pemilu yang lain.” Pasal 95 ayat (1), berbunyi :“Batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu di televisi untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa kampanye.” Pasal 95 ayat (2), berbunyi :“Batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu di radio untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detiak untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa kampanye.” Pasal 95 ayat (3), berbunyi :“Batas maksimum pemasngan iklan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah untuk semua jenis iklan.” Pasal 95 ayat (4), berbunyi :“Pengaturan dan pejadwalan pemasangan iklan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Peserta Pemilu diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3).”

Dengan demikian semakin jelas pasal-pasal ini telah secara langsung atau tidak langsung para pemohon diposisikan bukan sebagai warga negara yang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dst, sesuai UUD RI Tahun 1945, pasal Pasal 27, berbunyi : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Penerapan sejumlah pasal-pasal Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dimasalahkan para pemohon telah secara langsung merugikan hak-hak konstitusional  para pemohon yaitu …tidak punya kemerdekaan ….mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan… (sesuai UUD RI Tahun 1945 Pasal 28), berbunyi : “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan  tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Selanjutnya penerapan pasal-pasal Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut telah menghilangkan jaminan yang seharusnya diperoleh para pemohon dalam hal perlindungan dan kepastian hukum sesuai UUD RI Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1), berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Begitu pula ….berhak untuk mencari, memperoleh…mengolah..dst sesuai Pasal 28 F, berbunyi : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Telah secara langsung dibatasi dengan penerapan pasal-pasal Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut.

Dengan diberlakukannya pasal-pasal Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut telah menghilangan kesempatan para pemohon untuk mencapai persamaan dan keadilan sesuai Pasal 28 H ayat (2), berbunyi : “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Pengaturan pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi: “Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak.”

Telah semakin jelas ketidakpastian yang dialami para pemohon karena dalam pasal ini selain pengaturan iklan kampanye, juga diatur masalah pemberitaan dan penyiaran yang melibatkan Komisi Penyiaran dan Dewan Pers. Sehingga pasal 98 ayat (1) ini jelas-jelas tidak terciptanya tertib kehidupan para pemohon dan bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 Pasal 28 J ayat (1), berbunyi : “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Para pemohon mengingatkan keberadaan dan fungsi Dewan Pers telah secara jelas diatur dalam UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu padal pasal 15 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (2), yang berbunyi : Pasal 15 ayat (1), berbunyi :“Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.” Pasal 15 ayat (2), berbunyi :“Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;b.   melakukan pengkajian untuk   pengembangan kehidupan pers;c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;d.   memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;e.    mengembangkan komunikasi antar pers, masyarakat, dan pemerintah;f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;g. mendata perusahaan pers.” Kewajiban kepada media cetak dan lembaga penyiaran untuk menyiarkan iklan kampanye Pemilu layanan masyararat non partisan dengan segala pengaturannya, sesuai pasal Pasal 96 ayat (4), Pasal 96 ayat (5), Pasal 96 ayat (6), Pasal 96 ayat (7), Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan pelanggaran terhadap UUD RI Tahun 1945 terutama pasal 28 D ayat (1), pasal 28 F dan Pasal 28 H ayat (2). Hal demikian juga terjadi pada Pasal 97, berbunyi : “Media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan kampanye bagi Peserta Pemilu.” Dan Pasal 98 ayat (3), berbunyi : “Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) duberitahukan kepada KPU dan KPU Propinsi.” serta Pasal 98 ayat (4), berbunyi : “Dalam hal Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan bukti pelanggaran kampanye, KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye.” Adalah merupakan sanksi yang tidak punya dasar dan alasan hukum yang jelas karena bertentangan dengan UU No.40 Tahun 1999 terutama pasal 1 butir 8, pasal 2, pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (1). Sehingga dengan diterapkannya pasal 97, pasal 98 ayat (3), pasal 98 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 terutama pasal28 H ayat (2) dan pasal 28 j ayat (1).

PETITUM :

Berdasarkan segala yang diuraikan diatas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan : Pasal 93 ayat (3), Pasal 93 ayat (4), Pasal 94 ayat (1), Pasal 94 ayat (2), Pasal 94 ayat (3), Pasal 95 ayat (1), Pasal 95 ayat (2) Pasal 95 ayat (3), Pasal 95 ayat (4), pasal 96 ayat (4) , Pasal 96 ayat (5) ,Pasal 96 ayat (6), Pasal 96 ayat (7), Pasal 97, pasal 98 ayat (1), Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3) dan Pasal 99 huruf  (d), Pasal 99 huruf (e) dan Pasal 99 huruf (f) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, yaitu pasal 27 ayat (1), pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 F,  Pasal 28 H ayat (2), pasal 28 I ayat (2) dan  Pasal 28 J ayat (1) .
3. Menyatakan : Pasal 93 ayat (3), Pasal 93 ayat (4), Pasal 94 ayat (1), Pasal 94 ayat (2), Pasal 94 ayat (3), Pasal 95 ayat (1), Pasal 95 ayat (2) Pasal 95 ayat (3), Pasal 95 ayat (4), pasal 96 ayat (4) , Pasal 96 ayat (5) ,Pasal 96 ayat (6), Pasal 96 ayat (7), Pasal 97, pasal 98 ayat (1), Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3) dan Pasal 99 huruf  (d), Pasal 99 huruf (e) dan Pasal 99 huruf (f) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT karena selain bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, ternyata juga BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS, terutama : Pasal 1 (butir 1), Pasal 1 (butir 2), Pasal 1 (butir 8), Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 huruf a,  Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 13, Pasal 15 ayat (1),  Pasal 15 ayat (2) , Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2),  Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18  ayat (3).
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikianlah permohonan ini kiranya Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang seadil-adilnya. Hormat KamiKuasa Hukum Pemohon     
 

                                                TOROZATULO MENDROFA, SH

                                              HP.081310876361 - 0818114547
 

 

Jakarta, 30  Oktober 2008  

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jl. Merdeka Barat No.6-7 Jakarta

di Jakarta

 

Perihal : Daftar Bukti Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

 

Dengan hormat, Bertindak untuk dan atas nama:

 

   1. Nama Lengkap : H. TARMAN AZZAM, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan/Jabatan : Pemimpin Redaksi Harian TERBIT, Alamat Kantor Redaksi : Jl. Pulo Gadung No.15 Kawasan Industri, Jakarta Timur 13920.

   2. Nama Lengkap : KRISTANTO HARTADI, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan/Jabatan :  Pemimpin Redaksi Harian Umum SINAR HARAPAN, Alamat Kantor Redaksi : Jl. Raden Saleh Raya No.1B-1D, Cikini – Jakarta Pusat 10430.

   3. Nama Lengkap :  SASONGKO TEDJO, Jenis kelamin:  Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan/Jabatan:  Pemimpin Redaksi Harian Umum SUARA MERDEKA, Alamat Kantor Redaksi:  Jl. Raya Kaligawe Km.5.  Semarang 50118.

   4. Nama Lengkap : RATNA SUSILOWATI, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan/Jabatan : Pemimpin Redaksi Harian Umum RAKYAT MERDEKA, Alamat Kantor Redaksi : Gedung Graha Pena Lt.8. Jl. Kebayoran Lama No.12 Jakarta Selatan 12210.

   5. Nama Lengkap : H. BADIRI SIAHAAN, SH, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan/Jabatan: Pemimpin Redaksi MEDIA BANGSA, Alamat Kantor: Jl. Duren Sawit Raya No.28. Jakarta Timur.

   6. Nama Lengkap : MARTHEN SELAMET SUSANTO, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan/Jabatan: Pemimpin Redaksi Harian KORAN JAKARTA, Alamat Kantor Redaksi :Jl Wahid Hasyim No.125 Jakarta Pusat 10340.

   7. Nama Lengkap : H. DEDY PRISTIWANTO, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan/Jabatan : Pemimpin Redaksi/Pemimpin Perusahaan Harian WARTA KOTA, Alamat Kantor Redaksi : Jl. Hayam Wuruk No.122 Jakarta `11180.

   8. Nama Lengkap  : H. ILHAM BINTANG, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan/Jabatan : Pemimpin Redaksi TABLOID CEK & RICEK, Alamat Kantor Redaksi : Jl. H. Saaba No.40 Meruya Selatan, Jakarta Barat 11650.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 05 September 2008, saya , TOROZATULO MENDROFA, SH, Advokat-Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan hukum (LKBH) PWI Pusat, berkantor di Gedung Dewan Pers Lt.IV, Jl. Kebon Sirih No.34 Jakarta Pusat 10110, Web Site : http://www : pwi.or.id.com, E-mail : [email protected] HP.081.310.876.361 – 081.811.4547,  dengan ini mengajukan bukti-bukti para pemohon pada  permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945,  sebagai berikut:

1. P-1: Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. P-2 : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
3. P-3 : Undang-Undang  Nomor : 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Demikianlah bukti-bukti para pemohon. Terima Kasih.
 

Kuasa Hukum Para Pemohon

LKBH PWI Pusat

TOROZATULO MENDROFA,SH

Berita Terkait: