Edaran Wagub DKI Langgar UU

Blog Single

Jakarta (Pos Kota) - Surat edaran Wakil Gubernur DKI Prijanto membatasi gerak gerik wartawan mencari informasi di jajaran balaikota, menurut tokoh pers dan Ketua PWI Jaya, bertentangan dengan Undang-Undang Pers No.40 tahun 1999.

 

Sabam Leo Batubara, Wakil Ketua Dewan Pers, menilai surat edaran tersebut melanggar pasal 18 UU Pokok Pers No.40 mengenai keterbukaan publlik. "Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mampu terbuka dalam memberikan informasi kepada publik. Jadi gubernur dan pejabatnya wajib melindungi dan memberikan informasi kepada wartawan," ujar Sabam, Senin (27/10) siang.

Ia menyebutkan bunyi pasal 18 tersebut, “Barang siapa yang menghalangi atau melarang kinerja wartawan untuk memperoleh informasi dapat dikenakan hukuman pidana penjara selama 2 tahun atau denda sebesar Rp500 juta.”

 

Hal senada juga diungkapkan Andrinov Chaniago, pengamat kebijakan publik, seharusnya sebagai pejabat publik wajib memberikan keterangan kepada pers, baik secara spontan maupun prosedur. Andrinov mengingatkan setiap konfirmasi tidak melulu melalui prosedur. "Kalau berita peristiwa sifatnya dinamis harus cepat konfirmasi dengan pejabat berwenang, karena penulisan berita khususnya media elektronik dan media cetak berlomba dengan waktu," tandas Andinov.

 

Sementara itu, Ketua PWI Jaya, Kamsul Hasan, mengatakan surat edaran itu akan merugikan pihak pemprop sendiri karena nantinya berita yang disajikan dapat tidak berimbang. "Hal itu karena sulitnya wartawan mendapatkan konfirmasi dari pejabat terkait," ujar Kamsul.

Menampik adanya tanggapan tersebut, Purba Hutapea, Kepala Biro Humas Pemprov DKI Jakarta, mengatakan kebijakan itu bukan menghambat kalangan pers untuk mencari informasi namun untuk memudahkan wartawan dalam memenuhi kelengkapan berita.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, melalui surat yang dikeluarkan bernomor 1993/079.32 perihal pelayanan wawancara/pertanyaan memuat tiga poin tentang pelayanan informasi kepada pers ibukota.

Ketiga poin tersebut di antaranya mengharuskan pertanyaan wartawan ke gubernur dan wagub didahului pesan singkat/SMS atau fax yang disampaikan sehari sebelumnya paling lambat pukul 20:00 WIB, melalui nomor yang telah ditentukan. (*)

Berita Terkait: