Jaga Kualitas Media dan Demokrasi, Regulasi Media Sosial Perlu Diketuk Pemerintah

Blog Single

JAKARTA - Konvergensi media menimbulkan disrupsi bagi media mainstream tidak saja bisnis, melainkan juga cara kerja wartawan di lapangan.

Pola komunikasi masyarakat modern yang menginginkan informasi secara instan dan membaca inti dari sebuah berita, kemudian mengubah banyak hal.

Media massa cetak kian banyak yang tutup karena tidak mampu bersaing dengan portal media serta kepungan dari lini bisnis mesin pencari dan media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram. 

Hal ini menjadi topik utama pembahasan seminar Hari Pers Nasional 2021 yang diselenggarakan daring oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bertajuk “Regulasi Negara dalam Menjaga Keberlangsungan Media Mainstream di Era Disrupsi Medsos”, Kamis (4/2/2021). 

CEO JPNN Group, Auri Jaya selaku pembicara menjelaskan, regulasi terkait media sosial perlu segera diketuk demi menjaga data pribadi masyarakat Indonesia serta menopang keberadaan perusahaan pers yang berintegritas. 

“Ada juga, dampak negatif dari belum hadirnya regulasi mengatur media sosial. Seperti perlindungan data pribadi bagi pengguna media sosail yang semakin masif," jelasnya. 

Menurut Auri, pemerintah harus segera secara tegas mengatur hal ini seperti yang telah dilakukan berbagai negara. Mereka memperkarakan Google maupun Facebook terkait keamanan data.

"Di beberapa negara seperti China landasan kendali internet China adalah data. Undang-undang keamanan dunia maya yang diberlakukan pada tahun 2017 mengharuskan perusahaan internet    yang beroperasi di China untuk menyimpan data pengguna di server lokal dan memungkinkan inspeksi,” jelas Aury.

Menyikapi kian banyaknya media mainstream yang tutup, Wakil Ketua Dewan Pers Hendri Ch Bangun mengatakan bahwa hal ini karena minimnya penghasilan dan oplah yang terus turun, sementara harga kertas naik dan pendapatan iklan berkurang. 

Untuk bertahan, lanjut dia, perusahaan media kini beralih ke portal media dan “berdamai” dengan medsos.

"Clickbyte membuat media online cenderung tidak berimbang, muat rilis, laporan polisi, dan ambil status di medsos sebagai berita tanpa cek dan ricek. Cara ini berakibat media membesarkan media sosial dan mengecilkan peran pers sekaligus, serta melanggar kode etik jurnalistik. Tidak beda dengan medsos yang tidak peduli dengan etika dan dampak berita,” tutur Hendra. 

Hendri melanjutkan, dari perspektif Dewan Pers, melihat dinamika media massa yang kian mengeksplor media sosial sebagai bagian integral kegiatan mereka untuk menjangkau audiens, maka regulasi terkait media sosial sangat mendesak diwujudkan.

"Regulasi untuk medsos itu penting agar wartawan dan media memiliki pegangan operasional. Dapat berupa peraturan minimal berupa surat keputusan Dewan Pers,” ujarnya. 

“Secara ideal media sosial diatur di tingkat Undang-Undang agar kedudukan hukumnya lebih  kuat, tetapi amandemen UU Pers saat ini tidak ideal karena akan membuka kotak Pandora masuknya pasal baru seperti independensi Dewan Pers, izin untuk penerbitan pers, sertifikat wartawan menjadi wajib, dan pidana bagi pelanggaran kode etik jurnalistik,” tambah Hendri.

Sementara itu, dampak disrupsi digital terhadap peaksanaan pers kini kian terasa dalam hal penerapan kode etik jurnalistik. Jika media berkualitas kian berkurang akan mengakibatkan kemunduran demokrasi. 

Seperti yang disampaikan pengamat media Wina Armada Sukardi. Ia menjelaskan, unsur keberimbangan sering terlewatkan akibat kecepatan dan akurasi berkejaran. 

“Cenderung tercampur aduknya ruang fakta, opini dan komersial. Serta tumpang tindihnya kode etik jurnalistik dan kode etik sosial,” ujar Wina yang juga merupakan staf khusus Ketua Umum PWI Pusat.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly ketika membuka seminar ini mengatakan, perlunya kreativitas media untuk tetap mampu bertahan. Salah satunya adalah dengan cara konvergensi media.

“Konvergensi media adalah pengintegrasian atau penggabungan berbagai macam media ke dalam satu platform, melalui teknologi digital,” kata Yasonna. “Konvergensi media adalah sebuah metode yang menggabungkan tiga unsur C yaitu computing, communication, dan content,” ujarnya saat membuka kegiatan Seminar Nasional dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2021.

Konvergensi teknologi memungkinkan satu gawai mampu melakukan banyak hal, seperti bertelepon, mengirim e-mail, texting atau chatting, menonton video, membaca buku, dan lainnya.

“Konvergensi (media) barangkali menjadi alternatif yang perlu dipikirkan kedepan,” kata Yasonna dalam keynote speech yang bertemakan “Regulasi Negara dalam Menjaga Keberlangsungan Media Mainstream di Era Disrupsi Media Sosial”.

Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari yang juga hadir pada kesempatan ini memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan seminar ini.

“Suatu kehormatan luar biasa, kali ini kita bisa merayakan HPN bersama Kemenkumham dalam bentuk diskusi,” ujar Atal. “Ini adalah diskusi pertama untuk rangkaian HPN (tahun 2021), dan ini jadi topik diskusi yang sangat menarik dan sangat aktual,” sambungnya.

Depari mengungkapkan, melalui seminar ini diharapkan akan muncul ide-ide kreatif dan orisinal dalam mempertahankan eksistensi media-media mainstream yang ada dari disrupsi media sosial.

“Berbagai rekomendasi dari seminar ini diharapkan dapat menjadi salah satu poin penting dalam konvensi media PWI, sekaligus akan menjadi salah satu poin yang akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo pada puncak peringatan HPN tanggal 9 Februari 2021,” jelas Depari.

Dalam seminar yang dilaksanakan di griya pengayoman Kantor Kemenkumham, Jakarta dengan mengedepankan protokol kesehatan ketat hadir Wamenkumham Edward Hiariej, Plt Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Jhoni Ginting, serta beberapa dirjen di Kemenkumham. 

Selain itu tampak pula Ahmad Jauhar (anggota Dewan Pers), Abdul Aziz (Wakil Ketua Bidang Kerja sama PWI Pusat), Mirza Zulhadi (Sekjen PWI Pusat), Mohammad Ihsan (Bendum PWI Pusat), Dar Edi Yoga (Wabendum PWI Pusat),  Mercys Charles Loho (Humas PWI Pusat), dan Cristiana Chelsea Chan (Panitia Bidang Seminar HPN) 

Acara ini dimoderatori presenter TV Brigita Manohara ini diikuti oleh ratusan peserta baik dari kantor wilayah dan UPT di bawah Kemekumham, serta ketua  PWI daerah di 34 provinsi serta Kabupaten kota dari Sabang sampai Merauke.* 

#HumasHPN

Berita Terkait: