Margiono, Hatta Rajasa, Hasan Basri Agus (kiri ke kanan)
dalam Konvensi Hari Pers Nasional di Jambi (8/2).
JAMBI (Jambi Independent) - Rencana Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) membangun Pelabuhan Samudera di Ujung Jabung, Kabupaten Tanjab Timur (Tanjabtim) segera terwujud. Dia juga sudah memutuskan membangun sarana pendukung, yakni memilih jalan khusus dari Sarolangun-Ujung Jabung, untuk menggerakkan perekonomian Jambi.
Keputusan penting ini diungkapkan HBA menjawab dua pilihan yang dilontarkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dalam Seminar Prospek dan Potensi Ekonomi Jambi Masa Depan di Abadi Convention Centre (ACC), rangkaian Konvensi Media Massa Hari Pers Nasional (HPN), Selasa.
Selain Dahlan, kebijakan HBA itu juga mendapat dukungan dari Menko Perekomian Hatta Radjasa dan Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung yang juga sebagai pemateri dalam acara tersebut.
“Kalau saya jawab, jalan khusus yang utama. Kenapa memilih ini? Karena, sungai ketika airnya pasang masih bisa juga dimanfaatkan,” kata HBA menjawab pertanyaan Dahlan yang meminta dia memilih membangun jalan khusus atau pengerukan Sungai Batanghari sebagai sarana angkutan batu bara, CPO dan komoditi ekspor Jambi lainnya.
Menurut HBA, bila mau maju, Jambi memang harus membangun pelabuhan. Pemprov memilih Ujung Jabung, karena letaknya strategis dan dekat dengan laut lepas. Sedangkan jalan khusus, sebagai akses penghubung ke pelabuhan itu.
HBA juga mengungkapkan, terkait rencana pembangunan jalan khusus itu, dia telah membuat konsorsium perusahaan yang terdiri dari pengusaha batu bara dan perusahaan CPO. Namanya PT Jambi Swarna Dwipa.
Dijelaskannya, jalan khusus itu untuk membawa hasil bumi dari Sarolangun hingga ke Ujung Jabung. Namun, kendalanya adalah larangan aturan toll fee. Setelah dipelajari, dari segi aturan pemungutan itu tidak mungkin dilakukan. Rencananya, pungutan toll fee dilakukan bagi perusahaan lain yang ingin memanfaatkan jalan tersebut. Selain itu, pemerintah daerah juga tidak sanggup membangun sendiri dengan dana mencapai Rp 5 triliun.
Sementara itu, rencana pembangunan pelabuhan di kawasan Ujung Jabung dikarenakan telah menjadi kawasan strategis provinsi di dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW). Untuk pelabuhan, HBA mengaku sudah meminta Bupati Tanjungjabung Timur untuk mengalokasikan lahan seluas 4.000 ha di Ujung Jabung. “Pembangunan itu harga mati,” katanya sambil menjawab dan mengajukan pertanyaan kepada pemateri.
HBA mengatakan, Provinsi Jambi bangkit atau terjepit di antara provinsi maju di Pulau Sumatera, seperti Sumatera Selatan dan Riau yang sangat tergantung pada pelabuhan. Apalagi dibandingkan dengan Sumsel dan Riau, total APBD Provinsi Jambi jauh kecil sekali.
“Tapi kami punya modal. Masalah utama jalan ke Ujung Jabung. Lainnya akan disiapkan faktor pendukungnya. Apalagi potensi Jambi belum tergali secara keseluruhan. Mulai dari batu bara, migas, emas, karet, sawit, bijih besi dan lainnya. Saya bersyukur di acara ini ada banyak masukan dari Menko Ekuin, Menneg BUMN dan Pak Chairul Tanjung,” kata HBA.
Sebelumnya, saat menyampaikan materi, Dahlan Iskan dengan tegas meminta HBA memilih pembangunan jalan atau pengerukan Sungai Batanghari sebagai sarana angkutan komoditi utama ekspor Jambi. Dia mengaku sudah berdiskusi dengan gubernur dan mengetahui pilihan yang akan harus dipilih Pemprov Jambi.
“Dari hasil pertemuan kemarin yang saya ketahui, Pemerintah Provinsi Jambi harus tegas memilih rencana pengerukan Sungai Batanghari atau pembuatan jalan ke pelabuhan (Samudera). Segera ambil keputusan, jangan lama-lama, kalau lama-lama nanti sampai tiga tahun,” katanya yang langsung disambut tepuk tangan peserta.
Bos Jawa Pos Group ini mengatakan, bila memilih pengerukan sungai, biaya yang dibutuhkan hanya sekitar Rp 6 triliun. Bila itu jadi dilaksanakan, pengerjaannya bisa selesai dalam setengah tahun. Berbeda dengan jalan khusus. Harus memikirkan pembebasan lahan dan konstruksi jalan, bila melewati rawa. Waktu yang dibutuhkan juga lebih lama, yaitu maksimal sekitar delapan tahun.
“Tinggal pilih keduanya, pengerukan sungai atau pembuatan jalan. Semuanya mungkin dan merupakan pekerjaan besar. Yang penting segara bikin keputusan,” tandasnya yang kembali langsung disambut tepuk tangan.
Dahlan Iskan menyatakan pilihan pada jalan khusus diserahkan sepenuhnya pada Gubernur Jambi. “Terima kasih, karena sudah memutuskan. Ini merupakan upaya kerja keras dari pak gubernur. Nanti kalau sudah jadi, kalau bisa nama jalan itu pake nama pak gubernur (HBA, red). Karena kedepannya sangat perlu kerja keras,” sarannya.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Ketua KEN Chairul Tanjung juga memberikan masukan-masukan penting untuk mendukung HBA menggerakkan perekonomian Jambi. Menurut Hatta, untuk memacu pertumbuhan perekonomian Jambi harus dilakukan beberapa langkah. Pertama, memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM). Caranya dengan membuat universitas atau institut khusus sesuai potensi ekonomi Jambi.
Kedua, connectivity. Yaitu membuat cluster atau hubungan antara industri kecil dengan cluster besar. Untuk menyambungkan itu harus melakukan perbaikan infrastruktur yang merupakan gerbang perekonomian.
“Karena infrastruktur merupakan gerbang ekonomi, jadi Jambi memang seharusnya dan pantas memiliki pelabuhan untuk meng-connect-kan Ujung Jabung untuk menggerakan ekonomi dengan luar Jambi,” katanya.
Sementara itu, Chairul Tanjung mengatakan, untuk peningkatan perekonomian Jambi diperlukan beberapa pendukung. Pertama, adalah sumber daya manusia dan Iptek yang sesuai dengan potensi Jambi. Bila perlu Jambi perlu membuat institut-institut yang sesuai dengan keunggulan dan potensi Jambi. “Karena potensinya karet dan sawit, buat institut sawit atau institut karet,” saran bos Transcorp ini.
Sarana pendukung kedua, lanjut dia, adalah infrastruktur sebagai penggerak perekonomian. Dan yang ketiga adalah regulasi. Chairul Tajung mengatakan, potensi-potensi unggulan Jambi tersebut jangan diambil seluruhnya oleh perusahaan-persuahaan besar. Bila demikian, maka masyarakat Jambi tidak menikmati pertumbuhan ekonomi yang ada.
“Jangan sampai potensi ekonomi itu dikuasai perkebunan-perkebunan besar, sedangkan masyarakat yang seharusnya menikmati perkembangan ekonomi itu tidak mendapatkan. Bila demikian, pertumbuan ekonomi tinggi, tapi namun kesenjangan akan semakin lebar. Masyarakat tidak menikmati pertumbuhan itu,” katanya.
Menurut Chairul, kenyataan seperti itu sudah ditujukan Jambi dengan ekonominya pada empat tahun terakhir. Walapun mengalami pertumbuhan lebih cepat dari nasional, PDRB juga meningkat lebih pesat sebesar 1,02 persen, namun dari segi kesejahteraan tertinggal dari rata-rata nasional yang 3.500 US dollar atau sekitar Rp 27 juta. Sementara Provinsi Jambi baru Rp 17,4 juta.
Selama ini PDRB Jambi disumbangkan oleh pertambangan yang bukan merupakan potensi dan pekerjaan paling banyak masyarakat Jambi. “Masih banyak pekerjaan rumah bagi Provinsi Jambi, terutama untuk membuat income di atas rata-rata nasional. Harus buat terobosan baru. Ke depan bukan cuma ekspor karet mentah dan CPO, tapi buat industri pengolahannya,” katanya.
Menurut dia, industri pengolahan ini harus berbasis pertanian. Karena di pertanian yang menyerap 38 persen tenaga kerja, hanya bisa memberikan pengaruh 15 persen terhadap PDB. Sedangkan di industri (pertanian) yang menyerap tenaga kerja 13 persen, bisa memberi kontribusi 27 persen. “Bisa meningkat empat kali lipat. Jadi manfaatkan industri berbasis sumber daya alam yang ada. Jika ada industri, maka income tenaga kerja bisa meningkat empat kali lipat,” tandas Chairul Tanjung. (*)
Menurut HBA, bila mau maju, Jambi memang harus membangun pelabuhan. Pemprov memilih Ujung Jabung, karena letaknya strategis dan dekat dengan laut lepas. Sedangkan jalan khusus, sebagai akses penghubung ke pelabuhan itu.
HBA juga mengungkapkan, terkait rencana pembangunan jalan khusus itu, dia telah membuat konsorsium perusahaan yang terdiri dari pengusaha batu bara dan perusahaan CPO. Namanya PT Jambi Swarna Dwipa.
Dijelaskannya, jalan khusus itu untuk membawa hasil bumi dari Sarolangun hingga ke Ujung Jabung. Namun, kendalanya adalah larangan aturan toll fee. Setelah dipelajari, dari segi aturan pemungutan itu tidak mungkin dilakukan. Rencananya, pungutan toll fee dilakukan bagi perusahaan lain yang ingin memanfaatkan jalan tersebut. Selain itu, pemerintah daerah juga tidak sanggup membangun sendiri dengan dana mencapai Rp 5 triliun.
Sementara itu, rencana pembangunan pelabuhan di kawasan Ujung Jabung dikarenakan telah menjadi kawasan strategis provinsi di dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW). Untuk pelabuhan, HBA mengaku sudah meminta Bupati Tanjungjabung Timur untuk mengalokasikan lahan seluas 4.000 ha di Ujung Jabung. “Pembangunan itu harga mati,” katanya sambil menjawab dan mengajukan pertanyaan kepada pemateri.
HBA mengatakan, Provinsi Jambi bangkit atau terjepit di antara provinsi maju di Pulau Sumatera, seperti Sumatera Selatan dan Riau yang sangat tergantung pada pelabuhan. Apalagi dibandingkan dengan Sumsel dan Riau, total APBD Provinsi Jambi jauh kecil sekali.
“Tapi kami punya modal. Masalah utama jalan ke Ujung Jabung. Lainnya akan disiapkan faktor pendukungnya. Apalagi potensi Jambi belum tergali secara keseluruhan. Mulai dari batu bara, migas, emas, karet, sawit, bijih besi dan lainnya. Saya bersyukur di acara ini ada banyak masukan dari Menko Ekuin, Menneg BUMN dan Pak Chairul Tanjung,” kata HBA.
Sebelumnya, saat menyampaikan materi, Dahlan Iskan dengan tegas meminta HBA memilih pembangunan jalan atau pengerukan Sungai Batanghari sebagai sarana angkutan komoditi utama ekspor Jambi. Dia mengaku sudah berdiskusi dengan gubernur dan mengetahui pilihan yang akan harus dipilih Pemprov Jambi.
“Dari hasil pertemuan kemarin yang saya ketahui, Pemerintah Provinsi Jambi harus tegas memilih rencana pengerukan Sungai Batanghari atau pembuatan jalan ke pelabuhan (Samudera). Segera ambil keputusan, jangan lama-lama, kalau lama-lama nanti sampai tiga tahun,” katanya yang langsung disambut tepuk tangan peserta.
Bos Jawa Pos Group ini mengatakan, bila memilih pengerukan sungai, biaya yang dibutuhkan hanya sekitar Rp 6 triliun. Bila itu jadi dilaksanakan, pengerjaannya bisa selesai dalam setengah tahun. Berbeda dengan jalan khusus. Harus memikirkan pembebasan lahan dan konstruksi jalan, bila melewati rawa. Waktu yang dibutuhkan juga lebih lama, yaitu maksimal sekitar delapan tahun.
“Tinggal pilih keduanya, pengerukan sungai atau pembuatan jalan. Semuanya mungkin dan merupakan pekerjaan besar. Yang penting segara bikin keputusan,” tandasnya yang kembali langsung disambut tepuk tangan.
Dahlan Iskan menyatakan pilihan pada jalan khusus diserahkan sepenuhnya pada Gubernur Jambi. “Terima kasih, karena sudah memutuskan. Ini merupakan upaya kerja keras dari pak gubernur. Nanti kalau sudah jadi, kalau bisa nama jalan itu pake nama pak gubernur (HBA, red). Karena kedepannya sangat perlu kerja keras,” sarannya.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Ketua KEN Chairul Tanjung juga memberikan masukan-masukan penting untuk mendukung HBA menggerakkan perekonomian Jambi. Menurut Hatta, untuk memacu pertumbuhan perekonomian Jambi harus dilakukan beberapa langkah. Pertama, memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM). Caranya dengan membuat universitas atau institut khusus sesuai potensi ekonomi Jambi.
Kedua, connectivity. Yaitu membuat cluster atau hubungan antara industri kecil dengan cluster besar. Untuk menyambungkan itu harus melakukan perbaikan infrastruktur yang merupakan gerbang perekonomian.
“Karena infrastruktur merupakan gerbang ekonomi, jadi Jambi memang seharusnya dan pantas memiliki pelabuhan untuk meng-connect-kan Ujung Jabung untuk menggerakan ekonomi dengan luar Jambi,” katanya.
Sementara itu, Chairul Tanjung mengatakan, untuk peningkatan perekonomian Jambi diperlukan beberapa pendukung. Pertama, adalah sumber daya manusia dan Iptek yang sesuai dengan potensi Jambi. Bila perlu Jambi perlu membuat institut-institut yang sesuai dengan keunggulan dan potensi Jambi. “Karena potensinya karet dan sawit, buat institut sawit atau institut karet,” saran bos Transcorp ini.
Sarana pendukung kedua, lanjut dia, adalah infrastruktur sebagai penggerak perekonomian. Dan yang ketiga adalah regulasi. Chairul Tajung mengatakan, potensi-potensi unggulan Jambi tersebut jangan diambil seluruhnya oleh perusahaan-persuahaan besar. Bila demikian, maka masyarakat Jambi tidak menikmati pertumbuhan ekonomi yang ada.
“Jangan sampai potensi ekonomi itu dikuasai perkebunan-perkebunan besar, sedangkan masyarakat yang seharusnya menikmati perkembangan ekonomi itu tidak mendapatkan. Bila demikian, pertumbuan ekonomi tinggi, tapi namun kesenjangan akan semakin lebar. Masyarakat tidak menikmati pertumbuhan itu,” katanya.
Menurut Chairul, kenyataan seperti itu sudah ditujukan Jambi dengan ekonominya pada empat tahun terakhir. Walapun mengalami pertumbuhan lebih cepat dari nasional, PDRB juga meningkat lebih pesat sebesar 1,02 persen, namun dari segi kesejahteraan tertinggal dari rata-rata nasional yang 3.500 US dollar atau sekitar Rp 27 juta. Sementara Provinsi Jambi baru Rp 17,4 juta.
Selama ini PDRB Jambi disumbangkan oleh pertambangan yang bukan merupakan potensi dan pekerjaan paling banyak masyarakat Jambi. “Masih banyak pekerjaan rumah bagi Provinsi Jambi, terutama untuk membuat income di atas rata-rata nasional. Harus buat terobosan baru. Ke depan bukan cuma ekspor karet mentah dan CPO, tapi buat industri pengolahannya,” katanya.
Menurut dia, industri pengolahan ini harus berbasis pertanian. Karena di pertanian yang menyerap 38 persen tenaga kerja, hanya bisa memberikan pengaruh 15 persen terhadap PDB. Sedangkan di industri (pertanian) yang menyerap tenaga kerja 13 persen, bisa memberi kontribusi 27 persen. “Bisa meningkat empat kali lipat. Jadi manfaatkan industri berbasis sumber daya alam yang ada. Jika ada industri, maka income tenaga kerja bisa meningkat empat kali lipat,” tandas Chairul Tanjung. (*)
