Tarman Azzam
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Tarman Azzam, mengatakan bahwa pejabat publik jangan menghindari wartawan tapi justru harus merangkul karena pers memiliki fungsi yang sangat besar terutama untuk menginformasikan dan mensosialisasikan program pemerintah.
"Pers harus dirangkul dan dimanfaatkan, kalau ada pejabat yang menghindar itu aneh. Media massa telah berperan besar, penting dan strategis dalam berbagai liputan, melakukan sosialisasi, revitalisasi dan aktualisasi atas program-program pemerintah bagi rakyat," kata Tarman Azzam di Jakarta.
"Pers harus dirangkul dan dimanfaatkan, kalau ada pejabat yang menghindar itu aneh. Media massa telah berperan besar, penting dan strategis dalam berbagai liputan, melakukan sosialisasi, revitalisasi dan aktualisasi atas program-program pemerintah bagi rakyat," kata Tarman Azzam di Jakarta.
Tarman Azzam mengatakan hal tersebut pada dialog kehumasan program Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial.
Tarman mencontohkan seperti peliputan bencana alam, sudah menjadi keharusan bagi media massa untuk memberitakannya. Dampak yang ditimbulkan dari pemberitaan tersebut akan muncul secara spontan seperti bantuan-bantuan dari masyarakat.
"Respon spontan muncul ketika media massa memberitakan bencana alam seperti tsunami di Aceh. Bagaimana ketika itu sehari pasca kejadian tidak ada pemberitaan apa pun karena listrik mati disana, tapi setelah media mulai memberitakan, orang-orang mulai mengulurkan tangan. Ini menunjukkan bagaimana pengaruh media pada masyarakat," kata Tarman.
Terhadap program Kementerian Sosial, media akan berperan sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dengan melaksanakan fungsi-fungsi pers seperti menyebarluaskan informasi benar dan penting, menyampaikan kebijakan pemerintah dan menyalurkan aspirasi publik.
Mendidik masyarakat dengan membuka wawasan pentingnya program pemerintah, membangun kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta memperkuat idealisme, patriotisme dan nasionalisme.
Fungsi media massa lainnya adalah sebagai kontrol sosial dengan mengkritisi kebijakan dan kinerja pemerintah, melakukan sistem peringatan dini atas masalah krusial, selalu prorakyat dan bersikap solutif.
Media juga mempunyai fungsi hiburan dengan liputan yang mencerahkan, menghibur, optimis, realistis dan berupaya membangun harapan masyarakat.
Dalam melaksanakan tugasnya semua ada mekanisme ketika media massa tidak melakukan tugasnya dengan baik dan pihak yang merasa nama baiknya dirugikan bisa memanfaatkan hak jawab.
"Media bisa berperan aktif kalau hak informasi publik dipenuhi. Misalnya, fakta yang dimiliki pemerintah tentang jumlah kemiskinan, harus benar tidak seperti selama ini data yang ada antara satu lembaga berbeda dengan yang lain," tambahnya.
Dikatakan Tarman, media berpegang pada aksi nyata sebab fakta tanpa aksi bisa mengalahkan seribu bicara.
"Jajaran Kementerian Sosial harus pandai dan piawai beraksi dengan nilai-bilai berita dan prima mengelola akses media sehingga diliput pers, media selamanya tidak tertarik jika nilai beritanya tidak prima," ujar Tarman. (*)
Tarman mencontohkan seperti peliputan bencana alam, sudah menjadi keharusan bagi media massa untuk memberitakannya. Dampak yang ditimbulkan dari pemberitaan tersebut akan muncul secara spontan seperti bantuan-bantuan dari masyarakat.
"Respon spontan muncul ketika media massa memberitakan bencana alam seperti tsunami di Aceh. Bagaimana ketika itu sehari pasca kejadian tidak ada pemberitaan apa pun karena listrik mati disana, tapi setelah media mulai memberitakan, orang-orang mulai mengulurkan tangan. Ini menunjukkan bagaimana pengaruh media pada masyarakat," kata Tarman.
Terhadap program Kementerian Sosial, media akan berperan sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dengan melaksanakan fungsi-fungsi pers seperti menyebarluaskan informasi benar dan penting, menyampaikan kebijakan pemerintah dan menyalurkan aspirasi publik.
Mendidik masyarakat dengan membuka wawasan pentingnya program pemerintah, membangun kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta memperkuat idealisme, patriotisme dan nasionalisme.
Fungsi media massa lainnya adalah sebagai kontrol sosial dengan mengkritisi kebijakan dan kinerja pemerintah, melakukan sistem peringatan dini atas masalah krusial, selalu prorakyat dan bersikap solutif.
Media juga mempunyai fungsi hiburan dengan liputan yang mencerahkan, menghibur, optimis, realistis dan berupaya membangun harapan masyarakat.
Dalam melaksanakan tugasnya semua ada mekanisme ketika media massa tidak melakukan tugasnya dengan baik dan pihak yang merasa nama baiknya dirugikan bisa memanfaatkan hak jawab.
"Media bisa berperan aktif kalau hak informasi publik dipenuhi. Misalnya, fakta yang dimiliki pemerintah tentang jumlah kemiskinan, harus benar tidak seperti selama ini data yang ada antara satu lembaga berbeda dengan yang lain," tambahnya.
Dikatakan Tarman, media berpegang pada aksi nyata sebab fakta tanpa aksi bisa mengalahkan seribu bicara.
"Jajaran Kementerian Sosial harus pandai dan piawai beraksi dengan nilai-bilai berita dan prima mengelola akses media sehingga diliput pers, media selamanya tidak tertarik jika nilai beritanya tidak prima," ujar Tarman. (*)
