PWI: Playboy Indonesia Masuk Karya Jurnalistik

Blog Single

 

Sample Image

 

H. Margiono 

 

Semarang  (ANTARA News) - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), H. Margiono, menilai isi majalah Playboy edisi Indonesia termasuk hasil karya jurnalistik sehingga jika terjadi pelanggaran, maka harus diselesaikan sesuai Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999.

"Majalah Playboy adalah hasil karya jurnalistik, namun edisi-edisi Palyboy Indonesia yang dipersoalkan memang melanggar kode etik jurnalistik," kata Margiono, yang juga anggota Dewan Pers, saat mengisi materi Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) di Semarang, Jumat.

Menurut dia, pelanggaran yang terjadi dalam hasil karya jurnalistik tidak bisa diselesaikan secara pidana menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana yang dilakukan terhadap majalah Playboy Indonesia tersebut.


"Kalau hal ini dibiarkan, seperti pemidanaan terhadap hasil karya jurnalistik majalah Playboy Indonesia, maka dikhawatirkan jika terjadi pelanggaran kode etik atas karya-karya jurnalistik lainnya juga akan dipidanakan," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya bersama Dewan Pers akan memperjuangkan agar pelanggaran kode etik yang dilakukan majalah tersebut tidak dipidanakan dengan KUHP, sebab langkah pemidanaan produk jurnalistik memang tidak tepat.

Ia mengakui, permasalahan tersebut merupakan dilema, sebab di satu sisi pemidanaan produk jurnalistik tidak tepat, sebagaimana pemakaian pasal 282 ayat 3 KUHP untuk menjerat Pemimpin Redaksi Playboy Indonesia, Erwin Arnada.

Namun, kata dia, di sisi lain hasil karya jurnalistik majalah Playboy Indonesia yang dipersoalkan tersebut memang melanggar kode etik jurnalistik yang sebenarnya tidak pantas untuk dilakukan pembelaaan.

Terkait kode etik jurnalistik, Margiono mengatakan, lembaga pers memang diharuskan menaati kode etik dalam menghasilkan karya jurnalistiknya untuk menjaga kualitas dan standar karya jurnalistik yang dihasilkan.

"Karena itu, kami bersama Dewan Pers terus berupaya melakukan perbaikan dari dalam, terkait pemenuhan kualitas karya jurnalistik sesuai standar yang ditetapkan, salah satunya dengan pendidikan jurnalistik semacam ini," kata Margiono.

Sementara itu,  Bekti Nugroho yang juga anggota Dewan Pers saat menjadi pembicara dalam kesempatan tersebut mengatakan, sanksi atas pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik memang lebih bersifat moral.

"Namun, sanksi moral sendiri sebenarnya lebih berat dibandingkan sanksi hukum, sebab berkaitan dengan perasaan malu di hadapan masyarakat. Itu jauh lebih memalukan daripada sanksi yang bersifat hukum," demikian Bekti. (*)

Berita Terkait: