KPI, Metro TV & Ancaman Kemerdekaan Pers

Blog Single

 

Sample Image
H. Ilham Bintang 

 

 

Jakarta (C&R) - Rasanya sulit kita percaya, seluruh insan pers, pengamat media, hingga Dewan Pers seperti orang kena sirep, seperti dihipnotis tidak bereaksi ketika Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjatuhkan sanksi penghentian siaran Headline News Metro TV pukul 05.00 WIB selama tujuh hari berturut–turut.

Selain penghentian itu, redaksi Metro TV diwajibkan pula meminta maaf kepada publik selama tiga hari berturut-turut dengan cara seperti orang sakit minum obat: disampaikan tiga kali sehari dari pagi hari pukul 07.00 WIB, siang pukul 13.00 WIB, dan malam pukul 19.00 WIB. Peristiwa ini bisa dikatakan baru pertama kali terjadi pada televisi berita di Indonesia. Ironisnya, itu terjadi justru ketika secara umum seluruh insan pers bertepuk dada telah menikmati kemerdekaan. Sanksi yang dijatuhkan KPI itu terkait dengan cuplikan adegan adegan video porno yang yang disiarkan dalam Headline News Metro jam 05.00 WIB, pada 14 Juni 2010, saat memberitakan razia video porno di sebuah warnet di Trenggalek, Jawa Timur.

Pemimpin Redaksi Metro TV Elman Saragih mengakui telah terjadi kesalahan dalam sistem information teknologi (IT) Dallet yang digunakan. Produser yang bertanggung jawab pada saat itu menyatakan telah mengedit gambar sebelum tayang. "Namun adegan itu masih ke luar," ujar pemred Metro TV itu. Elman datang KPI untuk klarifikasi ke kantor KPI, 23 Juni, dan pada kesempatan tersebut sekaligus menyampaikan permohonan maaf. Toh tetap saja sikap "menghamba" Elman tidak mengubah keputusan KPI.

Terus terang inilah yang membuat kita gusar pada sikap KPI. Metro TV milik tokoh pers dan politik Surya Paloh memiliki reputasi baik sebagai televisi serius. Sangat mustahil penayangan video sengaja dilakukan. Konteksnya jelas, Headline News justru hendak memberitakan mengenai maraknya peredaran video porno di warnet-warnet di daerah untuk melindungi masyarakat dari peredaran video jahanam tersebut. Sangat masuk akal di dalam operasionalnya terjadi kesalahan teknis dalam pemberitaan. Kesalahan seperti itu biasa dalam kerja jurnalistik yang bisa diatasi dengan menyegerakan ralat, mencabut, dan meminta maaf menganggap berita itu tidak pernah ada. UU Pers pun mengakomodasi keadaan pers yang demikian. Tindakan menghukum kelalaian pers justru dapatbdikategorikan tindak kriminalisasi pers yang menjadi musuh masyarakat pers dan pejuang hak azasi sedunia. Tentu masih segar dalam ingatan kita pada peristiwa dalam persidangan kasus pembunuhan pengusaha Nazaruddin yang melibatkan mantan ketua KPK Anthasari Azhar tahun lalu.
 
Dakwaan yang dibacakan  Jaksa penuntut umum berisi antaranlain cerita adegan mesum yang  dilakukan terdakwa dengan seorang wanita. Persidangan waktu itu diliput dan disiarkan secara langsung oleh dua  stasiun televisi berita, TVOne dan Metro TV yang menyebabkan sejumlah kalangan bereaksi karena khawatir penyiaran kisah mesum itu berdampak buruk bagi kehidupan anak anak dan remaja. Beberapa anggota Komisi I DPR-RI sempat mewacanakan larangan siaran langsung televisi dari ruang persidangan. KPI pun tanggap hendak memasukkan larangan itu dalam salah satu pasal pada Pedoman Perilaku Penyiaran (P3)dan Standar Program Siaran (SPS) yang sedang mereka revisi. Apa yang terjadi. Meskipun wacana itu dikobarkan dari ruang parlemen sebagai representasi seluruh bangsan Indonesia, tak pelak mengundang protes dan kecaman dari praktisi, pengamat media dan hak azasi manusia. Mereka menganggap larangan siaran langsung televisi di pengadilan adalah perlawanan pada kemerdekaan pers.   

Pemberian sanksi KPI kepada Metro TV diberitakan oleh beberapa media. Namun, sampai peristiwa itu berhenti diberitakan, tidak satu pun kalangan pers yang bereaksi menyoal tindakan KPI tersebut. Tidak ada yang bersuara bahwa sesungguhnya tindakan KPI telah memasung kemerdekaan pers. Terang-terangan menentang UU Pers No 40/99, khususnya pasal 4 ayat 2 yang isinya mengamanatkan “pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembreidelan, atau pelarangan penyiaran.” Karenya tindakan KPI tersebut bisa diancam dengan ketentuan pidana yanh diatur dalam pasal 18 ayat 1 UU Pers. Isi pasal itu : " setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibatmenghambat atau menghalangi pelaksanaan pasal 4 ayat 2 dan 3dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500 juta. Jadi bukan sebaliknya Metro TV yang dihukum seperti yang diancamkan pihak KPI sehingga membuat pemred Metro TV menyerah.  

Kontras betul perlakuan insan pers kita pada banyak kejadian yang mengancam kemerdekaan pers selama ini. Ambillah contoh terakhir yang dialami Majalah Tempo. Saat majalah itu, yang cover story-nya mengulas “Rekening Gendut Perwira Polri” hilang dari peredaran, seakan seluruh kekuatan pers nasional bangkit bersatu mengecam pelaku yang diduga memborong majalah itu dari agen-agen.

Akhir Minggu lalu saya mencoba membaca beberapa dokumentasi media yang memberitakan tindakan KPI tersebut setelah bertemu dan berdiskusi dengan beberapa pengamat media yang merasakan keganjilan dalam tindakan KPI. Rasanya sulit dipercaya tetapi faktanya begitu : KPI Pusat menyerahkan surat teguran itu pada Metro TV di Kantor KPI, Kamis, 1 Juli 2010. Hadir dalam kesempatan tersebut adalah Makroen Sanjaya, Wakil Pemimpin Redaksi Metro TV. Makroen menyatakan pihaknya akan melaksanakan keputusan KPI Pusat tentang sanksi tersebut. Pernyataan itu dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani Makroen di hadapan tiga anggota KPI Pusat, yaitu Iswandi Syahputra, M. Riyanto, dan Wakil Ketua Nina Mutmainah.

Saya sependapat dengan Ketua Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers Wina Armada. Dia menyatakan, tindakan KPI amat berpotensi berkembang jadi ancaman baru yang sangat serius pada kemerdekaan pers.

Tayangan Headline News Metro TV adalah tayangan kategori berita yang seharusnya tunduk kepada UU No 40/99 Tentang Pers yang menegaskan tidak boleh disensor termasuk penghentian sementara siarannya. Dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) pun yang menjadi pegangan KPI program ini termasuk program faktual yang tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers.

Wina mengkhawatirkan tindakan yang dilakukan KPI tersebut merusak konvensi pembagian “tugas” antara KPI dan Dewan Pers, sekaligus sebagai pamer arogansi kekuasaan oleh KPI. Padahal, soal dasar hukum kewenangan KPI melakukan teguran kepada stasiun televisi masih menimbulkan perdebatan besar. Wina mendasarkan pendapat hukumnya itu dari amar putusan Mahkamah Konstitusi No 5, tanggal 28 Juli 2004, yang telah mencabut kewenangan KPI untuk menyampaikan teguran kepada stasiun televisi. Putusan MK itu mengabulkan permohonan dari enam organisasi, yakni Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Komunitas Televisi (Komteve), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I), dan Persatuan Sulih Suara Indonesia (Persusi), yang enam tahun lalu sudah mengkhawatirkan KPI bakal jadi monster bagi kehidupan pers Nasional menggantikan peran Deppen di zaman Orde Baru.

Dan, ternyata “firasat” insan pers dan penyiaran itu terbukti kini. Biarpun kewenangan operasional untuk menjatuhkan sanksi sudah dicabut Mahkaman Konstitusi (MK), namun  toh tak menghalangi KPI mengancam nyawa media pers. Salah satu buktinya adalah Headline News Metro TV itulah. Jelas, seluruh komponen pers harus bangkit melawan dan mengenyahkan sumber ancaman bagi kemerdekaan pers tersebut. (*)

 

H. Ilham Bintang ( [email protected]) adalah Sekretaris Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, dan Pemimpin Redaksi Cek & Ricek (C&R).

Berita Terkait: