Quo Vadis Polisi & KPI

Blog Single

 

Sample Image
H. Ilham Bintang 

 

 

Jakarta (C&R) - Suasana pemeriksaan Luna Maya-Ariel “Peterpan” di Mabes Polri Jumat (11/6) petang dilaporkan mirip ngunduh mantu.

Sambutan luar biasa hangat. Dua dari tiga jam pertemuan dilalui sejoli itu bercengkerama dengan perwira tinggi bintang dua, dan tiga Mabes Polri, termasuk Kabareskrim Komjen (Pol) Ito Sumardi. Waktu datang dan masuk dari bagian belakang gedung pemeriksaan pun, mereka dijemput oleh pati bintang satu. Dr. Sugiri, dokter pribadi Kapolri, ikut sibuk memeriksa kesehatan Ariel dengan penuh perhatian. Atas rekomendasi dokter, Ariel pun urung diperiksa. Suhu badan Ariel tinggi, sampai menggigil. Maka, "laporan pandangan mata" dari dalam ruang pemeriksaan, dilukiskan Ariel lebih banyak menghabiskan waktu ke luar-masuk toilet selama pemeriksaan.

Bagaimana dengan Luna Maya? Di ruang pemeriksaan, bintang sabun Lux itu sempat menangis ketika menceritakan kesedihannya menghadapi suasana yang memojokkan dia. Namun, cuma sebentar. Habis itu normal lagi. Mungkin kehadiran beberapa pejabat tinggi Polri "menemani" di ruang pemeriksaan cepat memulihkan kepercayaan dirinya. Mungkin juga sempat terbetik di benaknya, ternyata kantor polisi tidak sesangar gambaran publik selama ini. Saat ditanya, sejoli yang selalu berpegangan tangan itu membantah mereka pelaku video mesum. Ketika muncul inisiatif dari seorang Polwan untuk memeriksa tato di tubuhnya, O.C. Kaligis bereaksi. "Ini bukan pemeriksaan pro yustisia," protes pengacara itu. Polisi menurut.


Boleh dikatakan, hari itu tidak ada pemeriksaan. Artinya, posisi sejoli itu tetap seperti sepuluh hari lalu, saat skandal video mesum merebak. Ariel-Luna masih sebatas mirip saja dengan pelaku video porno.

Inilah yang menggelitik. Lalu, apa makna pernyataan Kabareskrim yang menyebutkan Ariel dan Luna membuat rekaman mereka hanya untuk koleksi pribadi (detik.com, Sabtu). Ini mengandung pengertian, Luna dan Ariel telah menjalani serta mengakui mereka pelaku dalam adegan mesum tersebut. Tapi, tidak ada penjelasan, pengakuan sejoli itu disampaikan dalam kesempatan apa? Kapan? Yang pasti, tersirat pesan dari pernyataan Kabareskrim, sejoli itu tidak bisa dipidana dalam posisi demikian. Namun, tak sampai beberapa jam kemudian, muncul keterangan Wakil Kepala Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Zainuri Lubis mementahkan pendapat Kabareskrim. Perwira bintang satu ini mengatakan, terlalu dini menyimpulkan pelaku tak bisa dipidana karena membuat rekaman mesum untuk koleksi pribadi.

Ada apa dengan aparat hukum kita? Sejak awal, kita sudah tercengang mengikuti pernyataan polisi yang fokus mencari pengedar video itu. Pihak yang ditengarai memiliki kemiripan amat tinggi, sama sekali tak disentuh. Energi polisi ditumpahkan hanya untuk mencari pengedar dan merazia anak-anak sekolah. Padahal, mustahil menemukan pengedar awal tanpa memeriksa pelaku yang menjadi sumber malapetaka ini. Cara pandang itu makin mempertegas "kultur" yang amat buruk di dalam sebagian masyarakat kita. Selalu terulang setiap kali ada peristiwa yang mengguncang publik, hampir semua pihak hanya sibuk fokus mencari siapa pelaku pembocoran, dan apa motif pembocoran. Fakta yang terang di depan mata dibiarkan mengambang. Penyakit itulah yang membuat pelaku kejahatan termasuk korupsi kabur sehingga tidak dapat dihukum.

Hal sama dilakukan oleh Komite Penyiaran Indonesia (KPI) menyikapi pemberitaan yang membongkar skandal memalukan itu. Setidaknya, dirasakan sebagian wartawan, khususnya dari media penyiaran.

Posisi KPI dalam pemberitaan kasus ini sangat membingungkan, kalau tak mau dikatakan memalukan, dilakukan oleh lembaga produk demokrasi itu. Entah karena euforia pengurusnya baru terpilih sehingga reaksinya amat berlebihan, mengingatkan media agar menaati rambu-rambu media penyiaran.  Seakan wartawan tidak memiliki Kode Etik Jurnalistik sebagai panduan dalam bertugas. Tak salah kalau ada yang menganggap KPI seperti punya "cita-cita" membungkam media pers yang gencar memberitakan kasus tersebut. Padahal, apa yang dilakukan pers nasional wujud dari pelaksanaan amanah UU Pers untuk melindungi masyarakat dari pengaruh buruk peredaran luas video mesum itu.

Mungkin juga KPI tidak paham betul fungsi tugasnya untuk ikut menjaga kemerdekaan pers. Akibatnya, respons mereka terhadap dinamika masyarakat terkait kasus video mesum tak jernih dalam pola pikir dan pola tindak mereka.

Simak surat edaran KPI kepada seluruh pengelola stasiun televisi. Kata yang digunakan adalah "peringatan", untuk maksud mengingatkan media penyiaran agar menaati aturan yang berlaku sesuai UU Penyiaran. Tak cukup dengan edaran, KPI juga menggelar konferensi pers.

"Peringatan" dan "mengingatkan" jelas dua hal berbeda. Peringatan lazimnya menunjuk secara spesifik program mana yang dianggap melanggar. Tapi, sampai saat konferensi pers, Rabu (9/6), dan pertemuan dengan pihak Dewan Pers, Jumat (11/6), KPI tidak juga menyebutkan program apa, dan di televisi mana acara yang dianggap melanggar itu ditayangkan. Baru Sabtu malam (12/6) dengan usaha sendiri, saya mengetahui program yang dituduh melanggar itu dari seorang kawan anggota KPI. Itu pun secara tidak resmi.

Sudah bikin geger seperti dunia mau kiamat, hasilnya ternyata "cuma" empat tayangan infotainmen yang ditegur. Tiga ditegur karena menayangkan cuplikan video mesum, KISS (Indosiar), I-Gosip (Trans 7), Obsesi (Global). Yang satu lagi Gospot (RCTI), ditegur karena menyiarkan gambar Cut Tari menggendong anaknya saat diwawancara.

Apa yang salah dalam penayangan gambar tersebut? Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) & Standar Program Penyiaran (SPS) yang menjadi dasar tegurannya, sama sekali tidak tepat dipakai untuk menegur penayangan gambar Cut Tari dengan anaknya.

Pasal 38 (a) P3SPS melarang mewawancarai anak dan remaja berusia di bawah umur 18 tahun, mengenai hal-hal di luar kapasitas mereka untuk menjawabnya seperti kematian, perceraian, perselingkuhan orang tua dan keluarga, serta kekerasan yang menimbulkan dampak traumatik. Faktanya, tidak satu tayangan pun yang mewawancarai anak Cut Tari.

Akan halnya, pasal 5 KEJ yang mengatur perlindungan anak-anak di bawah umur pun demikian. Pasal ini mengingatkan kewajiban wartawan tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban, dan tidak menyebut identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Anak Cut Tari bukanlah korban apalagi pelaku kejahatan asusila.

Yang luput dari perhatian KPI, dan ini cukup fatal, hari itu yang diwawancara wartawan adalah Cut Tari “asli”, sedangkan yang bermasalah adalah yang “mirip” Cut Tari. Artinya, kalau KPI menyarankan gambar anak Cut Tari di-blur, maka lembaga itu yang memvonis Cut Tari sebagai pelaku video mesum tersebut.

Hal fatal lain, faktanya semua televisi menyiarkan wawancara Cut Tari menggendong anaknya tanpa blur. Minimal pada awal-awal sebelum diminta KPI untuk di-blur. Lalu, kenapa hanya Gospot yang ditegur secara terbuka?

Harus ditegaskan di sini, lembaga kepolisian dan KPI tidak bebas nilai. Menjadi hak publik pula untuk mengontrol pelaksana tugas dua lembaga itu.

Jika polisi sebagai aparat penegak hukum pengayom masyarakat demikian limbung menghadapi kasus video porno itu, dan KPI sebagai aparat pengawas media penyiaran sama limbungnya, bayangkanlah bangsa Indonesia seperti apa suramnya kelak kalau ini dibiarkan terjadi. (*)

 

H. Ilham Bintang ( [email protected]) adalah Sekretaris Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, dan Pemimpin Redaksi Tabloid Cek & Ricek (C&R).

Berita Terkait: