Ruang Privat vs Ruang Publik

Blog Single

 

Sample Image
H. Ilham Bintang 

 

 

Jakarta (C&R) - Ada dua hal menggembirakan dari geger kasus video porno yang pelakunya diduga “mirip” tiga artis ternama; Luna Maya, Cut Tari, dan Ariel “Peterpan”.

Pertama, mayoritas media pers akhirnya “sepakat”, satu pandangan bahwa skandal memalukan itu memang layak diberitakan karena posisi kasus itu berada dalam wilayah publik. Bukan ranah privat, seperti diwacanakan segelintir praktisi media yang menganggap tidak etis memberitakan skandal itu. tvOne yang sempat menyesalkan pemberitaan kasus itu di beberapa media, belakangan termasuk paling sering mengangkat topik itu dalam berbagai programnya. Pun setelah Pemimpin Redaksi tvOne Karni Ilyas mengumumkan secara terbuka akan berhenti mengangkat kasus video porno dalam acara talkshow “Jakarta Lawyers Club” yang dipandunya, Selasa (15/6) lalu. Tidak jelas apa yang membuat tvOne berubah pikiran. Yang pasti, keputusan tvOne melanjutkan pemberitaan kasus video porno, niscaya karena kasus itu, seperti kata Ketua Dewan Pers Bagir Manan, memang sudah memasuki wilayah publik. “Telah menyentuh aspek lain,” kata mantan Ketua Mahkamah Agung itu. Ini memang semacam pembuktian teori dasar yang menyebutkan, informasi adalah kepunyaan publik, bukan milik wartawan atau pemimpin redaksi. Keterkaitan wartawan di sana hanya karena profesinya berkait dengan informasi. 

 
Kedua, polisi pun akhirnya memproses kasus itu secara hukum. Meskipun di awal terkesan lamban dan sangsi, belakangan sudah menunjukkan keseriusannya mengusut semua pihak yang terkait. Tiga artis yang mirip pelaku dalam video, telah dipanggil menjalani pemeriksaan. Enam orang yang diduga pengedar, sudah pula dipanggil dan didengar keterangannya. Bahwa sampai memasuki minggu ketiga proses hukum itu polisi belum menemukan tersangka, itu soal lain. Hemat kita, itu hanya persoalan teknis belaka, yang berkait dengan metodologi pemeriksaan.

Memang tidak seluruh masyarakat mengerti cara kerja polisi. Polisi harap maklum jika muncul beragam reaksi yang berkonotasi heran sampai yang amat geram. Luna Maya dan Ariel “Peterpan” sudah dua kali menghadap polisi. Namun, sampai pemanggilan terakhir, Jumat (18/6) lalu, mereka masih tetap bersikukuh membantah sebagai pemilik dan pelaku video rekaman adegan mesum tersebut. Padahal, semua pakar telematika, termasuk Roy Suryo yang resmi ditugaskan polisi, sudah menyampaikan telaahnya: video itu asli, bukan hasil rekayasa.  Sebagian publik menganggap pemeriksaan polisi tidak ada kemajuan sama sekali. Itulah yang bikin geram sebagian masyarakat. Mereka membandingkan dengan beberapa kasus teroris yang wajahnya sudah rusak dan sulit dikenali, tapi polisi hanya perlu beberapa hari untuk mengidentifikasi. Sampai Menteri Komunikasi dan Informatika Tifattul Sembring pun ikut gusar. Tifatul sampai mengimbau tiga artis yang “mirip” pelaku supaya mengaku agar persoalan tidak sampai berlarut-larut.

Kegeraman masyarakat, selain kepada pelaku dan polisi, bisa dipahami. Kesangsian terhadap sikap polisi memang sudah muncul pada awal kasus ini merebak. Pada kedatangan pertama, Jumat (11/6) dua pekan silam, Ariel dan Luna Maya malah disambut polisi seperti pengantin baru dalam suasana ngunduh mantu -- (Baca C&R “Quo Vadis Polisi & KPI). Pemeriksaan kedua, Jumat (18/6) lalu, pun kabarnya polisi masih menunjukkan sikap sama. Polisi memang sudah melakukan pemeriksaan, tapi membiarkan pengacara sejoli itu, O.C. Kaligis, seperti “mendikte” mereka. Selama pemeriksaan, kabarnya ada 18 anggota tim lawyer-nya dikerahkan Kaligis untuk mendampingi sejoli itu. Tiap kali polisi hendak melakukan pemeriksaan fisik, setiap kali itu pula Kaligis protes.

Menanggapi kritik publik, polisi mengatakan, dalam bekerja, pihaknya tidak bergantung pada pengakuan melainkan pembuktian. Seakan memahami perasaan masyarakat, Presiden SBY pun angkat bicara mengingatkan aparat hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

Kelambanan pihak polisi bisa jadi memang hanya masalah teknis pemeriksaan. Artinya, silakan saja pengacara O.C. Kaligis memainkan jurusnya membela klien, termasuk melakukan teror terhadap pers, pakar IT, bahkan polisi. Tentu sudah dalam perhitungan pengacara senior itu tindakannya memiliki konsekuensi hukum pula.  

Terus terang, yang paling mencemaskan adalah suasana ketika di awal-awal kasus itu merebak, kalangan media pers terbelah. Jauh sebelum polisi turun tangan, malah ada sebuah organisasi pers terang-terangan menyimpulkan soal video porno adalah ranah privat yang tak patut diberitakan. Organisasi ini memang pernah menobatkan Luna Maya sebagai ikon kebebasan ekspresi. Pandangan itu disikapi oleh Komite Penyiaran Indonesia (KPI) yang secara membabi buta menyampaikan teguran terbuka kepada beberapa media televisi. Yang paling  menggelikan, ketika seorang wartawan senior menampilkan wawancara eksklusifnya dengan Luna Maya-Ariel “Peterpan”.

Wawancara eksklusif itu sama sekali tidak menambah informasi melebihi yang sudah dimiliki publik. Jawaban sejoli itu dibiarkan mengambang, padahal pemirsa menunggu jawaban konkret dalam bentuk pengakuan atau bantahan sekalipun. Alhasil, yang terasa, pewawancara berusaha menggiring publik seakan sejoli itu hanya korban. Padahal, yang diwawancara adalah Luna Maya-Ariel “Peterpan” asli, sedangkan yang diduga pelaku video porno, paling tidak hingga hari ini adalah sosok “mirip” mereka. Pewawancara menggunakan dalil hukum, tetapi secara sembrono menyimpulkan sejoli itu korban. Dari mana pewawancara tahu, padahal seluruh masyarakat mengetahui pemeriksaan polisi belum lagi dilakukan.

Lebih sepuluh hari pasca video itu merebak, merupakan hari-hari melelahkan buat sebagian besar wartawan. Hari-hari yang penuh perdebatan, dan juga teror. Masa itu polisi belum bergerak dan sikap media masih terbelah. Tidak banyak yang tahu, sebelum kasus itu akhirnya diberitakan, seorang artis mengirim SMS ancaman ke beberapa wartawan infotainmen. Artis itu mencatut atas nama organisasi agama terbesar negeri ini untuk melarang pemberitaan kasus video mesum itu. Teror secara terselubung juga dilakukan segelintir pimpinan media mainstream kepada pimpinan media infotainmen.

Kini, kasus itu ditangani pihak kepolisian, sepenuhnya me­masuki wilayah hukum. Akan tetapi, tetap menjadi hak serta kewajiban masyarakat dan wartawan mengawal proses hu­kum berjalan dengan baik tan­pa hambatan dan intervensi dari pihak mana pun. Supaya hasilnya optimal sebagai produk hukum yang jernih, bening, sesuai dengan prinsip keadilan di dalam masyarakat. Dari kasus ini, yang paling penting dicatat: kini sudah ditemukan yurisprudensi baru terkait berita kasus ranah privat yang menyentuh ranah publik. (*)

 

H. Ilham Bintang ([email protected]) adalah Sekretaris Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, dan Pemimpin Redaksi Tabloid Cek & Ricek (C&R).

Berita Terkait: