Menyoal Seks Bebas

Blog Single

 

Sample Image
H. Ilham Bintang 

 

 

Jakarta (C&R) - Minggu lalu tercatat ada beberapa peristiwa menarik terkait dengan skandal video mesum yang melibatkan tiga artis terkenal.

 

Salah satunya adalah gerakan yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri "Sahabat Peterpan". Selain aktif melakukan advokasi di media internet, kelompok ini juga melakukan aksi unjuk rasa dalam rangka memulihkan citra Ariel “Peterpan”, sang idola, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan polisi.

 

Dalam aksi unjuk rasa di Mabes Polri, Jumat(25/6) lalu, kelompok ini didominasi remaja putri, berseragam merah. Tetapi, hanya beberapa dari mereka yang mendapat izin bertemu sang pujaan. Yang lainnya, bergerombol di depan pagar Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta, sambil menggelar poster-poster pemujaan kepada sang idola.

 

Tak berapa lama kemudian, pekik histeria mereka pecah ketika melihat Ariel menampakkan diri sambil melambaikan tangan ke arah mereka dari balik jendela di lantai atas gedung. Peristiwa yang disiarkan hampir semua media televisi itu membuat kita tertegun.

 

Impresi dari gambar peristiwa penampakan Ariel dari atas disambut pekik histeris remaja putri dari bawah seakan artis idola mereka pahlawan yang ditindas penguasa. Adakah itu ekspresi murni dari remaja tersebut atau mereka hanya "pemeran" dari gagasan satu pihak tertentu, entahlah. Kalau itu ekspresi murni, patutlah kita merasa miris.

 

Bagaimana mungkin di negeri yang masyarakatnya terkenal memiliki sistem nilai dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, serta budaya, bisa berlaku demikian? Seperti apakah pemahaman mereka mengenai kasus yang melilit sang pujaan?

 

Seperti apa tanggapan orang tua masing-masing serta lingkungan mereka melihat ekspresi anak-anak remaja itu mengidolakan pujaannya yang melecehkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat? Adakah anak-anak remaja itu memahami duduk soal sebenarnya mengapa masyarakat serempak bangkit mengutuk perbuatan mesum dalam video dan mengecam pelakunya? Tahukah itu dilakukan demi melindungi masyarakat, terutama para anak-anak dan remaja sebaya mereka? Adakah ini bagian dari pergeseran nilai yang melumat norma hidup masyarakat?

 

Nilai-nilai kebajikan telah pudar, sudah menjadi “jadul”, dan karenanya tidak bisa lagi dipertahankan di era global ini. Apa yang dulu tabu sekarang tidak lagi. Apa yang dulu harus disembunyikan rapat-rapat sekarang malah dibuka, digelar. Ataukah remaja itu hanya beperan sebagai “artis” belaka untuk lakon yang skenarionya dibuat oleh pihak tertentu demi tujuan tertentu?

 

Memang tidak kita mungkiri, paling tidak Ariel dan Luna Maya sudah sekian lama menjadi "kapstok" dari berbagai produk barang-barang konsumsi. Tentu saja, kalau citra Ariel rusak oleh kasus itu, akan membuat industri beromzet triliunan rupiah juga akan turut luluh lantak. Maka, atas nama kepentingan itu, apa pun dilakukan. Tak peduli harus remaja itulah taruhannya.

 

Kalau ini yang terjadi, maka otak di balik pengerahan remaja itu harus mendapatkan hukuman yang lebih berat. Bayangkan, perzinahan yang tak dibenarkan oleh hukum di sini, budaya, serta agama apa pun, mereka paksakan untuk dibenarkan.

 

Pengerahan remaja-remaja putri itu, ada yang sampai menangis berderai air mata, seperti klaim seks bebas hal biasa dan telah menjadi gaya hidup mayoritas remaja. Sejalan dengan aksi Sahabat Peterpan, ialah gerakan segelintir artis yang memanfaatkan ketenarannya untuk meyakinkan publik bahwa perbuatan para pelaku video mesum tidaklah pantas mendapat hukuman karena itu adalah hak privasi mereka. Ini juga mencengangkan karena dilakukan oleh artis yang dulu dikenal anti pornografi.

 

Ada juga yang dulu meradang mengutuk perselingkuhan karena pasangannya dia duga melakukan itu dengan pihak ketiga. Artis-artis tanpa canggung menyitir pendapat pakar hukum yang menganggap tidak ada satu pasal pun dalam UU apa pun di negeri ini bisa dikenakan kepada pelaku perzinahan. Seperti mendapat komando, entah dari mana, artis itu pun menuntut polisi fokus mengusut pengedar dan penyebar. Mulai dari pengunggah (upload) pertama, pengunduh (download), sampai pribadi-pribadi yang menyimpan rekaman tersebut entah di ponsel, komputer, atau media-media lain.

 

Mereka dengan tegas menyalahkan media pers dengan tuduhan pemberitaan perslah yang menyebabkan masyarakat penasaran menonton rekaman porno tersebut. Tampaknya ada yang dilupakan oleh para pemrotes itu, bahwa rekaman video bukanlah hasil investigasi jurnalis yang membuntuti para pelaku. Faktanya, rekaman video mesum itu di-posting entah oleh siapa di media internet, sehingga hanya dalam hitungan detik menyebar ke seluruh pelosok negeri, malah ke seluruh dunia.

 

Memasuki komputer, ke semua pengguna ponsel tanpa permisi, tanpa pandang bulu, apakah pemiliknya anak-anak ataupun nenek-nenek. Tentu saja menjadi kewajiban pers membunyikan genderang perang melalui pemberitaan yang gencar supaya masyarakat tersadar melindungi keluarga, terutama anak-anak mereka. Seperti sudah menjadi kelaziman di negeri ini, setiap kali terjadi peristiwa besar selalu ada kelompok yang mencoba menunggang angin mencari perhatian.

 

Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) termasuk dalam kelompok ini. Pengurus Dewan Pers seperti lupa eksistensi lembaganya diatur oleh sumber hukum sama yang mengatur wartawan, yaitu UU Pers No. 40/99. UU itu jelas memberi jaminan hukum bagi wartawan untuk melaksanakan tugas pemberitaan.

 

Anehnya, Dewan Pers berlaku persis seperti Departemen Penerangan di masa rezim Orde Baru.

Mau contoh? Simaklah tindakannya kepada wartawan Tabloid Nova yang divonis bersalah, sementara pihak yang divonis tidak pernah didengar keterangannya. Padahal, menurut prosedur standar, Dewan Pers harus lebih dulu mendengar keterangan dua pihak yang bersengketa sebelum mengambil keputusan.

 

Setali tiga uang dengan KPI. Entah karena kebetulan pengurus dua lembaga itu sama-sama baru terpilih, maka keduanya pun melakukan kezaliman yang sama. Blunder KPI, tegurannya terhadap beberapa media penyiaran dilaksanakan secara tebang pilih. Tegurannya pun ternyata tidak didasarkan secara murni pada pasal-pasal dalam UU Penyiaran maupun Pedoman Perilaku Penyiaran & Standar Program Siaran (P3SPS), melainkan lebih banyak ditafsirkan secara improvisasi, dan meraba-raba sekenanya.

 

Arogansi KPI itu bisa jadi lahir dari pemikiran anggotanya sendiri yang merasa memiliki legitimasi sangat kuat sebab anggotanya dipilih oleh DPR-RI. Padahal, proses politik itu bukan jaminan mutlak bagi objektivitas pemilihan. Proses politik itu bukanlah "passport" untuk menghalalkan tindak sewenang-wenang. Apalagi proses politik di negeri ini belakangan dirasakan justru menjadi sumber sebagian masalah, seperti praktik "dagang sapi", suap, korupsi, yang membuat kehidupan bangsa ini semakin terpuruk. (*)

 

H. Ilham Bintang ( [email protected]) adalah Sekretaris Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, dan Pemimpin Redaksi Tabloid Cek & Ricek (C&R).

Berita Terkait: