Tempo versus Polri

Blog Single

 

Sample Image
H. Ilham Bintang 

 

 

Jakarta (C&R) - Prinsip kerja jurnalistik secara universal adalah membuka hal yang mungkin justru hendak ditutup-tutupi pihak lain. Cover Story Majalah Tempo minggu lalu, "Rekening Gemuk Perwira Polri" dalam edisi....... Tanggal......  boleh jadi termasuk hal yang mau ditutup tutupi instansi Polri. Itulah sebabnya mengapa menanggapi pmeberitaan tersebut  Kepala Divisi Humas Mabes Polri Komjen Edward Aritnonang  sampai  emosional membuat pernyataan yang kontraproduktif.

Berikut beberapa pernyataan Edward yang kita catat tergolong kontraproduktif, kalau sungkan mengatakan justru menghina institusi dan anggota Polri sendiri.


Pertama soal "lebih empatratus ribu anggota Polri yang tersinggung oleh pemberitaan Tempo".
Padahal, Kepala Bareskrim Polri Komjen Ito Sumardi, seperti dikutip majalah itu, mengakui sendiri kasus rekening perwira polisi tersebut tengah dalam penyelidikan dan penyidikan pihaknya. Mengacu pada pengakuan itu, maka soal ketersinggungan anggota Polri tadi tak semestinya hanya kepada Tempo, tapi juga kepada penyidikan Bareskrim Polri sendiri. Bukan hanya itu, pernyataa Aritonang bahkan mengesankan pihak kepolisian anti kritik. Itulah yg menghina, sebab kodrat Polri adalah lembaga publik.  

Yang kedua, soal anjuran Edward kepada perwira polisi yang namanya terkait dalam pemberitaan supaya melakukan penuntutan secara hukum atas masing-nama masing. Anjuran itu juga semestinya ditujukan kepada Bareskrim, tidak hanya kepada Tempo.  

Ketiga, ketika Edward menanggapi content berita, juru bicara Polri ini sempat menyoal pihak yang diduga sebagai pembocor dokumen yang menjadi dasar pemberitaan Tempo. Menurut logika itu, berarti Edward mengakui kebenaran skandal rekening perwira polisi tersebut. Tapi anehnya yang dipersoalkan hanya kenapa sampai itu bocor dan menyesalkan pelaku pembocoran.

Keempat, cover majalah Tempo dianggap penghinaan karena menampilkan gambar perwira Polri sedang "menggembala" babi.

Kelima, Edward menganggap "sumber berita Tempo tak jelas karena tidak disebutkan" maka content berita tidak dia komentari.
Sungguh memprihatinkan pengetahuan Edward soal pers. Sumber jelas maupun anonim itu urusan Tempo yang nanti akan mempertanggungjawabkan. Jika ternyata terbukti keliru, maka seluruh risiko pemberitaan konsekwensinya jatuh di pundak Tempo.

Semula kita menangkap kesan berang Polri hanya merupakan reaksi spontan Edward Aritonang. Kita berharap akan muncul pertimbangan yang rasional untuk meluruskan tanggapan tadi. Kita berharap akan muncul pernyataan seperti ini.

Kesatu, Polri tidak pernah menginstruksikan kepada siapapun untuk memborong majalah Tempo. Kalau faktanya ditemukan polisi melakukan hal tersbut, itu merupakan inisiatif oknum sendiri secara pribadi.

Kedua, Polri menyampaikan terima kasih kepada Tempo yang memberi informasi tambahan mengenai rekening gemuk perwira Polri, yang secara  kebetulan  kasusnya sedang ditangani penyidik Polri.

Kalau saja dua point itu saja disampaikan Edward, maka Polri akan mendapat pujian setinggi langit. Kasus itu tidak perlu mengundang komentar pelbagai pihak yang menyudutkan istitusi Polri.
Kita sendiri pun berharap kalau toh kasus ini diproses secara hukum hendaknya semua pihak menghormati dan  menerima apapun yang menjadi keputusan pengadilan.

Kita sendiri pun berharap kalau toh kasus ini diproses secara hukum hendaknya semua pihak menghormati dan  menerima apapun yang menjadi keputusannya.
Kita sendiri pun berharap kalau toh kasus ini diproses secara hukum hendaknya semua pihak menghormati dan  menerima apapun yang menjadi keputusannya.

Namun, belakangan Kapolri pun lebih menguatkan pernyataat Polri sebelumnya. Kapolri menegaskan pihaknya merasa tersinggung oleh pemberitaan majalah Tempo. Maka, selain menyampaikan teguran langsung ke Majalah Tempo, mengadu ke Dewan Pers, pihak Polri juga melaporkan Tempo ke pihak kepolisian. Laporan polisi itu ditangani Bareskrim Polri.
                              
Keberatan Polri yang menyebabkannya menempuh saluran hukum karena gambar sampul Tempo menanmpilak sosok perwira polisi sedang menggiring babi. "Itu semacam penghinaan. Bagi umat Islam, babi adalah binatang  haram," kata Kapolri Bambang Hendarso Danuri.

Sebagai institusi pers adalah menjadi hak bagi majalah Tempo menyingkap dugaan penyeleweangan yang dilakukan oleh siapapun, lebih-lebih oleh penyelenggara negara. Sepanjang pemberitaan itu mengindahkan peraturan perundang-undangan pers & dalam koridor kode etik profesi, bisa dibilang tindakan itu halal. Bahkan bisa dianggap berjasa bagi bangsa dan negara karena telah menjalankan fungsi kontrol sosial. Namun, jika sebaliknya yang terjadi Tempo akan menderita seumur hidupnya andaikata kelak terbukti beritanya isapan jempol belaka. Karena perbuatan itu selain melanggar hukum juga melanggar kode etik profesi. Kredibilitasnya sebagai media pers akan hancur, seluruh awaknya yang terkait dengan pemberitaan itu akan mendapat sanksi hukum.

Adalah hak Polri pula untuk bereaksi menyatakan keberatan. Sumber hukum pers, yaitu  UU Pers № 40/99 menyediakan  mekanisme menyampaikan keberatan masyarakat terhadap suatu pemberitaan. Pertama, mekanisme hak jawab, atau mengadu ke Dewan Pers. Tapi bisa juga pihak yang dirugikan itu melakukan penuntutan secara hukum.

Dalam banyak kasus sengketa berita memang selalu disarankan untuk menempuh mekanisme Dewan Pers. Presiden SBY pun berkali- kalai menyarankan penggunaan  saluran itu. Kasus terbaru sengketa berita antara Polri vs TVOne terkait pemberitaan makelar kasus palsu diselesaikan di Dewan Pers.

Kita sendiri pun mengharapkan   berharap kalau toh kasus ini diproses secara hukum hendaknya semua pihak menghormati dan  menerima apapun yang menjadi keputusan pengadilan. Kalau di pihak polisi bersalah tidak usah kecil hati. Begitu juga jika nanti pers divonnis bersalah, tidak usah sampai mutung lalu berteriak menganggap tidak ada keadilan di negeri ini. Dukungan terhadap Tempo untuk menghadapi polisi memang datang dari mana-mana. Namun, jangan sampai dukungan yang bersifat politis itu mengintervensi  proses hukumnya. Hukum harus dipercaya dihormati bisa menyelasaikan kasus ini. Tempo tidak usah ragu ataupun  menjadi silau karena mendapat dukungan luas. Tempo sendiri pun akan rugi jika dia menangkan kasus ini berkat diintervensi oleh pertimbangan politis, apalagi kalau dukungan politis yang datangnya dari dunia maya. (*)

 

H. Ilham Bintang ([email protected]) adalah Sekretaris Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, dan Pemimpin Redaksi Tabloid Cek & Ricek - C&R.

Berita Terkait: