Kemerdekaan Pers Harus Ditegakkan

Blog Single

 

Sample Image
Bagir Manan 

 

 

Gorontalo (ANTARA News) - Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, mengatakan bahwa persoalan terbesar dunia kewartawanan termasuk pers di Indonesia lebih banyak menyangkut proses kemerdekaan pers dan kompetensi bagi para wartawan yang harus ditegakkan.

 

"Saya rasa hanya dua hal itu yang menjadi pokok persoalan pers di negara ini," kata  mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) tersebut pada pembukaan lokakarya kode etik jurnalistik (KEJ) yang di laksanakan Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) bersama Dewan Pers di Kota Gorontalo, Rabu.

Menurut Bagir, para wartawan sebaiknya membekali diri dengan meningkatkan kemampuan ataupun ketramilan dengan banyak membaca buku, demi pribadi yang berilmu.

 

Selain itu, wartawan juga harus bisa mentaati Kode Etik Jurnalis agar bisa menjadi insan pers yang profesional.

"Dengan menaati KEJ,  masalah profesioalisme dan kompetensi akan lebih terjaga," kata Bagir.

Dia menambahkan, hal lain yang perlu diperhatikan adalah persoalan kemerdekaan pers yang wajib di perjuangkan oleh semua insan pers, namun kemerdekaan yang dimaksud adalah kebebasan yang beretika.

 

Pilar Demokrasi

 

Guru besar ilmu hukum di Universitas Padjajaran (Unpad)  tersebut menilai bahwa kebebasan pers adalah bagian dari pilar demokrasi atau menjadi syarat mutlak demokrasi.

 

"Dalam sistem demokrasi, dibutuhkan tanggung jawab dan disiplin,"kata Bagir Manan.

 

Dia menegaskan, apapun hak tanpa disertai dengan rasa tanggung jawab dan disiplin, penggunanannya akan disertai anarki.

 

"Pers adalah instrumen demokrasi yang tidak boleh direduksi," ujarnya.

 

 Ia mengemukakan, ketika masyarakat mempunyai persoalan terhadap pers, maka pers punya tiga aturan hukum yang harus diterapkan sesuai urutannya.


"Jika masyarakat mempunyai persoalan terhadap pers, maka aturan hukum pertama yang harus diterapkan adalah KEJ," katanya.

 

Dia mengatakan, jika pelanggaran tersebut tidak bisa diselesaikan dengan KEJ, maka UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers yang akan diterapkan.

"Jika kedua aturan tersebut tidak bisa menyelesaikan persoalan, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pedoman hukum secara universal baru bisa diterapkan," ujarnya. (*)

Berita Terkait: