Dewan Pers Tidak Bisa Dibeli

Blog Single

Mataram (ANTARA News) - Anggota Dewan Pers, Bekti Nugroho, menegaskan bahwa Dewan Pers tidak bisa dibeli, sehigga dalam menyelesaikan berbagai persoalah pers akan tetap melihat mana yang benar dan mana yang salah.

 

"Dewan pers tidak selalu membela wartawan dan tidak pula membuang wartawan dalam menyelesaikan berbagai kasus pengaduan baik dari pejabat maupun masyarakat," katanya pada seminar bertajuk 'Mendorong Masyarakat Cerdas Memahami Media' di Mataram, NTB, Selasa.


Ia mengatakan, jika ada pengaduan ke Dewan Pers, maka Dewan Pers hanya sebatas menyelesaikan masalah yang berujung kepada perdamaian dengan memuat hak jawab si pelapor dan sekaligus pelaku meminta maaf.

 

Contohnya, kasus TVOne dengan Mabes Polri pada 24 Maret 2010 yang mewancarai "markus" (makelar kasus) dalam acara "Apa Kabar Pagi."

Pada 8 April 2010, Mabes Polri diwakili Irjen Eduard Aritonang mengadukan TVOne karena tayangan itu menampilkan narasumber bertopeng.

Bahkan, berdasarkan pengakuan yang bersangkutan, semua tayangan rekayasa presenter Indy Rachmawati dan tayangan itu mencemarkan nama baik Polri, sehingga menimbulkan kebingungan publik dan merusak ketertiban hukum.

"Kasus antara TVOne dengan Mabes Polri tersebut ditangani Dewan Pers yang pada akhirnya Mabes Polri dan TVOne berdamai. Untuk itu, kami mengimbau masyarakat jika ada permasalahan dengan pers sebaiknya diadukan ke Dewan Pers. Kami jamin gratis dan cepat selesai," katanya.  

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol masyarakat.

"Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik dalam memperoleh informasi yang benar, maka wartawan Indonesia  memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik," katanya.

Sementara itu, jumlah media cetak di Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini berkembang pesat seiring adanya kebebasan pers dengan jumlah media cetak 1.000 buah bertiras sekitar 19 juta eksemplar.

"Jumlah tersebut jauh meningkat dibandingkan dengan 10 tahun lalu yang berjumlah 289 media cetak dengan tiras 14,5 juta eksemplar," katanya.

Berita Terkait: