KUHP Masih Digunakan ke Wartawan

Blog Single

Solo (ANTARA News) - Aparat penegak hukum hingga saat ini masih cenderung menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ketimbang Undang-Undang Pers ketika menangani kasus hukum yang menyangkut wartawan, kata anggota Dewan Penyantun Lembaga Bantuan Hukum Pers, Abdullah Alamudi.

 

"UU Pers sudah berlaku sejak Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran juga sudah berlaku tetapi penegak hukum lebih suka menggunakan KUHP apabla ada persoalan hukum yang menyangkut dunia wartawan", katanya pada seminar nasional bertajuk "Implementasi UU Pers Di Kalangan Hukum", di Universitas Sebelas Maret Surakarta, di Solo, Selasa. 


Ia menjelaskan tentang enam tugas jurnalis yakni mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa.

 

Seharusnya, kata Abdullah yang juga mantan anggota Dewan Pers itu, tidak ada lagi wartawan berperkara hukum yang dijerat dengan berbagai pasal di KUHP saat mereka melaksanakan tugas jurnalistik.

Selama sekitar 10 tahun terakhir terhitung sejak berlaku UU Pers itu, katanya, masih terjadi ancaman, penganiayaan, kriminalisasi, dan bahkan pembunuhan terhadap pekerja pers.

Sementara itu, Direktur LHB Pers, Hendrayana, mengemukakan bahwa upaya pembunuhan terhadap karakter pers oleh penguasa nampak sebagai suatu skenario besar.

Salah satu upaya itu, katanya, melalui revisi terhadap KUHP dengan memasukkan sekitar 61 pasal yang dapat mengancam kebebasan pers.

"Kalangan pers pantas khawatir dan mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap kebebasan pers," katanya.

Sejak Bulan Mei 2008 hingga Mei 2009, tercatat 52 kasus kekerasan terhadap wartawan baik secara fisik maupun nonfisik antara lain oleh oknum TNI, polisi, aparat pemerintah, partai politik, mahasiswa, dan massa. (*)

Berita Terkait: