Ketua DPRD Jambi Minta Maaf ke Wartawan

Blog Single

Jambi (ANTARA News) - Ketua DPRD Provinsi Jambi Effendi Hatta menyampaikan permohonan maaf kepada wartawan atas terjadinya kericuhan antara aparat keamanan dengan media saat rapat dengar pendapat membahas persoalan petani dengan PT Tunjuk Langit Sejahtera (TLS) pada Senin.

 

"Saya mohon maaf kepada rekan-rekan media, baik cetak maupun elektronik atas terjadi peristiwa kericuhan kemarin," katanya di Jambi, Selasa.


Ke masa depan, ia mengemukakan, diharapkan peristiwa serupa tidak terjadi lagi dan akan menjadi pengalaman bagi DPRD dalam menggelar rapat.

 

Pada Senin (5/4) sempat terjadi kericuhan antara aparat dengan wartawan yang akan meliput dengar pendapat, sebab polisi sempat melarang wartawan masuk ke ruangan rapat.

Ia mengaku, tidak pernah meminta aparat kepolisian untuk berjaga di depan pintu ruang rapat dewan, bahkan dewan hanya mengundang pihak terkait dalam peroalan itu, baik pihak Pemprov Jambi, PT TLS, perwakilan petani, Kapolda dan anggota KUD Sadar.

Effendi yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Kota Jambi ini mengaku terkejut mendengar adanya kericuhan antara para wartawan dengan polisi di luar ruang rapat saat rapat sedang berlangsung.

"Saya kira para wartawan yang mendramatisir peristiwa tersebut, sebab rapat ketika itu terbuka untuk umum," jelasnya.

Meskipun aparat kepolisian yang berjaga tersebut datang tak diundang, tapi politisi dari Partai Demokrat ini juga tidak menyalahkan pihak kepolisian, sebab di dalam ruangan rapat hadir Wakil Kapolda Jambi Kombes Polisi Drs Satriya Hari Prasetiya.

"Jadi, sah-sah saja mereka hadir, karena pimpinan mereka ada di dalam, mereka datang dan berjaga-jaga di depan pintu ruangan. Mungkin, mereka berprediksi para petani banyak yang datang," ujarnya.

Ketika ditanya soal hasil rapat, ia mengatakan, DPRD berencana akan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menyelesaikan konflik antara PT TLS dan petani.

Sebelum membentuk Pansus, badan musyarah (Bamus) DPRD akan melakukan rapat dan akan kembali menjadwalkan pertemuan antara petani, PT TLS, KUD, Bank Mandiri dan Pemprov Jambi, termasuk pemerintah kabupaten.

Effendi Hatta menyayangkan sikap Pemkab tempat lokasi konflik, yakni Kabupaten Batanghari dan Tebo yang terkesan kurang perhatian dalam persoalan ini.

"Nanti kita akan panggil juga pihak Pemkab, jangan kita saja yang menyelesaikan, di sana kan juga ada Muspida," tambahnya. (*)

Berita Terkait: