Indonesia Raya

Blog Single

 Sample Image

 H. Ilham Bintang


Jakarta (Cek&Ricek -C&R) - Ada adegan menarik dalam seminar “Pengawasan Perbankan Dalam Sistem Keuangan Nasional” yang diselenggarakan LKBN ANTARA, di Timor Room, Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin, (15/2) pagi. Seminar pagi itu menampilkan pembicara: Deputi Gubernur BI Muliawan Hadad, anggota Pansus Century Andi Rahmat, ekonom Aviliani, dengan moderator Direktur Pemberitaan Metro TV Suryopratomo.

 

Saya tidak akan mengulas topik seminar itu di sini. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada para pembicara, perhatian saya telanjur dibetot adegan istimewa tadi: acara menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Bagimu Negeri oleh seluruh hadirin sebagai pembuka seminar.


Saya tertegun atas prakarsa Mukhlis Yusuf, Direktur Utama Antara, yang sengaja membuka seminar dengan acara menyanyikan lagu kebangsaan dan lagu wajib itu. Alasannya pun benar. Kita memang sudah jarang sekali menyaksikan lagu Indonesia Raya dan Bagimu Negeri dinyanyikan dalam pelbagai acara di Tanah Air. Apalagi di hotel berbintang lima di Jakarta yang biasanya didominasi oleh segala atribut berbau asing.

 

Lagu kebangsaan dan lagu wajib kita selama ini seperti dibatasi ruang geraknya. Cuma terdengar dinyanyikan sekali setahun dalam acara kenegaraan. Atau di kampung-kampung pada acara rutin Agustusan. Dalam acara pelantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono, di Sidang Umum MPR-RI, Oktober tahun lalu, lagu kebangsaan malah lupa dinyanyikan.

Panitia seminar tak lupa memasang layar projection berukuran besar untuk dijangkau tamu hadirin yang kebagian tempat paling belakang. Pada saat Indonesia Raya dan Bagimu Negeri dinyanyikan, ditayangkanlah di layar teks dua lagu tersebut. Seperti kalau kita berkaraoke, lengkap dengan petunjuk nadanya. Ini, agaknya semacam langkah antisipasi panitia kalau-kalau ada peserta yang betul-betul lupa pada lirik dan nada dua lagu tersebut. Ah, rasanya panitia seperti menikam kesadaran berbangsa kita: Lagu Indonesia Raya dengan teks, lengkap dengan petunjuk nada.

Tiba-tiba saya teringat adegan serupa sembilan tahun lalu di Ballroom Crowne Hotel, Jakarta Pusat, 29 September 2001. Hari itu menjadi hari istimewa bagi Olivia Nathania, berusia 10 tahun. Oi, panggilan akrab putri penyanyi terkenal Nia Daniaty, baru saja mendapatkan kepastian hukum atas statusnya sebagai warga negara Indonesia. Syukuran itu mengundang sekitar 200 tamu. Kebanyakan anak-anak sebaya dia yang dikawal orang tua masing-masing.

Panggung yang menjadi pusat kegiatan dihiasi berbagai atribut bernuansa merah putih. Di situ ada tumpeng besar. Ada pembacaan ayat-ayat suci Alquran. Bendera merah putih berukuran besar menjadi backdrop panggung. Gugun Gondrong yang menjadi MC mengenakan seragam merah putih. Begitu juga dengan para awak grup musik pengiring.

Dalam wawancara di berbagai tabloid maupun tayangan infotainmen di televisi sebelumnya, beberapa keterangan Oi patut dicatat. Cukup mengharukan dan membesarkan hati. Muatan nasionalismenya sangat kental. “Saya orang Indonesia walaupun warga negara saya Brunei Darussalam. Kalau disuruh memilih, ya, saya memilih Indonesia,” kata Oi lebih kurang. Padahal, kalau saja Oi mau tinggal di Brunei, ia bisa menikmati fasilitas pendidikan gratis mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Oi terlahir dari ibu Indonesia dan ayah warga negara Brunei Darussalam. Sesuai ketentuan hukum di Indonesia, anak yang lahir dari perkawinan antarbangsa, kewarganegaraannya ikut ayah.

Ayah dan ibu Oi telah lama bercerai. Ayahnya tinggal di Brunei, sedangkan Oi sejak lahir menetap di Indonesia, ikut ibu. Posisi itu menurut hukum di Tanah Air tidak otomatis mengubah statusnya sebagai warga negara asing. Bagi Nia dan Oi, posisi itu sebuah ganjalan. Dengan status tersebut dia mengkhawatirkan perkembangan jiwa anaknya. Itulah sebabnya Nia menempuh jalan pengadilan untuk memeroleh kepastian hukum status Oi. Dia beruntung, karena hukum yang berlaku di Brunei turut mendukung. Di sana, seorang anak biarpun terlahir dari ayah warga negara Brunei, tidak otomatis menjadi warga negara di negeri yang kaya itu. Ada prosedur mengharuskan si anak menetap di sana.

Kondisi itu tentu saja menguntungkan perjuangan Nia-Oi. Alhasil, proses pengadilan pun berlangsung singkat. Tak sampai sebulan sejak diproses, Oi akhirnya mendapatkan haknya.

Peristiwa itulah yang diperingati Nia dan Oi dalam syukuran Sabtu siang. Acara syukuran atas kepastian status kewarganegaraan RI, agaknya juga peristiwa langka terjadi di sini.

Adegan di pesta Oi dan seminar yang diselenggarakan LKBN ANTARA sama-sama mengharukan. Menjelaskan adanya krisis keindonesiaan kita di berbagai bidang kehidupan. Sebagian kita, sadar atau tidak, telah melecehkan dan menginjak-injak keindonesiaan kita sendiri. Dalam bidang kebudayaan, misalnya, infiltrasi budaya asing telah menyusup ke dalam berbagai produk kesenian kita. Agaknya, itu cukup menjelaskan bagaimana kelanjutan dari dampak tersebut sampai menjungkal-balikkan nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagian dari akar tradisi menghadapi resistensi di tengah masyarakat modern kita. Contoh mutakhir: soal cium tangan Ketua Umum PWI Pusat Margiono kepada Presiden SBY pada perayaan Hari Pers Nasional 2010 di Palembang, Sumatera Selatan, belum lama ini. Sebagian pihak menganggap, cium tangan sebagai sikap menjilat terhadap penguasa.

Padahal, cium tangan tidak hanya dilakukan Margiono kepada SBY tetapi kepada banyak pihak, khususnya orang yang dituakan. Mereka seakan lupa, kerendahan hati itu tidak mengurangi sikap kritis Margiono dan medianya (Rakyat Merdeka Group) terhadap pemerintah. Sekadar mengingatkan, Margiono merupakan satu di antara sedikit wartawan yang berani melawan Soeharto secara terang-terangan. Itu terjadi sebelum Reformasi. Anda tentu masih ingat kasus cover majalah D&R yang dipimpin Margiono, yang nekat menampilkan gambar Soeharto dalam bingkai kartu King.  

Sebagian dari pengkritik cium tangan Margiono adalah wartawan sendiri. Mereka menganggap masyarakat akan sulit menerima adegan cium tangan itu bukan sebagai penjilatan. Hemat saya, anggapan itu terbalik. Justru masyarakat luas bisa memahami itu sebagai bagian dari akar tradisi yang masih dijaga erat dalam kehidupan mereka.

Yang terganggu kemungkinan adalah pihak yang selalu menggunakan hukum proyeksi. Karena ekspresi hormat mereka selalu bermuatan pamrih, maka adegan cium tangan pun dimaknai sebagai penjilatan. Sementara, adegan dan pernyataan-pernyataan kasar tokoh-tokoh yang bersidang di parlemen maupun di layar televisi -- yang ke luar dari nilai-nilai tradisi Timur -- mereka puja-puji. Seolah itulah nilai suci reformasi. Kasar dan barbar adalah konsekuensi logis dari nilai demokrasi.

Langkah Mukhlis dan Oi tentu saja masih terlalu kecil untuk dapat membendung erosi kebudayaan yang terjadi di Tanah Air.

Lagu almarhum Gombloh, Gebyar-gebyar mengalun merdu di pesta Oi. “Indonesia/merah darahku/putih tulangku bersatu dalam semangatmu...”

Dalam acara seminar ANTARA tidak terdengar lagu itu. Tetapi, tetap kita dibuat tertegun. Karena menggugat kesadaran berbangsa kita. Yes, Indonesiaku! (*)

 

(H. Ilham Bintang adalah Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Pusat, dan pendiri/pemimpin redaksi tabloid Cek&Ricek - C&R)

Berita Terkait: