Dewan Pers Nilai RPM Konten Menentang UU

Blog Single

Jakarta (ANTARA News) -  Dewan Pers menilai rancangan peraturan menteri (RPM) tentang konten multimedia yang akan dibahas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bertentangan dengan UUD 1945, UU Pers dan UU Penyiaran.

 

"Dewan Pers menganggap RPM konten bertentangan dengan UU Pers, UU Penyiaran dan UUD 1945 pasal 28 yang menyatakan kemerdekaan berpendapat," kata salah satu anggota Dewan Pers Zulfiani Lubis yang akrab disapa Uni Lubis yang dihubungi di Jakarta, Senin.

Uni menjelaskan bahwa pernyataan Dewan Pers tersebut merupakan hasil rapat perdana Dewan Pers pada hari ini.


Uni menjelaskan, dalam konsideran RPM Konten Multimedia mengacu pada enam undang-undang, antara lain UU Pers dan UU Penyiaran.

 

"UU Pers dalam pasal 4 ayat 2 menyatakan pers tidak dikenakan breidel, penyensoran, maupun pelarangan penyiaran. Oleh karena itu pemerintah maupun kominfo tidak boleh membreidel pers," katanya.

Dalam UU Penyiaran, lanjut Uni, pengawasan konten dan sanksi penyiaran dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

"Jadi, RPM Konten Multimedia ini menggunakan enam undang-undang sebagai konsiderans, tetapi isinya bertentangan dengan UU Pers dan UU Penyiaran," katanya.

Oleh karena itu, Dewan Pers meminta kepada Kominfo sebagai kementerian yang membahas RPM Konten Multimedia untuk melibatkan pemangku kepentingan seperti Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia dalam perumusan RPM tersebut.

"Sekilas Kominfo melihat RPM Konten Multimedia tidak terkait dengan pers, padahal siaran TV, radio dan tentu saja media massa online  terakses lewat internet," jelas Uni.

Dewan Pers menganggap RPM Konten Multimedia tersebut bisa menyentuh produk pers baik cetak maupun elektronik yang diunduh melalui internet.

"Kita segera mengontak Kominfo dan meminta kepada mereka untuk mengajak bicara dengan Dewan Pers dan memastikan RPM ini tidak bertenntangan dengan UU Pers dan UU penyiaran, terutama tidak bertentangan dengan UUD pasal 28 S tentang kemerdekaan berpendapat," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh Mahfud MD mengatakan, rancangan peraturan menteri (RPM) tentang Konten Multimedia seharusnya diatur dalam bentuk undang-undang (UU) karena hal tersebut berpotensi melanggar hak asasi.

"Untuk membatasi konten multimedia seharusnya menggunakan UU," kata Mahfud di Jakarta, Minggu (14/2).

Mahfud memaparkan, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan peraturan pemerintah atau peraturan menteri.

Hal itu diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Dalam menjalankan hak dan kebebasan setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

RPM tentang Konten Multimedia rencananya akan dirumuskan oleh tim yang dibentuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Berdasarkan draf RPM tentang Konten Multimedia yang diterima ANTARA, dalam pasal 2 disebutkan bahwa maksud dari pembentukan Peraturan Menkominfo ini adalah untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik, dokumen elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum.

Konten yang dilarang untuk didistribusikan atau diakses antara lain konten pornografi, konten yang menurut hukum melanggar kesusilaan, konten yang menawarkan perjudian, dan konten yang merendahkan baik aspek fisik maupun nonfisik.

Selain itu, konten lainnya yang dilarang adalah berita bohong dan menyesatkan, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), ancaman kekerasan atau menakut-nakuti, muatan privasi, dan muatan hak kekayaan intelektual tanpa izin.

Sanksi dapat dikenakan menteri dalam bentuk sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (*)

Berita Terkait: