DPR Dukung Kemerdekaan Pers

                                          Sample Image

 

Senayan, Jakarta (Warta Kota) - Untuk menjamin hak publik  mendapatkan informasi dan dapat menjalankan fungsi kontrol sosialnya, Dewan Perwakilan Rakyat RI mendukung pers yang independen, profesional, dan berpihak kepada kepentingan publik. Demikiansalah satu  kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI dengan Dewan Pers, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

 

“Kebebasan pers sebagai semangat reformasi. Kita punya semangat yang sama dalam kebebasan informasi publik,” ujar Ketua Komisi I DPR Kemal Aziz Stamboel (F-PKS) yag didampingi Wakil Ketua Hayono Isman (F-PD), Agus Kartasasmita (F-PG), dan TB. Hasanuddin (F-PDI Perjuangan).

 

Dalam RDPU itu hadir Ketua PWI Margiono dan jajaran pengurus PWI, Ketua AJI Nezar Patria dan jajaran pengurus AJI, serta anggota Dewan Pers, antara lain Bambang Harymurti, Wina Armada, Bekti Nugroho, dan Satria Narada, itu terungkap besarnya tantangan yang dihadapi masyarakat pers untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Mulai dari sisi legislasi, yakni adanya UU dan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang secara langsung maupun tidak langsung mengancam pers sampai pada masalah masih rendahnya kualitas sebagian besar wartawan.

Sejumlah anggota DPR menilai, banyak media yang tidak tampil profesional, seperti melakukan pemberitaan dengan sembrono, berpihak sebelah, kurang mengindahkan moral, dan kurang melayani keluhan publik. Dewan Pers dan organisasi pers diharapkan menunjukkan sikap tegas terhadap wartawan dan media yang demikian, selain juga diakui harus ada peningkatan mutu para jurnalis dan juga perusahaan media.

Dalam kaitan itu DPR setuju untuk mengkaji usulan dari PWI, agar pemerintah memberikan anggaran yang memadai bagi pembinaan pers sebagaimana dilakukan terhadap dunia politik, misalnya dengan menyediakan anggaran untuk pendidikan insan pers. Namun, pers harus tetap independen dan tidak diintervensi, serta peningkatan kualitas pers dan media dilakukan oleh lembaga yang dibuat oleh masyarakat pers sendiri. PWI sendiri menurut rencana pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2010 di Palembang akan meresmikan Sekolah Jurnalistik Sumatera Selatan sebagai awal dari pembentukan lembaga sejenis di berbagai provinsi di Tanah Air.

Di kesempatan tersebut, kalangan pers juga berharap agar anggota DPR memperhatikan kebutuhan media terkait dengan akan dibahasnya RUU Rahasia Negara, sehingga keinginan agar tercipta undang-undang yang penting tidak menimbulkan korban yang tidak perlu dan menjadi ajang berlindung para koruptor dan pejabat negara yang menyeleweng.

Dalam acara yang berlangsung sekitar 3 jam 30 menit itu, Roy Suryo (Fraksi Partai Demokrat/FPD) sependapat untuk menggiring kebebasan pers sebagai pilar keempat demokrasi sesuai dengan lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tanpa keterbukaan informasi, pers tidak dapat mencari dan memperoleh informasi yang dibutuhkan masyarakat, sehingga akhirnya tak dapat menyebarkan informasi tersebut. Akibatnya pers tidak dapat menjalankan fungsinya secara maksimal.

Menyinggung perkembangan dunia pers, Roy dewasa ini melihat adanya campur tangan dari pemilik perusahaan pers yang mempunyai afiliasi kepentingan politik tertentu.

“Media yang dilahirkan terlihat condong memihak pada kepentingan pemilik perusahaan media,” katanya.

Sedangkan, Anggota dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Paskalis Kossay menilai pers di Indonesia terlalu bebas, oleh karena itu pihaknya meminta Dewan Pers, PWI, dan AJI untuk dapat mengatur media yang ada karena pers dan rakyat mempunyai peran dalam membangun negara yang kuat.

Ia pun mencontohkan kasus alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang dengan mudahnya di publikasikan teman-teman media. Menurut dia, alutsista merupakan kekuatan negara dan bisa menjadikan ukuran bagi negara lain.

Ketua PWI Margiono memandang kebebasan pers perlu dimaknai bahwa organisasi pers dan perusahaan pers wajib mengembangkan dirinya agar diawaki oleh kalangan profesional. Apalagi, masyarakat di abad informasi ini semakin cerdas. Masyarakat yang cerdas senantiasa memerlukan pers cerdas, yang diawaki oleh wartawan cerdas dan berjiwa reformis.

Jika sebagian kalangan ada yang menilai kualitas pemberitaan pers nasional kurang berkualitas, maka akar permasalahan yang harus menjadi perhatian semua pemangku kepentingan pers, termasuk DPR dan pemerintah, untuk membuka sekolah wartawan.

Menyikapi hal tersebut, Ketua AJI Nezar Patria merekomendasikan supaya produk-produk perundang-undangan yang mengandung muatan pembatasan mengenai informasi tetap mengacu pada prinsip-prinsip kebebasan pers dan kebebasan informasi, sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945, Konvensi Hak Sipil dan Politik serta UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Kemudian, dia juga meminta kepentingan publik diutamakan dalam legislasi terkait informasi. Kepentingan publik merupakan tolok ukur apakah suatu informasi layak dirahasiakan atau tidak. (*/hcb)

Berita Terkait: