Polisi Perketat Sidang Lanjutan Pembunuhan Wartawan Radar Bali

Denpasar  (ANTARA News) - Sidang lanjutan pembunuhan wartawan Radar Bali, AA Narendra Prabangsa (43), dengan menggiring terdakwa I Nyoman Susrama di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Senin, mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian.

 

Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Gde Sugianyar mengatakan, pihaknya menurunkan satu SSK pasukan untuk mengawal dan mengamankan jalannya sidang lanjutan yang siang itu diisi dengan pembacaan nota eksepsi oleh tim penasehat hukum terdakwa.


"Untuk meghindari sesuatu yang tidak diinginkan, jumlah personel yang dikerahkan mencapai satu SSK, sama seperti sidang perdana 8 Oktober lalu," katanya.

 

Ia mengatakan, personel sebanyak itu terdiri dari Samapta, Brimob, reserse, intel dan juga petugas lalu-lintas.

Dalam nota eksepsinya setebal 35 halaman yang dibacakan salah seorang anggota tim penasehat hukum tersakwa, Suryadharma SH, disebutkan bahwa penyidik dalam hal ini Dit Reskrim Polda Bali melakukan tekanan dan memaksa para terdakwa untuk mengakui perbuatan telah membunuh korban AA Narendra Prabangsa, di Bangli, 12 Pebruari 2009.

Hal lain dari nota keberaatan yang dibacakan tersebut, antara lain menyinggung bukti-bukti yang dikumpulkan penyidik tidak akurat, dan hanya berdasarkan asumsi dan keyakinan penyidik.

Untuk itu, tim penasehat hukum Susrama meminta kepada majelis hakim untuk menerima eksepsi yang diajukannya, sebaliknya dapat menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut hukum tidak dapat diterima, atau setidaknya batal demi hukum.

Selain Susrama, delapan terdakwa yang lain siang itu juga menyampaikan ekseksi di ruang sidang terpisah.

Kedelapan terdakwa itu, I Nyoman Wiradnyana alias Rencana, I Komang Gede Wardana alias Mangde, Dewa Gede Mulya Antara alias Dewa Sumbawa, Ida Bagus Made Adnyana Narbawa alias Gus Oblong, I Wayan Suecita alias Maong, I Komang Gede ST, Endy Mashuri alias Endy dan Daryatno alias Nano alias Jampes.

Usai pembacaan eksepsi, majelis hakim menunda persidangan hingga 26 Oktober mendatang untuk memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum (JPU) menyampaikan jawaban atas nota keberatan yang telah disampaikan para terdakwa. (*)

Berita Terkait: