PWI Inhil Kecam PN Halangi Tugas Wartawan

Blog Single

Tembilahan (ANTARA News) - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Indragiri Hilir (Inhil), Andang Yudiantoro, menilai bahwa Pengadilan Negeri (PN) Tembilahan terkesan menghambat proses peliputan yang dilaksanakan di instansinya.

 

Seharusnya pihak PN Tembilahan dapat menghargai profesi jurnalis yang sedang menjalankan tugasnya, katanya di Tembilahan, Kamis (15/10).


Pernyataan ini dikemukakannya menanggapi sikap PN Tembilahan yang melarang wartawan melakukan aktivitas merekam suasana persidangan terdakwa kasus sabu-sabu Tonny Chandra (44) alias Acin pada sidang dengan agenda mendengarkan pembelaan dari terdakwa, Kamis (15/10) di PN Tembilahan.

 

"Seharusnya dalam persidangan yang bersifat terbuka untuk umum pihak PN Tembilahan tidak boleh menghambat pekerjaan yang dilakukan wartawan," katanya.

Wartawan dalam menjalankan tugasnya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 berbunyi "terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, serta pada pasal 3 berbunyi untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi," kata Andang Yudiantoro kepada ANTARA News.

Andang menilai, tindakan Pengadilan Negeri Tembilahan ini seolah-olah tidak menghormati pekerjaan seorang jurnalis yang bertugas mencari berita untuk kepentingan publik.

Bukankah wartawan berhak mengetahui transparansi proses persidangan yang sedang berlangsung, sehingga kepentingan publik untuk mendapatkan informasi yang jelas dan penting dapat diketahui, katanya.

"Kita menganggap selama ini pihak PN Tembilahan terkesan membuka front terhadap wartawan, apalagi sejak kasus pengusiran terhadap wartawan pada sidang beberapa waktu lalu," katanya.  

Kronologisnya, saat sidang akan mulai wartawan pun mulai berdatangan, saat itulah salah seorang petugas keamanan PN Tembilahan mendekati wartawan dan menyatakan bahwa tidak boleh merekam aktivitas persidangan dengan alat apa pun, karena akan mengganggu persidangan.  

Boleh mengikuti persidangan namun hanya boleh mencatat saja, tidak boleh direkam, katanya.

"Wartawan ya. Tolong jangan merekam dalam bentuk apa pun, karena akan mengganggu persidangan. Ini merupakan pesan dari Ketua PN Tembilahan," ujar petugas keamanan diketahui bernama Budi tersebut kepada salah seorang wartawan bernama Faisal.

Tentu saja tindakan ini mendapat protes dari kalangan wartawan, karena pelarangan tersebut tidak berdasar, padahal sidang ini terbuka untuk umum dan tidak bersifat tertutup.

"Ini masuk kategori menghambat tugas jurnalis sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Padahal sidang kasus sabu-sabu ini merupakan sidang terbuka, sehingga kalau adanya pelarangan seperti ini kita mencium ada yang tidak beres dalam persidangan ini," kata M Faisal, wartawan mingguan lokal kepada ANTARA saat itu.

Dalam persidangan yang berlangsung terkesan buru-buru tersebut dan hanya berlangsung tak sampai 10 menit ini, terdakwa Acin dalam pembelaannya menyatakan menyesali perbuatan yang dilakukannya. Dan ia minta hukumannya dikurangi dari tuntutan satu tahun penjara denda Rp 5 juta dan subsider dua bulan.

Demikian pula terdakwa Ratna Wulandari (19), kaki tangan Acin juga seirama jawabannya dengan 'bos' nya itu. Sementara itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suharno yang saat sidang diwakili jaksa Soni SH menyatakan bahwa mereka tetap dengan tuntutan yang telah disampaikan pada sidang sebelumnya.

Sidang yang berlangsung sangat singkat ini ditutup oleh Ketua Majelis Hakim Eka Budhiprijanta SH. Sidang akan dilanjutkan pada Senin (19/10) pekan depan dengan agenda mendengarkan vonis dari majelis hakim. (*)

Berita Terkait: