Selasa, 19 November 2019

Dewan Pers : Jangan Takut Hadapi Wartawan

foto:ist KOMPAK: Ketua Dewan Pers Prof Bagir Manan menjadi pemateri dalam Seminar Jurnalistik 2016 di Gedung Juang 45 Kota Sukabumi bertemakan "Melalui Hari Jadi ke-14 Kota Sukabumi Kita Soroti Kinerja Wartawan" di Gedung Juang 45 Kota Sukabumi, kamis (10/3).

 

POJOKJABAR.com, SUKABUMI – Ketua Dewan Pers, Prof Bagir Manan menegaskan kepada masyarakat Sukabumi khususnya, agar tidak takut berhadapan dengan wartawan. Sebab, wartawan itu tidak kebal hukum. Adapun jika terbukti wartawan tersebut melakukan kesalahan, harus diproses secara hukum. 

 

“Laporkan saja ke kepolisian jika ada wartawan melanggar hukum. Di mata hukum semua sama,” tegas Prof Bagir Manan saat Seminar dan Pameran Karya Jurnalistik yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Kota Sukabumi dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2016 dan Hari Jadi Kota Sukabumi ke-102, serta Dies Natalis ke-52 Sekolah Tinggi Hukum (STH) Pasundan Sukabumi di Gedung Juang 45 Kota Sukabumi, kamis (10/3).

Sekitar 500 peserta seperti perwakilan satuan kinerja perangkat daerah (SKPD), operasi perangkat daerah (OPD), guru-guru SD hingga SMA/SMK dan mahasiswa memenuhi ruangan, hingga lorong gedung yang berada di Jalan Veteran Kota Sukabumi itu.

Mereka berbondong-bondong mengikuti materi yang disampaikan tiga tokoh handal yakni Prof Bagir Manan, Walikota Sukabumi, M Muraz, dan Kapolres Sukabumi Kota AKBP Diki Budiman yang diselenggarakan PWI Perwakilan Kota Sukabumi bekerja sama dengan STH Pasundan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta PGRI Kota Sukabumi.

Kegiatan ini juga mendapat support penuh Pemerintah Kota Sukabumi, Polres Sukabumi Kota, PT Pupuk Kujang, PT SCG, Chevron Gheothermal Salak, PT Aqua Tirta Investama, Bank BJB Sukabumi, Bank BRI Cabang Sukabumi, Pondok Pesantren Dzikir AL-Fath dan PASIM Sukabumi, dan lainnya.

Prof Bagir menjelaskan beberapa alasan penjabat takut menghadapi wartawan, terutama wartawan yang tidak menaati kode etik jurnalistik, dan tidak menjalankan tugas fungsi jurnalistik. Di antaranya, penjabat itu memiliki kesalahan, dan ada juga tidak biasa menerima kritikan.

“Tidak perlu takut. Pers menjadi sarana kontrol dan kritik. Pers mengawal agar yang dikontrol tidak melakukan kesalahan, bukan mencari kesalahan,” jelasnya.

Pria tegas dan ramah ini mengaku tidak memungkiri adanya wartawan yang disebut wartawan abal-abal alias tidak memenuhi kualifikasi dan tidak profesional. Keberadaan mereka dianggap meresahkan masyarakat. Pasalnya, dalam bertindak sebagai wartawan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik. Wartawan kategori ini, kata dia, tumbuh lantaran mudahnya izin mendirikan perusahaan pers.

“Tentu saja masyarakat tidak boleh takut terhadap wartawan abal-abal itu. Kalau dia melakukan pelanggaran hukum seperti pemerasan, lapor polisi,” ungkapnya.

Lantas bagaimana langkah dewan pers sendiri? Prof Bagir pun menjelaskan soal penertiban wartawan abal-abal tersebut. Lebih dari itu, dirinya sudah membuat surat edaran agar perusahaan pers untuk merubah badan hukumnya menjadi perseroan terbatas (PT). Lantaran bentuk badan hukum itu merupakan kewajiban hukum.

“Kalau bukan memiliki badan hukum berarti itu bukan perusahaan pers, dan kalau bukan perusahaan pers, semua pekerja bukan pers. Jika ada urusan hukum itu ranahnya kepolisian bukan dewan pers dan PWI. Itu keuntungan berbadan hukum PT,” tandasnya.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan profesionalisme wartawan, Dewan Pers melakukan uji kompetensi wartawan (UKW). Saat ini di Indonesia sudah ada sekitar 12 ribu wartawan yang mengikuti UKW, dari sekitar 75 ribu wartawan Indonesia. Namun tentunya hasil dari sebuah pendidikan bukan sesuatu yang tepat, jadi membutuhkan proses yang cukup lama.

“Tapi proses manusia tersebut bukan hanya fisik saja, cara berpikir, tanggung jawab dan lainnya,” jelasnya.

Walikota Sukabumi, M Muraz dalam paparannya mengatakan, pihaknya memandang penting peran pers dalam membantu mendesiminasikan berbagai program pemerintah daerah kepada masyarakat.

Pers dibutuhkan sebagai media untuk menyampaikan fakta yang aktual terhadap apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, kondisi terkini serta harapan dan keinginan masyarakat. Kritik dari pers amat dibutuhkan terhadap kekurangan atau kelemahan pemerintah daerah.

“Kami sangat memahami makna dari sebuah kritik yang produktif atau pemberitaan yang cenderung bersifat kebencian. Hubungan antara pemerintah daerah dengan media sampai saat ini berjalan cukup baik,” jelasnya.

Walikota usungan Partai Demokrat (PD) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, ada beberapa masalah baik menyangkut profesi wartawan maupun eksternal yang masih perlu diperbaiki. Di antaranya, masih ada pandangan tidak sulit menjadi wartawan sebagai dampak mudahnya oknum tertentu memiliki kartu pers sehingga mengaku wartawan.

“Masih ada wartawan yang belum mengedepankan berita berimbang antara narasumber dan opini wartawan. Menghakimi dengan mengabaikan asas praduga tak bersalah terhadap subjek berita. Kurang kooperatifnya beberapa sumber berita dari kalangan pemerintah daerah terhadap media massa dengan berbagai alasan,” bebernya.

Bak gayung bersambut, Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Diki Budiman mengatakan, hubungan antara polisi dengan wartawan harus tetap bersinergi. Sebab, polisi dan pers punya peran yang sama-sama penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di daerah.

“Masyarakat mencari informasi lewat media, jika ada penyampaian yang salah akan berakibat terjadinya gangguan keamanan dan stabilitas di tengah masyarakat,” jelasnya.

Diki juga menyarankan, jika ada oknum wartawan yang meresahkan segera laporkan. Lantaran pihaknya siap menerima laporan dari masyarakat atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang yang ngaku-ngaku wartawan. Sebagaimana tugas polisi melindungi dan mengayomi serta sebagai penegak hukum.

“Beberapa kasus sudah kami tangani mengenai pemerasan oleh oknum wartawan. Jika memang ada, masyarakat tinggal lapor kami,” ulasnya.

Sementara itu, Ketua PWI Perwakilan Kota Sukabumi, Ahmad Rayadi dan Ketua Panitia Kegiatan, Sri Sumarni menambahkan, kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas, dan profesionalisme wartawan itu sendiri.

Sebelumnya, pihaknya juga telah melaksanakan UKW se-Jawa Barat pada 19-20 Februari 2016 yang diikuti total 65 peserta. Namun setelah melalui tahapan seleksi, yang memenuhi persyaratan hanya 29 peserta, dengan tingkat kelulusan 90 persen.

“Alhamdulillah, berdasarkan penilaian Dewan Pers, penyelenggaraan UKW di Kota Sukabumi ini merupakan yang terbaik pertama di Jawa Barat (Jabar) dan terbaik kedua di Indonesia,” paparnya yang berharap berbagai kegiatan yang dilaksanakan PWI Perwakilan Kota Sukabumi dapat bermanfaat bagi semua pihak.

 

Sumber: http://jabar.pojoksatu.id/sukabumi/2016/03/11/dewan-pers-jangan-takut-hadapi-wartawan/