Senin, 22 Juli 2019

TOR Mappilu PWI Pusat

Mappilu PWI Pusat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOR DISKUSI

MENGAWASI PELAKSANAAN PILEG, MENYELAMATKAN

DEMOKRASI KITA

Di Selenggarakan MAPPILU PWI

Hall Dewan Pers, 3 April 2014

 

 

Partisipasi politik warga negara menjadi masalah yang banyak dibicarakan menjelang pemilu 9 April 2014.  Semua warga negara yang telah memiliki hak pilih dihimbau untuk mengikuti pemilu. Meskipun belum menjadi kewajiban, menggunakan hak pilih sangat dianjurkan, bahkan menjadi komitmen bersama secara nasional. Setiap warga pemegang hak pilih diharapkan berbondong-bondong ke TPS dan memilih satu dari sekian banyak  kandidat anggota DPR, DPRD I, DRD II dan DPD. Inilah tafsir utama tentang partisipasi politik warga negara hari-hari ini.

 

Tafsir ini tentu saja perlu dikoreksi. Partisipasi politik mesti dipahami secara lebih luas sebagai keterlibatan suka-rela dan bermakna semua orang dalam urusan-urusan penyelenggaraan kepentingan publik. Lebih jelasnya, partisipasi politik harus dilihat dari sejauhmana masyarakat dilibatkan atau melibatkan diri dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dari satu pemilu ke pemilu berikutnya.  Berpartisipasi dalam  proses pengambilan kebijakan, mengawasi kinerja wakil rakyat dan presiden-wakil presiden hasil pemilu bahkan dianggap lebih penting dari sekedar tindakan warga negara menyalurkan suara di TPS.

Singkat kata, partisipasi partisipasi politik warga negara mesti dimaknai lebih luas dari sekedar urusan coblosan. Partisipasi politik selalu mengandaikan kepedulian dan tanggung-jawab setiap warga-negara atas cita-cita bersama untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang lebih baik. Selain harus diwujudkan dalam partisipasi aktif warga negara dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dan pengawasannya dari satu pemilu ke pemilu berikutnya, kepedulian dan tanggung-jawab itu juga harus tercermin dari pilihan politik yang diambil ketika mengikuti pemilu. Hendaknya kita tidak memilih caleg hanya berdasarkan popularitas atau alasan-alasan kedekatan suku, agama, ormas atau kekerabatan. Kualitas partisipasi politik dalam hal ini ditentukan oleh sejauhmana warga negara mampu menanggalkan preferensi pribadi, perasaan suka atau tidak suka, untuk sungguh-sungguh memilih wakil rakyat terbaik atau yang lebih baik dari yang lain.

 

Sayangnya pada titik ini kita dihadang persoalan yang sangat pelik: rendahnya tingkat pengenalan para caleg dihadapan masyarakat. Banyak masyarakat tidak mengenal rekam-jejak calon anggota DPR/DPRD I/DPRD II yang harus mereka pilih. Kalaupun masyarakat mengenal para caleg, umumnya baru sebatas pengenalan nama dan wajah, bukan pengenalan integritas dan kualitas. Bagaimana masyarakat dapat mengenali kualitas dan integritas caleg jika mereka hanya hadir di spanduk, baliho, poster dan sticker yang penuh dengan basa-basi dan puja-puji diri sendiri? Hingga pileg tinggal menghitung hari, tidak ada saluran yang sungguh-sungguh dapat membantu masyarakat  mengenali mana caleg yang layak dipilih dan mana yang sebaliknya. Para caleg sendiri nampaknya juga sudah banyak yang berpikiran pragmatis: jika pemenangan pemilu dapat dikondisikan dengan money politic, untuk apa capek-capek melakukan pendekatan ke masyarakat secara intensif.

Yang lebih memprihatinkan adalah pengetahuan masyarakat tentang Dewan Perwakilan daerah (DPD).  Banyak orang tidak mengetahui bahwa pada 9 April nanti, bangsa Indonesia juga akan memilih anggota DPD. Apa itu DPD dan untuk apa fungsinya, banyak warga masyarakat yang tidak paham. Sulit dibayangkan, dalam kondisi yang seperti ini, masyarakat harus memilih anggota DPD, dengan para kandidat yang juga sangat asing di mata masyarakat.

 

Muncul kekhawatiran, situasi semacam ini menjadi lahan basah bagi praktek money politik. Sebagian orang berbondong-bondong ke TPS bukan karena kesadaran diri untuk menyampaikan pilihan politik secara independen dan cerdas, tetapi karena dimobilisasi dengan imbalan material tertentu. Dalam konteks inilah, sangat dibutuhkan komitmen semua pihak untuk melaksanakan partisipasi politik dalam wujud yang lain : mengawasi jalannya coblosan!

 

Lebih dari sekedar mengikuti coblosan, mengawasi jalannya coblosan dan penghitungan suara juga merupakan bentuk partisipasi politik yang sangat menentukan. Dianjurkan pada setiap warga negara pemegang hak pilih, agar tidak langsung pulang setelah mengikuti coblosan. Tetaplah berada di  TPS untuk mengikuti proses coblosan hingga proses penghitungan suara dan mencatat hasilnya! Jika ada unsur paksaaan atau mobilisasi dalam proses coblosan, atau jika hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan tidak sesuai dengan hasil penghitungan suara di TPS, kita harus berani mempersoalkannya. Pelajaran dari berbagai pilkada menunjukkan, kita menghadapi tingkat kerawanan yang tinggi pada fase coblosan, penghitungan dan rekapitulasi suara.

 

Perlu kewaspadaan dari setiap pemegang hak pilih terhadap potensi kecurangan pada fase-fase ini. Bisa saja terjadi, calon wakil rakyat yang berkualitas pada akhirnya gagal mendapatkan kursi  bukan karena kalah suara, tetapi karena menjadi korban kecurangan dalam penghitungan suara. Sebaliknya, calon wakil rakyat yang tidak kredibel atau tidak berkualitas pada akhirnya justru memenangi pemilu karena bermain dalam praktek manipulasi suara dengan modal yang dimilikinya. Dalam konteks keinginan bersama  untuk melahirkan para wakil rakyat yang berkualitas dan berintegritas, mengawasi jalannya pemilu tidak kalah penting dari sekedar mengikuti pemilu. Jangan sampai kesungguhan kita untuk mencoblos yang terbaik di TPS akhirnya sia-sia karena kita tidak berhasil mencegah kongkalikong antara kandidat, panitia, pengawas atau para saksi pemilu.

 

Persoalan di atas, akan dibahas secara memadai dalam diskusi publik bertajuk “MENGAWASI PELAKSANAAN PILEG, MENYELAMATKAN DEMOKRASI KITA”. Diskusi ini akan diselenggarakan Mappilu PWI di Hall Dewan Pers pada hari Kamis, jam 12.30 - 15.30 WIB, tanggal 03 April 2014.

 

Pembicara :

 

1.       Sigit Pamungkas (KPU)

2.       Sukardi Rinakit (Sugeng Sarjadi Syndicate)

3.       Jerry Sumampau (JPPR)

4.       Margiono (PWI)

 

Moderator :  Latief Siregar