Kamis, 19 September 2019

MOU Komisi Informasi Sumut dan Organisasi Wartawan

Medan (ANTARA News) - Komisi Informasi Sumatera Utara menandatangani nota kesepahaman dengan Persatuan Wartawan Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008.

"UU No.14 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu didukung penuh pelaksanaannya sehingga KI menilai perlu nota kesepahaman dengan PWI, IJTI dan AJI," kata Ketua  KI Sumut HM Zaki Abdullah di Medan, Selasa.

Penandatanganan itu langsung dilakukan dengan Ketua PWI Sumut Muhammad Syahrir, Ketua IJTI Sumut Edi Iriawan, dan Ketua AJI Medan Sutana Monang Hasibuan.

Selain untuk menegakkan kemerdekaan pers seperti yang tertera dalam UU itu, nota kesepahaman bertujuan mencegah terjadinya upaya yang menghambat pelaksanaan fungsi pers dan kegiatan jurnalistik setelah diberlakukannya UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP.

Langkah itu juga untuk memberikan jaminan kepastian, kemandirian, dan keadilan bagi pers dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mendapatkan akses informasi berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Dia menegaskan, ruang lingkup kesepahaman, mulai meliputi koordinasi, komunikasi, konsultasi, sosialisasi dan bimbingan teknis (pelatihan dan/atau lokakarya), disusul pelaksanaan kegiatan jurnalistik terkait penerapan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.

Koordinasi, komunikasi dan konsultasi dilakukan dalam bentuk peraturan, keputusan, dan/atau surat edaran bersama, pernyataan bersama atau bentuk lain yang disepakati, sementara sosialisasi terkait akses informasi dan penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing pihak.

Terkait bimbingan teknis tentang akses informasi dan penyelesaian sengketa informasi berdasarkan Standar Layanan Informasi Publik dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi dalam rangka menegakkan kemerdekaan pers dan berdasarkan prinip-prinsip keterbukaan informasi publik.

MoU itu sendiri berlaku selama tiga tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama.

Wakil Ketua KI Sumut, Mayjen Simanungkalit dalam dialog tentang Kemerdekaan pers menyebutkan, KI punya otoritas memerintahkan badan atau pejabat publik untuk membuka informasi atau dokumen
tertentu, termasuk melalui pemberitaan media.

Badan publik sendiri wajib memberikan jawaban dalam 10 hari kerja,apakah permohonan informasi tersebut diterima atau ditolak dan jawaban dapat diperpanjang hingga tujuh hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan penundaan secara tertulis.