Sabtu, 23 November 2019

Dewan Pers mendata media massa Aceh

Banda Aceh (ANTARA News) - Dewan Pers mulai mendata media massa yang menjalankan fungsinya di Provinsi Aceh, kata Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Aceh, Tarmilin Usman.

"Kehadiran sejumlah anggota Dewan Pers itu untuk mendata media yang terbit di provinsi ini," katanya didampingi Wakil Sekretaris PWI Cabang Aceh, Mohd Saman di Banda Aceh, Jumat.
Kepada Dewan Pers, Ketua PWI Cabang Aceh itu juga menegaskan komitmennya untuk selektif dalam menerima calon anggota di organisasi profesi kewartawanan tertua di Tanah Air tersebut. Pertemuan tersebut berlangsung pada Kamis (2/8) di Banda Aceh.

"Beberapa bulan lalu, PWI Cabang Aceh melakukan seleksi para calon anggota dengan menggunakan sistem mirip semi uji kompetensi wartawan (UKW). Ini kita lakukan sebagai langkah awal agar para wartawan nantinya siap menghadapi UKW," kata Tarmilin.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers periode 2007-2010, Sabam Leo Batubara menjelaskan, organisasi kewartawanan di Indonesia harus hati-hati adanya "penumpang gelap" dalam dunia kewartawanan yang bisa merusak citra wartawan.

Menurut Leo, organisasi kewartawanan layaknya PWI, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI ) bersama Dewan Pers harus bisa membendung para penumpang gelap untuk menjadi anggota organisasi profesi, jangan sampai mereka memanfaatkan profesi kewartawanan.

Anggota Komisi Pengaduan Dewan Pers periode 2010-2013 itu menilai, penumpang gelap di dunia kewartawanan adalah mereka berprofesi ganda selain wartawan juga berperan lain, semisal aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM,) kontraktor, pengusaha dan berbagai profesi lainnya, termasuk pegawai negeri sipil (PNS) non-lembaga penyiaran publik yang memanfaatkan posisi pers secara sempit.

"Mereka memanfaatkan profesi ganda untuk mencari keuntungan dan jika berbenturan dengan masalah, maka profesi kewartawanan yang ditonjolkannya. Penumpang gelap berprofesi ganda sangat merugikan dunia kewartawanan," kata Leo.

Dikatakannya, guna meminimalisasi para penumpang gelap ini, Dewan Pers bersama PWI dan organisasi pers lainnya berusaha untuk membendungnya melalui uji kompetensi wartawan dan uji kompetensi media massa.

Sementara itu, staf sekretariat Dewan Pers, M Furkon, mengatakan bahwa uji kompetensi media akan dilakukan oleh Serikat Penerbit Suratkabar (SPS). Setiap media yang telah dinyatakan berkompeten, maka disisi atas media itu akan ditulis "Media ini telah berstandar kompetensi".

Tujuannya agar masyarakat bisa memilih media mana layak atau tidak untuk dibaca. "Dengan sendirinya media tidak berkompeten akan ditinggal masyarakat dan wartawan yang tak berkompeten juga akan hilang secara sendiri," katanya menambahkan.(*)