Selasa, 19 November 2019

80% Wartawan Sumut Belum Paham KEJ

Medan (ANTARA News) - Sekitar 80 persen wartawan di Sumatera Utara belum memahami apalagi menerapkan kode etik jurnalistik (KEJ) dan UU 40/1999 tentang Pers dalam menjalankan profesinya.

Akibatnya, profesi wartawan menjadi tercemar dan mendapatkan apresiasi yang kurang baik dari masyarakat, kata Ketua Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PWI Sumut, HA Ronny Simon.

Ketika menyosialisasikan KEJ dan UU 40/1999 kepada wartawan LKBN ANTARA di Medan, Selasa lalu, ia mengemukakan, kurangnya pemahaman terhadap KEJ dan UU 40/1999 juga menyebabkan tidak sedikit media massa di Sumut mendapatkan protes dan koreksi, bahkan dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

Menurut dia, kurangnya pemahaman terhadap KEJ dan UU 40/1999 juga menyebabkan tidak sedikit media massa di Sumut mendapatkan protes dan koreksi, bahkan dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

Ia mencontohkan sebuah surat kabar yang memberitakan seorang kepala daerah di Sumut yang berupaya "menggeser" jabatan seorang Kepala Kejaksaan Negeri.

Disebabkanadanya berita tidak berimbang, ia mengemukakan, kepala daerah itu membawa kasus itu ke jalur hukum dengan mengadukan media massa ke pihak kepolisian lantaran yang bersangkutan merasa telah menjadi bahan berita fitnah.

PWI Sumut sedang melakukan pendekatan kepada kepala daerah itu, agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan, katanya.

Idealnya, kata Ronny Simon, insan pers harus tetap memelihara tingkat kepercayaan publik dengan senantiasa menjaga kualitas informasi yang disajikan serta selalu berpedoman pada KEJ dan UU 40/1999.

Sementara itu, anggota ewan Kehormatan Daerah (DKD) PWI Sumut, H. War Djamil, mengatakan bahwa kondisi itu diperparah dengan belum konsistennya aparat penegak hukum dalam menggunakan UU 40/1999.

Aparat penegak hukum banyak yang belum memahami UU tersebut meski telah dicantumkan dalam Lembaran Negara, katanya menambahkan. (*)