Rabu, 18 September 2019

Nazaruddin dan Pernikahan Sesama Kelamin

 Persatuan Wartawan Indonesia
Arswendo Atwowiloto
(repro: id.facebook.com)


Jakarta (PWI News) - Sebelum Nazaruddin lahir di dunia, di manapun ia berada saat ini, saya sudah menjadi wartawan. Bahkan bertugas dan diundang ke luar negeri, yang kini menjadi tempat sembunyi Nazaruddin yang kini dimantankan dari segala jabatan dan kehormatan yang disandangnya.

Selain narsis dikit, saya mau menekankan bahwa mekanisme dan unsur-unsur dan terjadinya pemberitaan tetap sama dari dulu. Ada suatu peristiwa, dilaporkan oleh wartawan, jadilah berita  yang terkomunikasikan ke masyarakat luas. Tanpa pelaporan oleh juru warta, peristiwa itu hanya diketahui oleh pelaku atau yang terlibat dan lingkungan terbatas. Unsurnya selalu sama, ada data, ada fakta yang dikembangkan, ada beberapa nara sumber, ada uraian kenapa peristiwa itu terjadi.

Tanggung Jawab Sumber Berita

Contoh menarik dan masih aktual adalah kabar NS, perempuan di Gowa Sulawesi Selatan, yang dua tahun menikah dengan JN dan sudah empat tahun sebelumnya berpacaran, baru mengetahui bahwa JN ternyata sesama perempuan. Kejadian ini terbongkar karena JN yang berkelamin perempuan setelah diperiksa, mau menikah lagi. Calon istrinya yang baru ternyata lebih tahu keperempuanan calon suaminya. Dalam kaitan ini kejadian yang sudah berlangsung enam tahun lalu antara NS dengan JN, tidak menjadi berita, tidak dimedia massakan, kalau tidak dituliskan—atau disiarkan.  Unsur utama pemberitaan tetap data dan fakta tentang pasangan ini sebagai sumber berita. Ditambah institusi terkait, dalam hal ini kepolisian setempat. Bahwa ada uraian mengenai bagaimana NS selama dua tahun berhubungan intim—JN tak buka pakaian seluruhnya atau menggunakan jari, dan bagaimana Kantor Urusan Agama setempat dulu memberi izin pernikahan, adalah pengembangan dari kenapa, atau why.

Penjelasan NS sebagai sumber berita bahwa JN “tidak membuka pakaian seluruhnya dan tidak menggunakan alat kelaminnya ketika berhubungan intim” (Sindo, 30 Juli 2011), sama posisinya dengan Nazaruddin yang dalam persembunyiannya mengaitkan korupsi Wisma Atlet di Palembang atau proyek lain dengan sejumlah nama dalam Partai Demokrat dan atau nama-nama di Komite Pemberantasan Korupsi, KPK. Media meneruskan apa yang diperolehnya, mengungkapkan ulang, dan bukan menghakimi benar atau tidaknya apa yang dikatakan. Sama persis meneruskan apa yang dikatakan NS—N-nya bukan singkatan dari Nazaruddinwati-- Nazaruddin, dan atau ketika ketiga petinggi Partai Demokrat yang pertama menemui di Singapura, yang mengatakan Nazaruddin lagi sakit, dan nanti akan pulang kembali. Selama nara sumbernya jelas disebutkan, begitulah mekanisme dinamis media bekerja. Ketika dipertanyakan apakah “Media Sosial sebagai Sumber Berita Media : Kasus Nazaruddin” *) pertanyaan itu sudah terjawab jauh sebelum Nazaruddin lari atau lahir. Media Sosial yang diasosiakan dengan online, internet dan segala pengembangannya face books, twitter, bbm,   adalah bentuk baru ekspresi dari yang kemudian dijadikan nara sumber. Kemajuan tehnologi komunikasi memungkinkan itu. Bahwa wartawan dituntut mengetahui bobot atau isi atau mengutip bagian mana atau tentang siapa dari Media Sosial, itu sudah dengan sendirinya. Dan sesungguhnyalah dalam kasus Nazaruddin ini yang menjadi sumber berita bukanlah Media Sosial, melainkan Nazaruddin sendiri, bahkan disiarkan secara live.  Artinya tak ada masalah dan tak perlu dipermasalahkan keabsahannya.

Tanggung Jawab Sosial

Kalaupun ada yang kagok, terutama karena kurang disadari bahwa situasi dunia pers sekarang mengalami pergeseran, untuk tidak memakai kata perubahan, setidaknya dibandingkan era Orba—ini tak ada hubungannya dengan nama Anas Orbaningrum. Meskipun tetap saja, tak mengubah tanggung jawab sosial media pers Indonesia.

Pergeseran tanggung jawab sosial media, telah dengan sangat gamblang digambarkan oleh Wilbur Schramm, terutama mengenai hubungan interaktif antar pemerintah- pers- masyarakat. Pada era Orde Baru, media dan pers Indonesia berada dalam tata nilai Authoritarian—meskipun pemerintah menamai sebagai Pers “Penegak” Pancasila. Di mana pemerintah melalui lembaga sensor resmi atau tidak, atau melalui para editor media menentukan warna dan arah pemberitaan. Sehingga terjadi penyeragaman dan makna berbeda dari yang dimaui pemerintah tidak termunculkan. Situasi sekarang barang kali perpaduan antara tata nilai Libertarian, di mana masyarakat diandaikan mampu menjaring dan menyaring informasi, dengan tata nilai Social Responsibility. Untuk yang terakhir ini Schramm menggaris bawahi ciri utamanya yaitu bahwa tidak cukup hanya melaporkan fakta-fakta, melainkan kebenaran di balik fakta-fakta itu juga harus dilaporkan. Inilah tanggung jawab sosial, dan barang kali pula inilah yang sedang menemukan bentuknya di negeri ini. Bentuk interaksi yang masih terus berlangsung antara pemerintah-pers-msyarakat, yang mungkin meluas ke pengertian pasar. Dan juga sekaligus pemilik media yang sangat dominan sebagai penyampai bentuk berita dan atau opini. Inilah yang menjadi warna sekaligus wacana seberapa jauh pemberitaan mengenai Nazaruddin atau NS atau yang lainnya.

Satu hal yang ingin saya ulang, agar menambah pengertian tentang media, adalah proses penyampaiannya sekarang ini terjadi secara sekaligus, serentak, tak membedakan kasta atau pangkat dan peringkat seseorang. “Wahyu” dari langit yang dulu menjadi monopoli individu tertentu atau pemilik akses tertentu, kini tak ada lagi. “Wahyu dari langit” kini bernama satelit, di mana ketika Nazaruddin membela diri diterima secara bersamaan antara presiden, ketua partai atau masyarakat biasa secara luas. Media massa telah memassal dalam arti sebenarnya. Keserentakan ini mengeliminasi tafsiran tunggal apakah yang dikatakan Nazaruddin benar atau tidak benar, berkah atau fitnah, atau dua-duanya, atau bukan keduanya. Kita, dalam pengertian media, sedang berkembang dalam dan melalui proses ini.  Proses di mana menyampaikan fakta saja tidak cukup, melainkan juga harus mengungkap kebenaran di balik fakta tersebut. Sebuah tanggung jawab yang gagah, sekaligus membuat gelisah. Gagah karena pers Indonesia secara keseluruhan berada dalam posisi untuk mengungkapkan kebenaran, yang berarti dituntut lebih berani lagi, sekaligus tetap setia dengan profesinya. Namun juga membuat gelisah, karena ketika mengungkapkan kebenaran, berarti juga menyingkapkan adanya ketidak-benaran, yang bergerak ke berbagai arah.

Kebenaran bisa disampaikan melalui berita, juga kalau kita ingin menyembunyikan atau menghancurkan. (*)

(Catatan: Arswendo Atmowiloto menyampaikan makalah ini dalam diskusi dan berbuka puasa bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bertema Bedah Kasus Pemberitaan Nazaruddin melalui Media Jejaring Sosial di Aula TVRI, Jakarta, 2 Agustus 2011)