Kamis, 19 September 2019

Wartawan Desak Polisi Pakai UU Pers

Puluhan wartawan Surabaya menggelar aksi menuntut Polda Jatim menggunakan UU Pers dalam menuntaskan kasus pemukulan rekannya saat bertugas, Rabu (25/5/2011)

Puluhan wartawan Surabaya menggelar aksi menuntut Polda Jatim menggunakan UU Pers dalam menuntaskan kasus pemukulan rekannya saat bertugas, Rabu (25/5/2011) 

SURABAYA, KOMPAS.com — Puluhan elemen wartawan Surabaya menggelar aksi di depan Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur, Rabu (25/5/2011). Mereka mendesak polisi menggunakan Undang-Undang Pers dalam menuntaskan kasus pemukulan terhadap beberapa wartawan saat meliput kegiatan Falun Dafa, awal Mei lalu.

Kuasa hukum korban wartawan pelapor, Lukman Rozak dan Septa Rudianto, dari LBH Pers menemukan fakta, polisi menggunakan Pasal 170 jo Pasal 351 KUHP tentang dugaan tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan dan penganiayaan dalam menyidik kasus pemukulan.

"Karena korban tengah menjalankan tugas jurnalistik, yang harus digunakan adalah UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai aturan hukum yang bersifat khusus," kata juru bicara aksi, Andreas Wicaksono.

Namun, menurut dia, pihak kepolisian melalui Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Rahmat Mulyana pernah menyatakan menolak menggunakan UU Pers karena akan berdampak negatif terhadap hubungan baik polisi dan wartawan.

Pernyataan resmi polisi itu sangat disayangkan pihak LBH Pers, karena selain membuat penyidikan semakin kabur dan tidak transparan, juga akan memengaruhi tindakan penyidik dalam menjalankan perintah atasan.

"Jika polisi ingin memperbaiki hubungan dengan wartawan, seharusnya menggunakan aturan hukum yang jelas dan tegas dalam melindungi kerja wartawan, bukan mencari alasan untuk menghindar," ungkap Andreas.

Wartawan juga memandang proses hukum yang dilakukan sangat lamban. Sejauh ini pemeriksaan baru dilakukan terhadap tiga saksi korban. Pemeriksaan terhadap saksi, menurut Andreas, masih akan berlangsung hingga pekan depan dan belum juga menetapkan tersangka.

Selain mendesak polisi menggunakan UU Pers, puluhan wartawan yang tergabung dalam Aliansi Wartawan Radio Indonesia (Alwari), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Pewarta Foto Indonesia (PFI) itu juga meminta polisi berlaku profesional dan transparan dalam memberikan informasi terkait kasus pemukulan itu, terlebih pada penetapan para tersangka. Mereka pun meminta Dewan Pers mendesak Polda Jatim menggunakan UU Pers dalam menyelesaikan kasus pemukulan terhadap rekannya itu. ( Glori K. Wadrianto)