Sabtu, 23 November 2019

Dewan Pers Apresiasi Swasta Bantu NTT

Kupang, 9/2 (ANTARA) - Ketua Dewan Pers Prof Dr Bagir Manan, SH.MCL mengapresiasi pihak swasta melalui pemerintah pusat yang telah memberi modal sebesar Rp6,6 triliun untuk membantu percepatan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Bantuan tersebut perlu diapresiasi sebagai bentuk perhatian swasta dan pemerintah terhadap masyarakat yang masih terbelenggu dengan kemiskinan dan keterbelakangan," kata Bagir Manan di Kupang, Rabu.

Prof Bagir Manan mengatakan hal itu ketika memberi kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, NTT. Kuliah umum tersebut dengan topik "Demokrasi dan Pers Indonesia".
Hanya saja, perlu juga dibarengi kontrol yang ketat oleh semua elemen masyarakat termasuk pers agar pemanfaatannya bisa maksimal dan membawa perubahan menuju kesejahteraan, katanya.

"Agar kontrol ini maksimal, maka Pers harus diberi kebebasan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemberi informasi yang baik dan benar oleh berbagai pihak termasuk pemerintah sebagai mitra dalam melakukan peliputan," katanya.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Agung ini, esensi dari demokrasi itu adalah partispasi politik, kebebasan menyatakan pendapat dan kesejahteraan sosial bersama.

"Untuk mencapai kesejahteraan bersama itu maka demokrasi jangan hanya sekedar sebagai sarana politik atau fenomena politik, tetapi harus menjadi sarana sosial, ekonomi bahkan sarana budaya," katanya.

Prof Bagir Manan saat itu didampingi Sekjen Dewan Pers, Pembantu Rektor Bidang Akdemik Undana Kupang Dr David BW Pandie dan Dekan Fakultas Hukum Undana Sukardan Aloysius ini.

Dia mengatakan, para "Founding Fathers" atau pendiri bangsa dan negara Indonesia merdeka, telah menghayati dimensi-dimensi demokrasi yang disebut sarana sosial, ekonomi bahkan sarana budaya.

"Bung Karno keluar dengan sebutan "politieke-economshe democratie", sementara Bung Hatta dengan sebutan Demokrasi sosial atau kolektivisme yang memadukan antara demokrasi politik dan ekonomi," katanya.

Artinya, kata Prof Bagir Manan, demokrasi tidak lagi sekedar kebebasan dan keterbukaan, tetapi demokrasi untuk kesejahteran (welfare demokracy).

Dalam konteks kesejahteraan, kata Prof Bagir Manan, apa yang telah dilakukan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu mendengarkan pemaparan langsung Gubernur NTT Frans Lebu Raya baik dalam rapat kebinet di Jakarta maupun pada kesempatan Hari Pers Nasional 2011 di Kupang, merupakan tindakan untuk mensejahterakan masyarakat, termasuk insan Pers. (*)