Jumat, 15 November 2019

Dukungan Pers terhadap Propinsi Kepulauan

KUPANG, PosKupang.Com -- PERJUANGAN  pengakuan  tujuh propinsi sebagai propinsi kepulauan perlu didukung dan disambut positif oleh masyarakat di wilayah tujuh propinsi kepulauan di Indonesia. Ketujuh propinsi tersebut, yakni Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Propinsi Maluku, Propinsi Maluku Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Propinsi Bangka Belitung dan Propinsi Riau.

Dalam rangkaian Hari Pers Nasional tahun 2011 di Kupang, insan pers mengumandangkan dukungannya terhadap perjuangan dan keinginan ketujuh propinsi tersebut. Sikap para insan pers itu dinyatakan saat  Konvensi Pers bertajuk Daerah Kepulauan yang dilangsungkan di Oriental Hall, Kupang, Selasa (8/2/2011).

 

Dengan suara-suara dukungan tersebut diharapkan pemerintah pusat bersama DPR bisa melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tentang pemerintah daerah ini perlu dipertegas kembali dan diperjelas lagi soal pengaturan tentang daerah khusus, dan juga tentang daerah istimewa dengan memasukkan daerah kepulauan sebagai salah satu wujud pemerintahan daerah.

Insan pers juga mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memperkuat status hukum dan memperjelas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat khusus  dengan  segera membentuk dan menetapkan Undang-Undang Daerah Kepulauan.

Kita pun salut karena di sela-sela rangkaian Hari Pers Nasional ke 65 Tahun 2011  yang dipusatkan di Kota Kupang, Ibukota Propinsi NTT yang juga salah satu propinsi yang memiliki  ratusan pulau ini,  para wartawan mengumandangkan pernyataan dukungannya terhadap pengakuan propinsi kepulauan tersebut.

Dan kita pun boleh merasa lega karena Konvensi Pers tentang Daerah Kepulauan ini mendapat sambutan positif dari Ketua DPR RI, Marzuki Alie

Dan ada pernyataan positif yang meluncur dari Ketua DPR RI, Marzuki Alie bahwa  jika Rancangan Undang- Undang Daerah Kepualuan telah diserahkan kepada DPR pada tahun 2011 ini maka DPR akan membahasnya untuk diundangkan.

Pernyataan ini sangat menyejukkan karena secara riil Propinsi NTT dan enam propinsi lainnya, memang merupakan propinsi kepulauan. Tinggal dilegitimasi saja melalui aturan sehingga dampak yang akan timbul nanti, antara lain kebijakan anggaran dari pusat, bisa dimaksimalkan untuk mengoptimalkan potensi-potensi  kekayaan alam di laut. Jika sudah terbit regulasi atau peraturan perundangan yang mengatur tentang tujuh propinsi ini sebagai propinsi kepulauan, maka dengan sendirinya kebijakan pembangunan yang akan dituangkan dalam kebijakan anggaran baik melalui APBN maupun APBD, bahkan melalui sumber dana lainnya, akan lebih memadai. Dengan begitu, potensi- potensi alam akan digarap dengan lebih maksimal untuk memajukan masyarakat.

Khusus NTT, daerah dengan musim kering yang jauh lebih lama dari musim hujan, sangat mempengaruhi fokus "pembangunan di darat" seperti pembangunan sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Padahal wilayah ini memiliki daerah perairan yang begitu luas, lebih luas dari wilayah darat. Artinya "lahan" di laut, potensi di laut begitu besar belum disentuh selama ini.

Dengan diakuinya sebagai propinsi kepulauan nanti -- yang tentu saja didukung alokasi anggaran yang lebih memadai-- maka "lahan tidur" di laut bisa digarap secara optimal lagi.

Kenyataan selama ini, wilayah pesisir pantai yang dihuni kaum nelayan, adalah kelompok masyarakat yang tingkat ekonominya masih rendah. Dengan menjadi propinsi kepulauan, maka fokus pembangunan bisa diarahkan secara lebih intensif ke laut.

Itu bukan berarti selama ini potensi laut belum diberdayakan. Sudah beragam program dilahirkan untuk mengoptimalkan potensi kelautan seperi Gemala (gerakan masuk laut), namun itu belum cukup dan belum ditunjang dengan dana yang memadai. Dengan menjadi propinsi kepulauan, NTT bisa "membebaskan" begitu banyak warga di pesisir pantai yang selama ini masih hidup di bawah garis kemiskinan. Juga menarik banyak petani untuk "berkebun" di laut yang lebih menjanjikan masa depan, ketimbang bertani di darat yang hanya berharap pada kemurahan alam. Semoga. *