Kamis, 21 November 2019

Presiden Hadiri Acara Puncak HPN Kupang

KUPANG, Pos-Kupang.Com --  Ketika menyampaikan pidato pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di aula El Tari-Kupang, Rabu (9/2/2011), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, jika ada kelompok atau organisasi masyarakat melakukan atau menganjurkan tindak kekerasan, maka aparat keamanan harus membubarkannya sesuai aturan hukum dan etika demokrasi.

"Bila ada kelompok dan organisasi resmi yang selama ini terus melakukan aksi kekerasan, maka para penegak hukum perlu mencari jalan yang sah dan legal, bila perlu untuk pembubaran," tegas Presiden.

Presiden mengatakan, tidak boleh ada ruang dan peluang bagi aksi kekerasan sehingga setiap potensi timbulnya kekerasan dan ketegangan sosial bisa diredam.

"Meski dalam negara demokrasi kita menjunjung kebebasan berbicara dan berkumpul, tapi mari kita sadari, kita tidak boleh berikan ruang dan toleransi atas pidato dan seruan di depan publik untuk ajakan melakukan tindakan kekerasan dan bahkan pembunuhan pada pihak mana pun," kata Presiden.

 

Presiden menilai kejadian di Pandeglang dan Temanggung bisa diatasi bila semua pihak memiliki kepedulian untuk mencegahnya sejak dini.

"Keyakinan itu dikaitkan jika kita semua peduli dan berkomitmen menjaga kerukunan dan toleransi, bukan hanya di mulut, termasuk bimbingan pemuka agama dan tokoh masyarakat," katanya.

"Jika para pimpinan daerah di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten/kota, saya katakan itu, karena mereka ikuti kehidupan masyarakat sehari-hari, bekerja untuk mencegah benturan, maka bisa berjalan baik," tamba Presiden.

Menurut Presiden, semua peristiwa itu bisa dicegah bila aparat keamanan proaktif, cepat, dan tepat untuk mencegah dan mengatasi. Peristiwa itu bisa dicegah kalau semua unsur pemerintah, baik ketua RT/RW, kepala desa, camat, lurah, pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah propinsi, bekerja sama dengan aparat Polri dan komando teritorial untuk mengantisipasi kejadian itu. 

"Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, tidak ada wilayah yang tidak ada kepala desa atau camat. Semua ada pemerintahan. Mereka harus bekerja melindungi dan mengayomi masyarakat.  Jika semua unsur pemerintah bekerja maksimal, kejadian di Temanggung dapat dicegah," katanya.

Atas kekerasan yang terjadi, Presiden menegaskan agar Polri berani mengungkap dan menangkap pelaku dan juga pimpinan aksi anarkis tersebut.

Bagi kalangan pers, Presiden meminta agar memiliki garis yang sama dengan pemerintah terkait keinginan untuk menjaga harmoni dan kerukunan antarumat beragama.

Presiden juga mengharapkan dukungan dan kerja sama pers dengan cara peliputan dan pemberitaan yang segaris dengan upaya pemerintah memperkokoh kerukunan dan toleransi.

Pada ssat menyampaikan sambutan pada peringatan HPN di aula El Tari Kupang, Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya juga menyinggung tentang kerukunan hidup beragama. Gubernur mengharapkan toleransi antarumat beragama yang tumbuh dan terpelihara di NTT terwujud juga di daerah lain.  (aca/gem/ira/ant)