Sabtu, 23 November 2019

Insan Pers Dukung Propinsi Kepulauan

KUPANG, POS KUPANG. com -- Insan Pers  Indonesia mendukung pemberlakuan khusus terhadap propinsi-propinsi kepulauan  dalam bingkai Negara Kesatuan  Republik Indonesia (NKRI).

Dukungan itu tertuang  dalam pernyataan sikap insan pers yang dikeluarkan di Kupang, Selasa (8/2/2011), setelah mengikuti Konvensi Pers tentang Daerah Kepulauan di Oriental Hall, Kupang.

Dalam pernyataan itu, insan pers mendesak pemerintah RI segera memperkuat status dan posisi daerah-daerah kepulauan sebagai daerah khusus dalam kerangka NKRI.

Insan pers mengharapkan, dalam melakukan revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dipertegas dan diperjelas pengaturan tentang daerah khusus dan daerah istimewa dengan memasukkan daerah kepulauan sebagai salah satu wujud pemerintahan daerah dimaksud serta mengatur hubungan pemerintah dengan pemerintah daerah secara khusus dalam intervensi terhadap daerah-daerah khusus dan istimewa tersebut.

Insan pers juga mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memperkuat status hukum dan memperjelas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat khusus  dengan  segera membentuk dan menetapkan Undang-Undang Daerah Kepulauan.

Sebelumnya, wartawan dari tujuh propinsi kepulauan, yaitu NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau, mengumandangkan pernyataan yang sama. Wartawan propinsi kepulauan ini mengharapkan dukungan wartawan nasional  terhadap perjuangan  pengakuan  propinsi kepulauan bagi tujuh propinsi ini. 

Ketua DPR RI, Marzuki Alie mengatakan, jika Rancangan Undang-Undang-nya telah diserahkan kepada DPR, tahun 2011 ini DPR akan membahasnya untuk diundangkan. Dirinya sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo,  untuk menyediakan anggaran untuk pembahasan RUU tentang perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Dipacu oleh moderator Primus Dorimulu, Marzuki menyatakan, pihaknya sedang menunggu draf RUU itu. "DPR gampang, sejauh argumentasi dan lain-lainnya bagus, kita dukung," katanya.

Aviana Salean, yang mewakili Gubernur NTT dalam forum itu, mengatakan, draf RUU propinsi kepulauan yang dirumuskan Badan Kerjasama Tujuh Propinsi Kepulauan sudah rampung. Tujuh gubernur  dan ketua DPRD propinsi kepulauan akan bertemu Presiden untuk menyampaikan itu lalu diserahkan untuk diteruskan ke DPR dan dibahas.

Marzuki menyambut baik kabar yang disampaikan Aviana. Menurut Marzuki, potensi lokal perlu mendapat perhatian lebih, termasuk memberikan kekhususan kepada daerah-daerah tertinggal seperti NTT. Marzuki mengharapkan daerah mampu mengelola potensi yang dimiliki agar berarti  bagi dirinya. Di Kupang, katanya, ada Semen Kupang, tapi macet, sedangkan di daerah  lain berkembang pesat.   

Bagi Marzuki, hal ini perlu dikaji secara khusus. Apakah perangkat UU yang kurang cukup, kurang memberi ruang yang lebih bagi daerah-daerah seperti NTT. "Saya bangga dengan gubernur yang mampu melihat peluang-peluang yang ada untuk dikembangkan. Masalahnya pengakuan undang-undang sehingga distribusi anggaran juga belum berjalan adil. Ini yang perlu dipikirkan agar ke depan distribusi  anggarannya berlaku adil sampai di NTT," kata Marzuki.

Marzuki menjelaskan, distribusi anggaran hanya mengacu pada luas daratan dan jumlah penduduk. Postur APBN saat ini, katanya, 90 persen habis untuk yang wajib, sedangkan yang kurang wajib hanya 10 persen.

Untuk itu, katanya, tahun 2011 DPR prioritas  bahas RUU Propinsi Kepulauan agar ke depan distribusi APBN memperhitungkan luas lautan. Misalnya NTT yang disebutkan 70 persen luas lautan dan 30 persen luas daratan bisa diperhitungkan dalam postur APBN.   Saat ini  ada 33 propinsi rebutan postur  APBN yang 90 persen untuk urusan wajib.

Sementara Direktur Utama PLN, Dahlan Iskan memaparkan program kelistrikan yang berbasis daerah kepulauan. Dia menjelaskan, di NTT baru 30 persen rumah  penduduk yang berlistrik. Jika setiap tahun naik 2 persen, maka 20 tahun lagi baru NTT sama dengan kondisi Jawa saat ini, jika ditangani dengan cara biasa. Untuk itu, dirinya akan menangani dengan cara luar biasa. Targetnya tahun 2011 ini, 70 persen rasio elektrifikasi atau rumah  yang berlistrik.

Dahlan optimistis hal itu tercapai karena sudah dilakukan uji coba di beberapa wilayah seperti Sulawesi Utara. PLN mendukung  propinsi kepulauan dengan energi terbarukan (ramah lingkungan, murah dan mudah terjangkau).

Untuk NTT, katanya, energi terbarukan menggunakan tenaga surya akan dimulai di  Sumba. Sumba dengan sebaran penduduk yang jarang sulit terlayani dengan sistem instalasi. Energi terbarukan dengan tenaga surya ini mudah dipasang, bahkan lampunya bisa dicopot dan dibawa ke mana-mana. Jika ada pesta, warga mengumpulkan lampu-lampu itu untuk penerangan.

Untuk mendukung kemajuan pembangunan, dirinya sudah mengupayakan adanya perusahaan yang bisa  merakit televisi yang dihidupkan dengan listrik tenaga surya. Selain Sumba, listrik tanaga surya juga diberikan untuk Pulau Komodo. Sedangkan Pulau Flores diupayakan 100 persen tanpa batubara dan PLTD sebelum Natal tahun ini. Tahun ini, katanya, semua diupayakan dengan listrik tenaga panas bumi dan PLTM.

Untuk Alor, sebagian  tenaga surya dan sebagian PLTD, mengingat karakteristik daerahnya. Sabu dan Rote juga  akan diupayakan peningkatan pelayanan sehingga kebutuhan akan listrik dapat dilayani 24 jam. Selama ini di Sabu PLN baru melayani aliran pada pukul 18.00 Wita atau jam 6 sore.

Untuk wilayah Timor barat, kata Dahlan, juga 100 persen rampung tahun ini. "Ini tekad kami," katanya.

Sedangkan Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tanjung menyarankan propinsi kepulauan menjual wisata bahari untuk menggenjot PAD. Budaya penduduk (varian species), baik binatang maupun tumbuh-tumbuhan, harus dikemas lebih menarik, antara potensi ikan dan garam. NTT punya potensi  garam, tapi Indonesia  mengimpor 2 juta ton/tahun. "Ini ironi," kata Chairul.(gem/ade)