Selasa, 12 November 2019

Kode Etik Jurnalistik Sering Dilanggar

KUPANG, POS KUPANG. com -- Pers (wartawan) sering melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik. Adapun bentuk pelanggaran, yakni berita tidak berimbang, berpihak, tidak ada verifikasi dan menghakimi.

Selain itu, mencampurkan fakta dan opini, data tidak akurat, keterangan sumber berbeda dengan yang dikutip di dalam berita, sumber berita tidak kredibel serta berita mengandung muatan kekerasan.

Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers pada Dewan Pers, Agus Sudibyo, S.Ip menegaskan hal ini dalam workshop peningkatan profesionalitas wartawan daerah di Hotel Sasando, Senin (7/2/2011). Sudibyo berbicara tentang problematika penegakan etika dan profesionalisme media.

 

Workshop diselenggarakan Dewan Pers, dengan keynote speaker, Ketua Dewan Pers, Prof. DR. Bagir Manan, MA, MCL, tentang perusahaan pers dari perspektif hukum.

Pemateri lainnya, Wina Armada Sukardi (Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers); Ir Muhammad Ridhlo 'Eisy, MBA (Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers) dan Ir. Zulfiani Lubis (Ketua Komisi Pelatihan dan Pendidikan Dewan Pers). Bertindak sebagai moderator, Bekti Nugroho.

Pelanggaran kode etik jurnalitsik juga terlihat dari pengaduan yang diterima Dewan Pers. Menurut Sudibyo, dalam tahun 2010, ada 512 kasus pengaduan, terdiri dari 121 pengaduan langsung dan 391 tembusan. Dari jumlah kasus itu, daerah pengaduan tertinggi yakni DKI Jakarta dengan 68 kasus. NTT hanya dua kasus pengaduan.

"Delapan puluh persen dari kasus yang ditangani/mediasi Dewan Pers, berakhir dengan keputusan bahwa media melakukan pelanggaran kode etik. Sembilan puluh persen keputusan/rekomendasi dewan pers dipatuhi oleh media yang bersangkutan," tegas Sudibyo.

Menurutnya, banyaknya pengaduan memiliki dua arti, yaitu  meningkatnya kepercayaan terhadap Dewan Pers dan buruknya kualitas jurnalisme.

Wina Armada Sukardi mengatakan, tugas utama Dewan Pers adalah mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers. "Masih banyak masyarakat, bahkan wartawan yang belum mengetahui tugas dan fungsi Dewan Pers," katanya.

Muhammad Ridlo 'Eisy yang berbicara tentang standar kompetensi wartawan, mengatakan, diperlukan wartawan yang kompeten.

Uni Zulfiani Lubis dengan materi meliput konflik dengan perspektif gender, mengingatkan, wartawan yang meliput berita konflik harus mendinginkan suasana dan jangan menjadi kompor atau provokator melalui berita.

Uni mengatakan, sebelum membuat laporan mengenai konflik , ada beberapa hal yang harus diperhatikan misalnya mencari tahu akar permasalahan. "Mungkin kita akan butuh waktu sedikit lebih banyak tetapi dengan mengetahui akar permasalahan maka liputan kita akan objektif. Cover both side juga tidak cukup dalam liputan konflik bahkan seringkali menunjukan perbedaan semakin besar. Harusnya cover all side," ujarnya.

Uni juga meminta agar sebelum menulis berita, wartawan bisa memikirkan dampak bagi pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, harus berhati-hati dalam memilih kalimat serta upayakan mencari persamaan yang bisa mempersatukan. (ira)