Kamis, 19 September 2019

Petisi Rakyat Timor Barat untuk Presiden SBY

KUPANG, POS KUPANG. com -- Sejumlah elemen masyarakat Timor Barat, Nusa Tenggara Timur, Minggu, menandatangani sebuah petisi jelang kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2011. Petisi itu terkait belum tuntasnya penyelesaian masalah pencemaran Laut Timor akibat tumpahan minyak dari sumur Montara pada 21 Agustus 2009.
   
"Petisi ini akan kami serahkan kepada Presiden SBY saat berkunjung ke Kupang menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke-65 di ibu kota Provinsi NTT pada 9 Februari 2011," kata penggagas petisi tersebut Ferdi Tanoni yang juga Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) kepada pers di Kupang, Minggu, usai penandatangan petisi tersebut.
   
Petisi itu antara lain ditandatangani kelompok nelayan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Tradisional Laut Timor (Antralamor) pimpinan Haji Mustafa, Ketua MUI NTT H Abdul Kadir Makarim, Antropolog yang juga rohaniawan Katolik Pater Dr Gregorius Neonbasu SVD, serta sejumlah dosen dari Universitas Nusa Cendana dan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

 Frans Dj Tulung SH yang membacakan naskah petisi tersebut mengatakan bencana tumpahan minyak di Laut Timor akibat meledaknya sumur minyak Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor pada 21 Agustus 2009, terkesan kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat maupun NTT.

"Bencana kemanusiaan terbesar di abad ini, terkesan dibiarkan begitu saja padahal para petani rumput laut dan nelayan yang bermukim di sepanjang pantai selatan dan utara Pulau Timor, Rote Ndao, Sabu, Alor, Sumba dan Flores serta Lembata tidak lagi membudidayakan rumput laut, karena wilayah perairan budidaya sudah terkontaminasi dengan minyak," katanya.
   
Sementara, lebih dari 10.000 nelayan tradisional yang tergabung dalam Antralamor juga tidak lagi mencari ikan di Laut Timor sebagai sumber penghidupan mereka selama ini, karena wilayah perairan tersebut sudah tercemar minyak serta zat beracun dispersant yang disemprotkan untuk menenggelamkan minyak ke dasar laut.
   
"Kami harus 'gigit jari' menerima realitas tersebut, karena ladang kehidupan kami sudah tercemar minyak serta zat beracun yang bersumber dari Montara," kata Ketua Antralamor Haji Mustafa.
   
Atas dasar itu, tambah Ferdi Tanoni yang juga pemerhati masalah Laut Timor, berbagai elemen masyarakat NTT memandang penting untuk mengeluarkan sebuah petisi dan tuntutan penyelesaian bencana Montara di Laut Timor kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera mengambil tindakan.
   
Tanoni menguraikan tumpahan minyak disertai zat timah hitam bercampur bubuk kimia dispersant jenis "Conexit 9500" itu merupakan zat beracun yang telah dilarang penggunaannya di berbagai negara Eropa dan Amerika Serikat.
   
Penggunaan zat beracun itu akan mengancam kesehatan lebih dari 2.000 masyarakat NTT yang mengkonsumsi ikan dan biota laut lainnya dari Laut Timor yang sudah terkontaminasi dengan minyak mentah, zat timah hitam dan bubuk kimia dispersant jenis "Corexit 9500".
   
Selain itu, puluhan bahkan ratusan ribu masyarakat NTT yang berdomisili di sepanjang pantai selatan dan utara Pulau Timor, Rote Ndao, Sabu Raijua, Alor, Sumba dan Flores serta Lembata, tak lagi membudidayakan rumput laut yang dilukiskan sebagai "emas hijau", karena wilayah perairan budidaya sudah terkontaminasi dengan minyak mentah, zat timah hitam dan bubuk kimia dispersant yang bersumber dari ladang minyak Montara.
   
"Kita bercermin pada pengalaman kejadian yang terjadi di Laut Alaska, Amerika Serikat yang dikenal dengan 'Exxon Valdez Oil Spill 1989' yang hingga saat ini sudah 21 tahun belum juga mampu memulihkan keadaan lingkungan perairan di sana," kata Tanoni mencontohkan.
   
Petisi dan tuntutan tersebut mendesak Presiden SBY untuk menghentikan langkah dan upaya Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (PKDTML) dan tim advokasinya yang sudah kehilangan kepercayaan untuk membawa kasus ini ke Pengadilan Internasional.
   
Atas dasar itu, Presiden SBY diharapkan dapat memberikan mandat kepada YPTB untuk memimpin sebuah tim advokasi baru (independen) yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan tetap berpedoman pada Hasil dan Rekomendasi Komisi Penyelidik Montara sesuai dengan sistem hukum, aturan dan Undang-Undang yang berlaku di Australia.
   
YPTB telah mengajukan pengaduan disertai bukti pencemaran kepada Komisi Penyelidik Montara di Australia, dan merupakan satu-satunya lembaga dari Indonesia yang diakui di Australia telah mengajukan pengaduan secara resmi dan diterima serta dicatat dalam Hasil dan Laporan Komisi Penyelidik Montara bentukan pemerintah Federal Australia yang diumumkan secara resmi oleh Pemerintah Federal Australia pada 24 Nopember 2010 lalu. (ant)