Rabu, 18 September 2019

Aniaya Wartawan, Perwira TNI Divonis 10 Bulan Penjara

Banda Aceh  (ANTARA News) - Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) I-01 Banda Aceh menjatuhkan vonis kepada Lettu (Inf) Faizal Amin, mantan Pasi Intel Kodim 0115 Simeulue, dengan hukuman 10 bulan penjara, karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan terhadap wartawan harian lokal Ahmadi.

Ketua Majelis Hakim Mayor (CHK) Waluyo SH saat membacakan amar putusan, Kamis, mengatakan terdakwa terbukti bersalah telah melakukan pengrusakan barang milik orang lain dan penganiayaan terhadap orang lain yang melanggar pasal 406 (1) KUHP dan pasal 351 (1) KUHP.

 

Vonis ini sesuai dengan tuntutan yang dibacakan oleh oditur militer pada sidang sebelumnya.

"Majelis hakim sepakat dengan oditur yang menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan pengrusakan barang milik orang lain dan memutuskan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 10 bulan," ujarnya.

Dalam amar putusannya Majelis hakim Pengadilan Militer menyatakan Faizal Amin terbukti menganiaya dan merusak laptop serta ponsel milik Ahmadi di lapangan tembak Makodim Simeulue pada 21 Mei 2010.

Sebelum menganiaya korban, terdakwa menyuruh anak buahnya menjemput Ahmadi dan membawanya ke kantor terdakwa.

Kejadian dipicu dari pemberitaan Ahmadi di Harian Aceh tentang pembalakan liar di hutan Serafon Kecamatan Alafan, Simeulue. Terdakwa marah karena dalam pemberitaan, kasus itu diduga melibatkan oknum TNI di Kodim setempat.

Sementara itu, kuasa hukum Ahmadi, Alhamda SH dari LBH Banda Aceh menyatakan setidaknya putusan majelis hakim sudah mengakomodir rasa keadilan terhadap korban, yakni Ahmadi.

"Kita hormati putusan majelis hakim ini karena institusi ini memang punya kewenangan tersendiri, dan putusan yang diberikan tadi sesuai dengan tuntutan oditur, dan ini menunjukkan bahwa ini sudah seusai dan tidak lebih kecil dari tuntutan," ujar Alhamda.

Dengan adanya putusan pengadilan ini, tambah Alhamda, ini menunjukkan hal positif dalam proses penegakan hukum di Aceh saat ini, di mana meski pelaku adalah seorang prajurit tapi dia tetap mendapat ganjaran atas kesalahan yang diperbuatnya.

"Dan tentu kami berharap tidak ada lagi tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap pewarta, baik itu aparat TNI, Polri ataupun aparat pemerintahan, karena masalah pemberitaan, dan jika terjadi kesalahan pemberitaan ada jalur penyelesaian sesuai dengan undang-undang pers," katanya. (*)