Rabu, 20 November 2019

50 % Wartawan Belum Baca KEJ

Persatuan Wartawan Indonesia

Zulfiani Lubis (ANTv) 

Banda Aceh (ANTARA News) - Sekira 50 persen wartawan berbagai media di Indonesia diyakini belum membaca Kode Etik Jurnalisatik (KEJ) yang merupakan kesepakatan bersama dalam organisasi profesi tersebut.

"Padahal, perlindungan terbaik bagi wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya ada di Undang Undang (UU) No.40/1999 tentang Pers dan KEJ," kata anggota Dewan Pers periode 2010-2013,  Zulfiani Lubis, di Banda Aceh, Kamis.

Di sela-sela diskusi bertema "Proteksi kemerdekaan Pers Dalam Konstitusi", ia menyatakan Dewan Pers berupaya melakukan berbagai langkah sosialisasi untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya dipahami KEJ bagi wartawan Indonesia.

 "Kami berharap agar wartawan Indonesia, khususnya di Aceh membaca dan memahami KEJ. Karena hampir setiap hari kita melanggar aturan itu (KEJ)," katanya pada acara yang juga dihadirkan pakar hukum Universitas Trisaksi Dr. Yenti Garnasih itu.

Ia mencontohkan, dalam kode etik telah ada larangan agar wartawan tidak boleh mewawancarai anak di bawah umur jika tanpa didampingi orang tuanya.

"Tapi, apa yang kita saksikan hari ini, banyak wartawan yang tidak memperhatikan rambu-rambu dalam peliputan, meski semuanya telah jelas diatur dalam kode etik jurnalistik," katanya.

Zulfiani juga menyebutkan dalam pengungkapan kasus korupsi, misalnya juga berpotensi mengancam kemerdekaan pers.

"Artinya, ada kerisauan eksekutif dan legislatif dalam melihat perkembangan pemberitaan media yang gencar atas kasus-kasus korupsi," jelasnya.

Zulfiani di depan wartawan yang bertugas di Aceh itu menilai bahwa selama 12 tahun reformasi kemerdekaan pers, maka ancaman atas kemerdekaan pers di Indonesia masih ada.

"Data dari LBH Pers menyebutkan bahwa sekitar 40 persen dari 52 kasus kekerasan kepada wartawan berasal dari aparat TNI/Polri, sedangkan ancaman lain dari komunal, politisi, kalangan dunia bisnis termasuk pemilik media," katanya menyebutkan.

Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) menyebutkan periode Nopember 2008-2009, terjadi 11 kasus kekerasan menimpa wartawan di wilayah Sumatera Utara (Sumut).

"Dalam UU Pers No.40/1999, melarang siapa pun yang menghalang-halangi upaya wartawan untuk mendapatkan informasi publik dengan ancaman hukuman kurung lima tahun penjara," kata dia. (*)