Rabu, 18 September 2019

Awasi Pers Lewat Media Watch

Kendari (ANTARA News) - Undang-Undang Pers memberi hak kepada masyarakat untuk ikut berperan mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.

UU 40 Tahun 1999 tentang pers tersebut membuka peluang kepada masyarakat untuk melaksanakan peran sertanya melalui lembaga atau organisasi seperti media watch atau pemantau media," kata Ketua PWI Cabang Jakarta, Kamsul Hasan, Kamis.

Lembaga tersebut bisa menjadi sarana "pengawas" bagi terlaksananya fungsi-fungsi jurnalistik secara benar, katanya pada Seminar Media Literacy bertema "Mendorong Masyarakat Cerdas Memahami Media" di Kendari.


Kamsul Hasan mengatakan, kegiatan media watch ini dapat memantau dan melaporkan analisa mengenai pelanggaran hukum dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers.

"Selain itu, dapat mengingatkan kepada pers atas pelanggaran hukum dan etika, dapat juga menjadi kepanjangan tangan Dewan Pers yang jumlah anggotanya sangat terbatas dengan lingkup kerja yang luas," katanya.

Ia mengatakan agar peran serta masyarakat melalui media watch bisa efektif dan berada pada relnya, harus terlebih dahulu diberikan pelatihan tentang peran dan fungsi serta maksud tujuan dibentuknya lembaga itu.

Kamsul menambahkan, media watch harus mampu membedakan pengawasan terhadap pers dan media pada umumnya sehingga temuan media watch yang bukan produk jurnalistik bisa pula diberikan kepada instansi lain seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atau bahkan kepada pemerintah.

Terkait dengan maraknya berbagai situs yang dikelola orang per orang atau kelompok yang tak memiliki badan hukum yang jelas dan mengaku sebagai media dan memposisikan diri sebagai wartawan, Kamsul menegaskan hal itu melanggar undang-undang.

"Terhadap mereka tidak ada perlindungan hukum sebagaimana layaknya lembaga pers yang diakui, dan tidak mendapatkan jaminan kemerdekaan pers seperti mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi," ujar Kamsul.

Seminar ini dihadiri oleh sejumlah kalangan humas dari berbagai instansi, di lingkungan pemerintahan dan unsur kepolisian. (*)