Kamis, 19 September 2019

95 % Media Pro-Cicak

Persatuan Wartawan IndonesiaPersatuan Wartawan Indonesia

Gambir (Warta Kota) - Sekitar 95% media berpihak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus perseteruan KPK dengan lembaga Kepolisian RI yang lebih dikenal dengan kasus Cicak vs Buaya. Penilaian itu disampaikan Prof Dr Tjipta Lesmana, guru besar ilmu komunikasi Universitas Pelita Harapan (UPH) dalam Bedah Kasus Kode Etik Jurnalistik PWI di PWI Pusat, Kebon Sirih, Selasa.

Pembicara lain dalam acara yang dimaksudkan sebagai introspeksi kalangan pers atas pemberitaan media, adalah Kadiv Humas Polri Irjen Pol Nanan Sukarna, Pemred LKBN ANTARA Syaiful Hadi.

 

Menurut Tijpta Lesmana, keberpihakan ini bertentangan dengan keharusan media untuk menyampaikan berita secara obyektif sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Media bukannya tidak tahu soal kode etik itu, tetapi media merasa harus berpihak kepada kebenaran dan keadilan.

Kalau ditelusuri, sikap media ini bermula dari apresiasi publik atas lembaga KPK yang dianggap berprestasi dalam memberantas korupsi sehingga tidak ada yang tidak tersentuh, petinggi negara seperti anggota parlemen, mantan menteri, jenderal polisi, masuk bui. Sementara citra polisi tidak begitu baik. Maka, ketika dua lembaga ini berseteru, pers berpihak pada masyarakat yang pro KPK, karena menganggap Polri ingin merusak keberhasilan KPK.

Nanan Sukarna mengatakan, kontrol pers atas kinerja Polri justru dibutuhkan sebagai masukan agar lembaga ini bisa berjalan sesuai harapan masyarakat. "Kami hanya berharap teman-teman pers berada dalam koridor kode etik yang ada," katanya, "Dan juga bisa memisahkan antara person dan institusi."

Mengenai anggapan bahwa Polri ngotot meneruskan proses penyidikan dalam kasus Bibit S. Rianto-Chandra Hamzah, kata Nanan, karena itulah sikap yang harus dijalankan sesuai perintah  undang-undang. Walaupun demikian, polisi mengakomodir masukan dari masyarakat sejauh masih dalam koridor hukum.

"Polisi itu memiliki dua kaki, di satu sisi adalah penegak hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun, di sisi lain sebagai alat negara yang merupakan bagian dari struktur pemerintahan," kata Nanan. Dalam posisi ini, bisa saja polisi lalu berada dalam posisi dilematis, antara menjalankan hasil penyidikan dan menjalankan perintah dari pihak yang lebih tinggi.

Sementara Syaiful Hadi mengatakan, ANTARA memiliki pedoman dalam pemberitaan Cicak lawan Buaya, yakni hanya mengambil berita dari sumber resmi yang terbuka, tidak menghujat, dan mengarah pada pemakzulan. (hcb)