Rabu, 20 November 2019

8 Pemred Ajukan Uji Materi UU Pemilu ke MK

Jakarta (PWI News) - Jaminan  terhadap pers nasional tidak  dikenakan penyensoran, pembredelan dan pelarangan penyiaran sesuai pasal 4 ayat (2) UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers, ternyata mulai digoyang melalui pasal 99 UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah.

Bahkan keterlibatan Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatur pemberian sanksi kepada media massa, sesuai pasal 98 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU No.10 Tahun 2008 tersebut semakin meresahkan insan  pers karena ketiga lembaga itu (Dewan Pers, KPI dan KPU)  diposisikan layaknya "hantu" menakutkan yang setiap saat bisa  menghabisi media massa.

Itulah sebabnya 8 (delapan) Pemimpin Redaksi Media Cetak, H. Tarman Azam dkk minta bantuan  PWI Pusat  dalam hal ini LKBH PWI Pusat yang diketuai : Torozatulo Mendrofa, SH,  untuk membuat, menyampaikan pengujian Pasal 98 ayat (2), ayat (3), Ayat (4), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) ke Mahkamah Konstutusi RI.

Berikut permohonan H. Tarman Azzam dan kawan-kawan: 


Jakarta, 1 Desember  2008

Kepada Yth,

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI

Jl. Merdeka Barat No.6-7 Jakarta

di

Jakarta Pusat


Perihal :

Permohonan Pengujian Undang-Undang

Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.


Dengan hormat,


Kami yang bertandatangan dibawah ini ;


Nama Lengkap: H. TARMAN AZZAM, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan/Jabatan : Pemimpin Redaksi Harian TERBIT, Alamat Kantor Redaksi : Jl. Pulo Gadung No.15 Kawasan Industri, Jakarta Timur 13920.
 

Nama Lengkap: KRISTANTO HARTADI, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan/Jabatan :  Pemimpin Redaksi Harian Umum SINAR HARAPAN, Alamat Kantor Redaksi : Jl. Raden Saleh Raya No.1B-1D, Cikini – Jakarta Pusat 10430.
 

Nama Lengkap: SASONGKO TEDJO, Jenis kelamin:  Laki-laki, Kewarganegaraan:  Indonesia, Pekerjaan/Jabatan:  Pemimpin Redaksi Harian Umum SUARA MERDEKA, Alamat Kantor Redaksi :  Jl. Raya Kaligawe Km.5.  Semarang 50118.
 

Nama Lengkap: RATNA SUSILOWATI, Jenis kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan/Jabatan : Pemimpin Redaksi Harian Umum RAKYAT MERDEKA, Alamat Kantor Redaksi : Gedung Graha Pena Lt.8. Jl. Kebayoran Lama No.12 Jakarta Selatan 12210.
 

Nama Lengkap: H. BADIRI SIAHAAN, SH, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan/Jabatan  : Pemimpin Redaksi MEDIA BANGSA, Alamat Kantor: Jl. Duren Sawit Raya No.28. Jakarta Timur.
 

Nama Lengkap: MARTHEN SELAMET SUSANTO, Jenis Kelamin  : Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan/Jabatan: Pemimpin Redaksi Harian KORAN JAKARTA, Alamat Kantor Redaksi :Jl Wahid Hasyim No.125 Jakarta Pusat 10340.
 

Nama Lengkap: H. DEDY PRISTIWANTO, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan/Jabatan : Pemimpin Redaksi/Pemimpin Perusahaan Harian WARTA KOTA, Alamat Kantor Redaksi: Jl. Hayam Wuruk No.122 Jakarta `11180.
 

Nama Lengkap: H. ILHAM BINTANG, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan/Jabatan : Pemimpin Redaksi TABLOID CEK & RICEK, Alamat Kantor Redaksi: Jl. H. Saaba No.40 Meruya Selatan, Jakarta Barat 11650.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 05 September 2008, menyatakan dengan sesungguhnya memberikan kuasa penuh kepada :

TOROZATULO MENDROFA, SH, Advokat-Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan hukum (LKBH) PWI Pusat, berkantor di Gedung Dewan Pers Lt.IV, Jl. Kebon Sirih No.34 Jakarta Pusat 10110, Web Site : http://www : pwi.or.id, E-mail : Alamat surel ini dilindungi dari spambots. Anda harus mangaktifkan JavaScript untuk melihatnya. , HP.081.310.876.361–081.811.4547, selanjutnya disebut sebagai…………………………PARA PEMOHON

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dengan alasan-lasan sebagai berikut :


KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :
 

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 C ayat (1) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 juncto pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada tanggal 19 Oktober 1999. Sedangkan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang  Pemilihan Umum  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diundangkan pada tanggal  31 Maret 2008. Dengan demikian maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.
 

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA  PEMOHON :
 

Bahwa pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan :”Para pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

Perorangan warga negara Indonesia
Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
Badan hukum publik atau privat, atau
Lembaga negara,

Penjelasan pasal 51 ayat (1) UU No.24 Tahun 2003 menyatakan bahwa : yang dimaksud dengan “HAK KONSTITUSIONAL”  adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa para pemohon adalah perorangan yaitu para Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab/Pemimpin Perusahaan Media Cetak yang mempunyai kepentingan terkait dengan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Para Pemohon sangat berkepentingan pada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang  Pemilihan Umum  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya yang diatur pada : Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (2)

Bahwa Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang  Pemilihan Umum  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tersebut diatas telah jelas-jelas sangat merugikan Para Pemohon yaitu hak-hak konstitusional pemohon dilanggar secara potensional  sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 terutama pasal 27 ayat (1), pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 F,  Pasal 28 H ayat (2), dan Pasal 28 J ayat (1)  

Dengan demikian menurut pendapat para pemohon, permohonan ini telah memenuhi kwalifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 51 ayat (1) huruf a UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.


Bahwa selanjutnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 006/PUU-III/2005 dan putusan Nomor : 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebasgai berikut :

Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonlan pengujiannya.

Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya.

Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi.

Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji karena Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3), Pasal 98 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (1), Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :       pasal 27 ayat (1), pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 F, Pasal 28 H ayat (2),  ayat (2) dan  Pasal 28 J ayat (1)

Bahwa dengan demikian para pemohon berpendapat  memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
 

POKOK PERMOHONAN :
 
Bahwa  kemerdekaan pers harus diakui merupakan salah wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsure yang penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Kemerdekaan pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat perlindungan hukum serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.

Bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Sedangkan Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang meyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor : 40 Tahun 1999 tentang Pers, disebutkan terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran. Yang dimaksud dengan Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik (Pasal 1 butir 8).

Yang dimaksud dengan pembredelan atau pelarangan penyiaran  adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum (Pasal 1 butir 9). Semua pihak harus menjaga dan mempertahankan kemerdekaan pers, karena Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Itulah sebabnya Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebar-luaskan gagasan dan informasi. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyararakt serta asas praduga tak bersalah. Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut : memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan; mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; melakukan pengawasan, kritik koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; memperjuangkan keadilan dan kebenaran.”

Tidak seorangpun dan tidak ada lembaga manapun yang diberikan hak atau  kewenangan melakukan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran terhadap pers nasional.  Kepada setiap orang yang melakukan hal itu dapat dikategorikan tindak pidana yaitu  menghambat atau menghalangi wartawan dalam menjalankan profesinya dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dan sebaliknya perusahaan pers yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan profesinya atau adanya pemberitaan yang melanggar hukum maka sudah ada pengaturannya yaitu diancam dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Bahwa walaupun ada pengaturan tentang pers nasional yaitu UU Nomor : 40 Tahun 199 tentang Pers,  baik dalam menjalankan profesinya, pemberitaan maupun dalam sanksi , ternyata kalangan pers khususnya para pemohon dikejutkan dengan munculnya pengaturan dan terlebih sanksi yang terdapat dalam Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (2) UU Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat 1) dan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, yaitu  pasal 27 ayat (1), pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 F,  Pasal 28 H ayat (2),  dan  Pasal 28 J ayat (1).

Adapun pertentangan-pertentangan tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  adalah berkaitan dengan pengawasan dan penjatuhan sanksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers, KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten pada pelanggaran iklan kampanye Pemilu oleh media  cetak dan media elektronik.
 
Bahwa adapun bunyi Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (4) adalah sebagai berikut :
 
Pasal Pasal 98 ayat (2), yang berbunyi : “Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”
 
Bahwa pemberian hak kepada KPI atau Dewan Pers untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran Pasal 93, Pasal 94  dan  Pasal 95 adalah bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
 
Bahwa pertentangan itu dapat  dilihat dari sifat, fungsi, kewenangan dan tugas dan kewajiban KPI menurut Pasal 8 UU Nomor : 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran  dan tujuan pembentukkan dan fungsi Dewan Pers menurut Pasal 15 UU Nomor : 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak ada fungsi dan kewenangan KPI atau Dewan Pers untuk menjatuhkan sanksi kepada media cetak maupun media elektronik.
 
Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor : 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, fungsi KPI disebutkan : “KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.”
 
Bahwa seterusnya berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor : 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran , kewenangan KPI disebutkan : “Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang : a. menetapkan standar program siaran, b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program penyiaran, d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.
 
Bahwa begitu menurut Pasal 8 ayat (3) UU Nomor :32 Tahun 2002, tugas KPI disebutkan : “KPI mempunyai tugas dan kewajiban : a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, b. ikut membantu pengaturan Infrastruktur bidang penyiaran, c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait, d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang, e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran, dan f. menyusun perencanaan, pengembangan sumber  daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.”
 
Bahwa kewenangan, tugas dan kewajiaban  KPI menurut yang telah diuraikan diatas adalah hanya menyangkut masalah apa yang telah dibuat dan ditetapkan oleh KPI seperti mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program penyiaran dan bukan mengenai pengaturan diluar yang telah ditetapkan KPI termasuk pelanggaran  iklan pemilu dalam UU Nomor : 10 Tahun 2008.
 
Bahwa begitu juga tentang tujuan pembentukkan Dewan Pers telah secara jelas diatur pada Pasal 15 ayat (1) UU Nomor : 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang berbunyi : “Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.” Artinya Dewan Pers dibentuk bukan untuk menjatuhkan sanksi.
 
Bahwa selanjutnya menurut Pasal 15 ayat (2) UU Nomor : 40 Tahun 1999 tentang Pers, telah secara jelas diatur yang menjadi fungsi-fungsi Dewan Pers, yang berbunyi “Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut : a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; b. melakukan pengkajian untuk   pengembangan kehidupan pers;c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; e. mengembangkan komunikasi antar pers, masyarakat, dan pemerintah; f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; g. mendata perusahaan pers.”
 
Pasal Pasal 98 ayat (3), yang berbunyi : “Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada KPU dan KPU Propinsi.”
 
Bahwa kewajiban KPI atau Dewan Pers memberitahukan kepada KPU dan KPU Propinsi atas  penjatuhan sanksi pada  pelanggaran iklan kampanye Pemilu, sesuai Pasal 98 ayat (3) adalah bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Dan juga bertentangan dengan Pasal 28 J ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
 
Bahwa pasal 98 ayat (3) ini sangat merugikan konstitusional para pemohon karena apabila pasal ini diberlakukan maka perlindungan dan kepastian hukum yang adil tidak diterima para pemohon.
 
Bahwa apabila pasal 98 ayat (3) ini tetap diberlakukan maka hak asasi para pemohon dilanggar serta dapat membuat para pemohon tidak tentram karena selalu was-was akibat adanya intervensi pihak ketiga pada kemerdekaan para pemohon dalam menjalankan profesi dan usahanya.
 
Bahwa dengan pemberlakuan pasal 93 ayat (3) akan tercipta atau memberikan peluang adanya ketidakpastian hukum karena menurut Pasal 4 UU Nomor 32 Tahun 2002 tenang Penyiaran, KPI dalam menjalankan tugasnya hanya mendapat pengawasan dari DPR, bunyi pasal 4 itu  : “Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang dan kewajibannya, KPI pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Daerah Propinsi.”
 
Bahwa begitu juga Dewan Pers berdasarkan Pasal 15  UU Nomor : 40 Tahun 1999 tentang Pers, tidak diatur harus memberitahukan segala sesuatu kepada KPU.
 
Pasal 98 ayat (4), yang berbunyi : “Dalam hal Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan bukti pelanggaran kampanye, KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye.”
 
Bahwa pasal 98 ayat (4) UU Nomor :10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 J ayat (1) UUD RI Tahun 1945.
 
Bahwa pasal 98 ayat (4) ini terkesan pemaksaan kehendak untuk menindak pers nasional, padahal baik KPI, Dewan Pers maupun KPU, KPUD Propinsi dan KPUD Kabupaten tidak ada kewenangan menindak pers karena yang menindak pers sudah ada pengaturan tersendiri dalam UU Nomor : 40 Tahun 1999 tentang Pers.
 
Bahwa apabila pasal 98 ayat (4) ini tetap diberlakukan maka dikuatirkan adanya tindakan  sewenang-wenang bakal ditujukan kepada para pemohon sehingga hal itu akan tercipta ketidakpastian hukum, tidak ada perlindungan hukum dan terjadinya pelanggaran HAM serta tidak adanya ketentraman para pemohon.
     
Bahwa  Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah merupakan jenis sanksi dan tata cara penjatuhan sanksi kepada pers nasional yang dinilai telah terbukti melanggar iklan kampanye Pemilu.
 
Bahwa Pasal 99 ayat (1), yang berbunyi : “Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dapat berupa : a. teguran tertulis; b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah; c. Pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu; d. Denda; e. Pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu untuk waktu tertentu;atau f.  Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak.”
 
Bahwa jenis-jenis sanksi menurut Pasal 99 ayat (1) UU Nomor :10 Tahun 2008 yang melibat KPI, Dewan Pers, KPU, KPUD Propinsi dan KPUD Kabupaten merupakan bentuk penyensoran terhadap pers nasional, padahal menurut Pasal 4 ayat (2) UU Nomor : 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan : “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, dan pelarangan penyiaran.”
 
Bahwa mengenai defenisi penyensoran telah secara jelas disebutkan pada Pasal 1 butir 8 UU Nomor : 40 tentang Pers, yang berbunyi : “Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.”
 
Bahwa dengan demikian apabila Pasal 99 ayat (1) UU Nomor : 10 Tahun 2008 ini Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap diberlakukan maka para pemohon sangat dirugikan hak konstitusionalnya seperti :
 
Para pemohon tidak mempunyai persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, padahal hal itu telah diatur dalam Pasal Pasal 27 ayat (1) UUD RI Tahun 1945, berbunyi : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
 
Tidak punya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan tidak terciptanya kepastian hukum yang adil serta tidak punya hak atas perlakuan yang sama  di hadapan hukum, padahal hal itu telah dijamin Pasal 28 D ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
 
Tidak mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Padahal hak ini merupakan hak asasi para pemohon sebagai warga negara Indonesia. Sehingga pemberlakuan pasal 99 ayat (1) UU Nomor :10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini merupakan pelangaran HAM para pemohon, dengan demikian bertentangan dengan Pasal 28 J ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yang berbunyi : “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
 
Tidak mempunyai hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, padahal hal itu telah dijamin UUD RI Tahun 1945 yaitu Pasal 28 H ayat (2) yang berbunyi : “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”
 
Hak para pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dilanggar, padahal hal itu telah dijamin UUD RI Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
 
Terabaikannya kewajiban saling  menghormati hak asasi manusia dalam tertib kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, padahal hal itu telah dijamin UUD RI Tahun 1945, Pasal 28 J ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
 
Sehingga dengan demikian Pasal 99 ayat (1) ini adalah tergolong penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran sesuai Pasal 4 ayat (2) UU Nomor : 40 Tahun 1999 tentang Pers, sehingga  bertentangan dengan Pasal pasal 27 ayat (1), pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 F,  Pasal 28 H ayat (2),  dan  Pasal 28 J ayat (1).
 
Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor : 40 Tahun 1999 tentang Pers, disebutkan terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran. Yang dimaksud dengan Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik (Pasal 1 butir 8).
 
Yang dimaksud dengan pembredelan atau pelarangan penyiaran  adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum (Pasal 1 butir 9 UU Nomor : 40 Tahun 1999 tentang Pers). Semua pihak harus menjaga dan mempertahankan kemerdekaan pers, karena Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Itulah sebabnya Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
 
Bahwa Pasal 99 ayat (2), berbunyi : “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers bersama KPU.”

Bahwa 99 ayat (2) UU Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini  yang tetap melibatkan KPI, Dewan Pers dan  KPU  juga bertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD RI Tahun 1945  sesuai yang diuraikan menyangkut Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (4) diatas.
 
Bahwa dari uraian dan alasan yang para pemohon uraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3), Pasal 98 ayat (4) , Pasal 99 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, yaitu pasal 27 ayat (1), pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 F,  Pasal 28 H ayat (2), dan  Pasal 28 J ayat (1).
 
Bahwa pada kesempatan ini juga, kami selaku kuasa hukum para pemohon dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, disamping keinginan para pemohon mengajukan uji materi UU Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, pengujian UU Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilu ini adalah merupakan salah satu keputusan Kongres PWI ke XXII di Banda Aceh pada Juli 2008 yang lalu.

Bahwa dari  cabang PWI seluruh Indonesia yang berkongres di Aceh memberi mandat kepada Pengurus PWI Pusat periode 2008-2013 supaya mengajukan uji materi UU Pemilu karena telah merampas kemerdekaan pers. Sehingga dengan adanya kepercayaan 8 (delapan) Pemimpin Redaksi Media Cetak kepada PWI Pusat melalai LKBH PWI Pusat, maka  pengujian UU Nomor :10 Tahun 2008, PWI di seluruh pelosok tanah air mendukung sepenuhnya.

Bahkan  Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono ketika  menerima Pengurus PWI Pusat periode 2008-2013 di Istana Negara,  pada Kamis, 31 Juli  2008 menilai UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu bertentangan dengan UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers. “Saya kira, ini nafas reformasi, tidak ada lagi pembredelan, pencabutan. Ini kita jadikan pilihan kita dan berkali-kali saya juga mengatakan seperti itu. Ternyata dalam kedua UU ini ada sesuatu yang bertabrakan. UU Pers, sejiwa dengan napas demokrasi,” Ungkap Presiden di depan pengurus PWI Pusat periode 2008-2013 yang diketuai Margiono.

“Saya minta kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) bersama mitra kerjanya menyelesaikan masalah ini sebaik-baiknya,” ujar Presiden. Menanggapi perintah Presiden itu, M. Nuh mempersilahkan kalangan pers mengajukan uji materi atas UU Pemilu. Pemerintah menjamin, selama proses uji materi dan selama masa kampanye pemilu 2009 tak akan ada sanksi kepada pers sesuai UU pemilu. Ia juga berkonsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum.

Bahkan mantan Ketua Pansus RUU Pemilu, Ferry Mursyidin Baldan dalam diskusi masalah Pemilu di kantor Redaksi “Pikiran Rakyat” Jl. Soekarno-Hatta 147 Bandung, Rabu tanggal 27 Agustus 2008 yang juga dihadiri anggota Dewan Pers, Wikrama Iryans Abidin, mengatakan, “Pers tidak perlu khawatir dengan ancaman sanksi dalam pasal 99 UU Pemilu itu, Kalau Pers merasa resah, abaikan saja pasal 99 ayat (1) butir f itu. Saya mengatakan hal ini, karena empati terhadap rekan-rekan pers,” ujar Ferry.  

Anggota Komisi I DPR RI, Dedy Djamaluddin Malik yang turut hadir dalam diskusi tersebut, mengusulkan agar DPR RI merevisi UU Pemilu itu dan mencabut pasal-pasal yang merugikan kebebasan pers. Pada kesempatan itu, anggota Dewan Pers, Wikrama Iryans Abdin mengatakan refisi UU No.10 Tahun 2008 harus dilakukan sebelum masa pencoblosan tiba karena sejumlah pasal dalam UU Pemilu tersebut menurutnya mengancam kemerdekaan pers.

Lebih jauh Wikrama Iryans Abdin mengatakan, “Tampaknya panitia Pansus DPR yang menyusun UU Pemilu tak mengerti soal pers di Indonesia. Dalam UU Pemilu ini, Dewan Pers dan Komisi Penyiaran dapat menjatuhkan sanksi, padahal tidak ada itu,” ujar Wikrama.

PETITUM :

Berdasarkan segala yang diuraikan diatas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
 
Menyatakan Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat (1), dan  Pasal 99 ayat (2)Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR  REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.
 
Menyatakan : Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
 
Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
 
Demikianlah permohonan ini kiranya Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Hormat Kami

Kuasa Hukum Pemohon
 
 
TOROZATULO MENDROFA, SH
HP.081310876361 – 0818114547